Headline
Presiden Trump telah bernegosiasi dengan Presiden Prabowo.
Presiden Trump telah bernegosiasi dengan Presiden Prabowo.
Warga bahu-membahu mengubah kotoran ternak menjadi sumber pendapatan
MENTERI Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkapkan Indonesia terus dibayangi gangguan yang dapat menghambat kemajuan bangsa. Gangguan tersebut antara lain kurangnya persatuan di kalangan masyarakat yang ditandai dengan mundurnya toleransi.
“Orang yang berbeda dimusuhi, ini sudah mulai muncul dalam narasi keyakinan, misalnya dalam pendirian rumah ibadah,” ujar Mahfud dalam diskusi Bincang Seru terkait Inspirasi, Kreasi, dan Pancasila, di Balai Purnomo Prawiro, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP), Universitas Indonesia, Depok, kemarin.
Hadir dalam acara itu Rektor UI Ari Kuncoro, komedian Cak Lontong, Ketua Dewan Guru Besar UI Harkristuti Harkrisnowo, Direktur Wahid Institute Yenny Wahid, dan Komika Mamat Alkatiri.
Selain intoleransi, Mahfud menyebut gangguan lain yang dapat menghambat integrasi bangsa ialah ketidakadilan. Semua itu dapat mengancam integrasi negara.
Ia menyebut dalam proses kehancuran negara selain gagal menciptakan ketidakadilan bagi seluruh rakyat, juga ada empat hal yang apabila dibiarkan berlanjut dapat menyebabkan suatu negara gagal.
Empat hal tersebut ialah disorientasi ketika negara kehilangan arah serta gagal dalam menciptakan keadilan. Kedua, distrust atau ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah. Hal itu menimbulkan disopinion. Ketiga, rakyat berbeda paham dan melawan. Keempat, apabila terus dibiarkan, terjadi disintegrasi. “Oleh karena itu, kebersatuan dan keberagaman menjadi keharusan dalam merawat integrasi bangsa. Tidak ada kelompok manusia yang sama. Indonesia merdeka setelah bersatu dalam keberagaman,” tegas Mahfud.
Diakuinya ada ancaman berupa ideologi baru yang dianggap lebih baik daripada Pancasila sebagai dasar negara. Ia menyakini ancaman disintegrasi itu akan dapat diminimalkan jika negara bisa mewujudkan keadilan bagi rakyat.
Harapan publik
Di sisi lain, Ketua Setara Institute Hendardi mengatakan Presiden Joko Widodo harus menjawab harapan publik terkait dengan penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia masa lalu dan intoleransi di Indonesia.
“Kepemimpinan Jokowi-Ma’ruf memang belum genap satu tahun. Presiden Jokowi masih punya waktu dan mesti menjawab harapan publik yang setia memberikan dukungan pada periode kedua dan percaya bahwa janji penuntasan pelanggaran HAM dan intoleransi akan ditunaikan pada periode kedua ini,” ucap Hendardi.
ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
Ketua Setara Institute Hendardi.
Ia pun mengkritik pernyataan Presiden dalam wawancara dengan salah satu media. Pemerintah saat ini lebih memprioritaskan persoalan ekonomi ketimbang penyelesaian pelanggaran HAM.
Hendardi menilai pernya-taan itu menunjukkan bahwa nyaris tidak ada harapan bagi penuntasan pelanggaran HAM masa lalu dan penanganan intoleransi yang menjalar di tengah masyarakat, di sekolah, kampus, dan bahkan di tubuh aparatur sipil negara serta TNI/Polri. “Diletakkannya HAM sebagai bukan agenda prioritas menggambarkan bahwa pemerintah tidak memiliki pengetahuan holistik soal HAM.”
Hendardi mengingatkan bahwa tugas konstitusional memajukan kesejahteraan umum dan melindungi segenap bangsa Indonesia yang di dalamnya memuat jaminan atas keadilan, penanganan pelanggaran HAM, dan jaminan kesetaraan dalam beragama/berkeyakinan bukanlah tugas yang harus dipilih-pilih. (Ant/P-3)
Sejarah mestinya ditulis oleh para ilmuwan, bukan oleh pemerintah, agar tidak mudah dimanipulasi sesuai kepentingan kekuasaan.
Mahfud tidak pernah mengomentari langsung perkara ijazah palsu yang kini tengah ditangani oleh MT di Pengadilan Negeri Surakarta.
Presiden Prabowo dapat melakukan tindakan darurat dengan mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu)
Mahfud MD mengapresiasi langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam menindak kasus korupsi di tubuh Pertamina.
MANTAN Menkopolhukam Mahfud Md menegaskan, langkah berani Kejaksaan Agung membongkar korupsi tata kelola minyak mentah di Pertamina telah mendapat restu Presiden Prabowo Subianto.
Salah satu materi RUU Kejaksaan yang menjadi sorotan, dijelaskan Mahfud, yakni perlunya izin Jaksa Agung sebelum memeriksa jaksa yang diduga terlibat dalam kasus tindak pidana.
Pemerintah harus mengambil sikap tegas untuk mencegah kasus intoleransi terjadi di kemudian hari.
negara gagal memberikan perlindungan terhadap kebebasan beragama menyusul adanya peristiwa persekusi dan intoleransi Kampung Tangkil, Kecamatan Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat
Bupati Sukabumi, Asep Japar, mengaku prihatin terjadinya insiden di Kecamatan Cidahu, pekan lalu. Peristiwa tersebut mendapat perhatian berbagai elemen sehingga menjadi isu nasional.
ANGGOTA Komisi III DPR RI, Sarifudin Sudding mengatakan kasus intoleransi di Sukabumi disebut sebagai hal yang tidak seharusnya terjadi.
GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi dinilai gagal mencegah adanya kasus intoleransi, salah satunya ialah pembubaran retreat pelajar Kristen di Sukabumi.
Dialog antaragama merupakan sarana yang sangat penting bagi mahasiswa untuk meningkatkan daya kritis, membangun hubungan antaragama yang baik dan bermakna.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved