Headline
Pemerintah tegaskan KPK pakai aturan sendiri.
Jika RUU HIP dipaksakan dibahas oleh DPR saat ini makan hanya akan menambah polarisasi yang terjadi di masyarakat di tengah keadaan ekonomi yang sangat sulit saat ini.
Wakil Ketua DPR, Azis Syamsuddin, mengatakan bahwa melalui rapat konsultasi pengganti Bamus DPR pada tanggal 1 April, semua fraksi telah setuju agar pembahasan RUU Cipta Kerja dilanjutkan.
BPLN juga akan dapat berperan menyisir semua aturan yang ada hingga memetakan regulasi mana saja yang tumpang tindih.
Tiga omnibus yakni soal lapangan kerja, ibu kota negara dan pajak
Hal itu dilakukan agar komisi-komisi yang ada di DPR lebih fokus untuk membahas RUU sehingga UU yang dihasilkan bisa lebih berkualitas.
Aziz menyebut selama ini DPR masih terjebak pada target kuantitas dibandingkan kualitas perundangan-undangan.
Presiden Joko Widodo menjanjikan untuk membentuk satu lembaga, yaitu Pusat Legislasi Nasional, namun saat pengumuman kabinet, lembaga tersebut tidak juga dibentuk.
CAPAIAN kinerja legislasi anggota dewan periode 2014-2019 sangat minim.
Kelima RUU yang diputuskan untuk menjalani carry over tersebut adalah RUU KUHP, RUU Pertanahan, RUU Mineral dan Batu Bara (Minerba), RUU Perkoperasian, serta RUU Pengawasan Obat dan Makanan.
Johnny mengatakan pengesahan RKUHP perlu ditunda karena terdapat pro dan kontra di masyarakat. Ia menilai pasal-pasal dalam RKUHP perlu dikaji secara mendalam.
"Kalau Presiden Jokowi mau tunda pengesahan RKUHP juga, bagi saya tidak masalah," kata Nasir.
Tentunya DPR wajib melihat dinamika dan mendengar aspirasi yang berkembang di masyarakat terkait penolakan beberapa pasal dalam RKUHP
Bila berjalan lancar, RUU Pertanahan akan masuk dalam agenda pengesahan pada Sidang Paripurna DPR 24 September 2019.
Pemerintah setuju atas revisi UU PPP tersebut karena membuka pintu masuk penyelesaian RUU yang belum selesai.
Saat ini, di DPR tengah bergulir RUU Konsultan Pajak. RUU ini dianggap sebagai salah satu upaya meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak.
Draf RUU Kamtan Siber ini posisinya akan dijadwalkan oleh Badan Musyawarah (Bamus) DPR RI untuk dibawa ke rapat paripurna.
Para pebisnis pelayaran nasional menilai peraturan perundangan tersebut masih relevan dan sangat tidak mendesak untuk direvisi.
Pengesahan UU KUHP dibutuhkan agar penyelesaian RUU lain yang terkait dapat segera menyusul dirampungkan. Salah satunya, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.
Perbedaan pendapat antara pemerintah dan DPR sudah tidak pada substansi tapi pada level teknis.
Capaian legislasi saat ini masih sangat rendah, lebih kurang 18% dari program yang sudah ditetapkan sebanyak 55 rancangan undang-undang.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved