Merah Putihkan Natuna untuk Jaga NKRI

ANCAMAN kedaulatan terhadap Indonesia mulai dari perairan, pulau, hingga isu hak asasi manusi terus terjadi. Guna mengantisipasi hal itu pemerintah melakukan sejumlah upaya termasuk memperbanyak aktivitas pemanfaatan sumber daya laut di Natuna Utara.

"Kalau Anda tanyakan apakah ini (meningkatkan aktivitas pemanfaatan sumber daya laut dan patroli) bagian dari aksi masuknya nelayan dan kapal asing (di Natuna), itu memang iya," ujar Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD di sela menyaksikan nota penandatanganan kesepakatan bersama tentang koordinasi pengawasan, pengamanan dan pemanfaatan sumber daya ikan di laut Natuna Utara, di kantor Badan Keamanan Laut (Bakamla), Jakarta, kemarin.

Pada kesempatan itu hadir Kepala Bakamla Laksamana Madya TNI Aan Kurnia, Direktur Utama PT Pertamina Nicke Widyawatidan perwakilan dari institusi lain.

Mahfud menjelaskan klaim atas Natuna merupakan ancaman serius terhadap kedaulatan. Hal ini sama dengan upaya mendorong pemerintah melakukan pelanggaran HAM di Papua.

Bila terjebak ke dalam isu tersebut, kata dia, bukan mustahil skenario lepasnya Timor Timur atau Timor Leste terjadi juga terhadap Papua. Karena tuduhan itu bisa memberikan ruang bagi pasukan perdamaian masuk dan melahirkan opsi referendum.

Maka, lanjut Mahfud, pemerintah berhati-hati dalam mengatasi persoalan di Papua. Pemerintah pun tidak mau melalui pendekatan militer, namun penegakan hukum. "Ancaman lain berupa ideologi yang mengarah pada menolak Pancasila dengan berbagai cara yang meliputi ujaran kebencian, diskiminatif, dan sikap lainnya," terangnya.

Kerja sama

Saat ini sebanyak 13 kementerian dan lembaga sudah menyepakati kerja sama pengawasan dan pemanfaatan sumber daya ikan di Laut Natuna Utara. Langkah ini sebagai bentuk penegasan dalam menjaga kedaulatan dengan memacu kegiatan ekonomi dan kehadiran negara di Natuna.

"Guna menjamin kelancaran dan keamanan kegiatan ini, seluruh instansi keamanan laut mendapatkan tugas untuk melaksanakan pengawasan dan pengamanan. Itu akan dilakukan mulai dari kegiatan lintas laut dan pengamanan kegiatan penangkapan ikan di laut natuna utara hingga kegiatan membawanya ke sentra kelautan dan perikanan terpadu Selat Lampa," ujar Aan Kurnia.

Menurut dia, kegiatan pengamanan aktivitas nelayan di perairan Natuna Utara itu sesuai perencanaan dari Kemenpolhukam, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta lembaga dan kementerian terkait. Landasannya untuk meningkatkan keamanan serta aktivitas pemanfaatan sumber daya ikan laut Natuna.

Tidak hanya itu, kegiatan patroli di perairan yang sempat diarungi kapal berbendera Tiongkok itu akan ditingkatkan. Dengan demikian kehadiran negara akan semakin lekat di wilayah paling utara Indonesia itu berikut usaha pemanfaatan sumber dayanya.

"Ini sebagai bentuk penguasaan secara de facto atas wilayah Indonesia di laut Natuna Utara.''

Aan mengatakan Bakamla bersama 12 kementerian dan institusi lain termasuk asosiasi nelayan akan melaksanakan dua fungsi itu.

"Kapal ikan yang akan dimobilisasi asosiasi nelayan serta PT Pertamina yang akan bertugas menjaga ketersediaan bahan bakar minyak bagi kapal ikan dan kapal patroli yang beroperasi.'' (P-1)