Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
INDONESIAN Conference on Religion and Peace (ICRP) mengajak seluruh pihak untuk tidak lagi menggunakan isu-isu agama dalam melanggengkan kepentingan politik dan kekuasaan. ''Kita juga menyadari bahwa warna politik di dalamnya sangat kuat. Setiap isu yang terkait macam ini dengan gampang ditelusuri di baliknya ialah kepentingan pilkada, kepentingan untuk mendapatkan suara yang banyak,'' kata Sekjen ICRP Johannes Haryanto.
Hal tersebut dia sampaikan seusai bertemu Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD, kemarin. Keduanya membahas beberapa kasus intoleransi yang belakangan terjadi di Indonesia.
Sosok yang akrab disapa Romo Haryanto itu menilai dalam banyak kasus intoleransi, kalangan minoritas biasanya akan menjadi korban. ''Ini kan praktik politik kanibal. Ini yang kita dorong supaya mari kita tinggalkan itu. Kita angkat ke permukaan,'' ujarnya.
Menurut dia, praktik politik semacam itu yang menggunakan isu agama jika dibiarkan akan mencoreng kesucian agama. ''Kan akhirnya yang diperalat agama, yang mendapat muka buruk itu agama. Padahal, yang diperjuangkan kepentingan politik satu kelompok.''
Oleh karena itu, ia juga mengajak masyarakat untuk lebih berpikir jernih dalam menghadapi berbagai persoalan, terutama yang berkaitan dengan intoleransi agama.
Mahfud menekankan dalam intoleransi persoalannya bukan terletak pada jumlah pemeluk, baik mayoritas maupun minoritas, dan ajaran agamanya. ''Tetapi, setiap orang berhak beragama dan negara harus melindungi hak itu untuk melaksanakan ibadah,'' ucapnya menegaskan.
Namun, diakui dia, masih saja ada segelintir orang yang memiliki pola pikir soal mayoritas dan minoritas. ''Karena Anda kecil, Anda harus begini, begitu. Mindset seperti itu masih ada, contohnya, izin mendirikan bangunan (IMB),'' katanya.
Mungkin ada lebih dari 90% masjid tanpa IMB dan tidak satu pun dipersoalkan, tapi pembangunan rumah ibadah lainnya dipersoalkan IMB-nya. ''Ini kan asimetris. Kita sudah menyampaikan itu, mengapa tidak diputihkan sajalah, ya. Semua rumah ibadah yang sudah ada, apa pun itu diberikan IMB.'' (Ind/P-1)
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menanggapi kasus dugaan korupsi kuota haji yang menjerat mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.
Restorative justice hanya dapat ditempuh jika ada kesepakatan antara kedua belah pihak, yakni pelaku dan korban, tanpa adanya unsur paksaan.
Pakar hukum tata negara Mahfud MD menegaskan bahwa komika Pandji Pragiwaksono tidak dapat dipidana atas materi pertunjukan stand up comedy bertajuk Mens Rea.
Mahfud menegaskan penerapan plea bargain tersebut harus dilakukan dengan kehati-hatian ekstra dan pengawasan yang ketat agar tidak disalahgunakan.
Jika benar-benar ingin mengatur polisi bisa menduduki jabatan sipil secara konstitusional yang tidak bertentangan dengan hukum dengan revisi UU Polri
Komisi Percepatan Reformasi Polri masih dalam tahap menghimpun aspirasi dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari akademisi, praktisi, hingga jurnalis.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved