Berita Terbaru Legislasi Hari Ini

Percuma Desak, RUU PKS Tergantung Komitmen DPR dan Pemerintah

Masyarakat menunggu DPR menepati janji untuk kembali menempatkan RUU PKS sebagai RUU prioritas pada 2021

Tambal Sulam Prolegnas Bukti DPR Abaikan Evaluasi

Praktik ini juga menunjukkan pengabaian standar dan evaluasi penyusunannya.

Komisi I Soroti Poin Krusial dalam RUU Pelindungan Data Pribadi

RUU PDP menjadi kebutuhan hukum mendesak saat ini, di tengah banyaknya kasus kebocoran data pribadi dan penyalahgunaan data.

Pekerja Rumah Tangga bakal Segera Terlindungi

Ini artinya, untuk pertama kalinya dalam sejarah nasional Indonesia, kehidupan profesional PRT akan dilindungi oleh undang-undang.

Tujuh Fraksi Setujui RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga

Dua fraksi yang tersisa, yakni Golkar dan PDI Perjuangan (PDIP), memberikan catatan. PDIP meminta penundaan pembahasan.

Data Covid-19 Diretas, DPR Kebut UU Perlindungan Data Pribadi

RUU PDP ditargetkan paling lama tuntas pada bulan Agustus 2020.

Tolak RUU HIP, PAN Tantang Sikap Fraksi Dibuka ke Publik

PAN tidak keberatan apabila pandangan fraksi- fraksi dibuka ke publik. Dengan demikian, akan terlihat pihak yang menolak RUU tersebut.

Enggan Bahas RUU HIP, NasDem: Banyak Urusan yang Lebih Penting

Jika RUU HIP dipaksakan dibahas oleh DPR saat ini makan hanya akan menambah polarisasi yang terjadi di masyarakat di tengah keadaan ekonomi yang sangat sulit saat ini.

Pembahasan Omnibus Law Tetap lanjut di Tengah Wabah Korona

Wakil Ketua DPR, Azis Syamsuddin, mengatakan bahwa melalui rapat konsultasi pengganti Bamus DPR pada tanggal 1 April, semua fraksi telah setuju agar pembahasan RUU Cipta Kerja dilanjutkan.

BPLN untuk Sederhanakan Regulasi di Berbagai Sektor

BPLN juga akan dapat berperan menyisir semua aturan yang ada hingga memetakan regulasi mana saja yang tumpang tindih.

Tiga Omnibus Law Akan Mulai Dibahas Tahun Depan

Tiga omnibus yakni soal lapangan kerja, ibu kota negara dan pajak

Prolegnas Dibuat Realistis, DPR Tekankan Kualitas UU

Hal itu dilakukan agar komisi-komisi yang ada di DPR lebih fokus untuk membahas RUU sehingga UU yang dihasilkan bisa lebih berkualitas.

Kejar Kualitas, DPR Kurangi Target Pembahasan RUU

Aziz menyebut selama ini DPR masih terjebak pada target kuantitas dibandingkan kualitas perundangan-undangan.

Janji Presiden Bentuk Pusat Legislasi Nasional Ditagih

Presiden Joko Widodo menjanjikan untuk membentuk satu lembaga, yaitu Pusat Legislasi Nasional, namun saat pengumuman kabinet, lembaga tersebut tidak juga dibentuk.

Legislasi Harus Cerminkan Aspirasi Publik

CAPAIAN kinerja legislasi anggota dewan periode 2014-2019 sangat minim.

DPR Sepakati 'Carry Over' Lima RUU, KUHP Termasuk

Kelima RUU yang diputuskan untuk menjalani carry over tersebut adalah RUU KUHP, RUU Pertanahan, RUU Mineral dan Batu Bara (Minerba), RUU Perkoperasian, serta RUU Pengawasan Obat dan Makanan.

NasDem Sepakat Pengesahan RKUHP Ditunda

Johnny mengatakan pengesahan RKUHP perlu ditunda karena terdapat pro dan kontra di masyarakat. Ia menilai pasal-pasal dalam RKUHP perlu dikaji secara mendalam.

Panja DPR tidak Permasalahkan Jika RKUHP Ditunda

 "Kalau Presiden Jokowi mau tunda pengesahan RKUHP juga, bagi saya tidak masalah," kata Nasir.

Setuju Tunda RKUHP, PDIP Komunikasikan ke Semua Fraksi

Tentunya DPR wajib melihat dinamika dan mendengar aspirasi yang berkembang di masyarakat terkait penolakan beberapa pasal dalam RKUHP

Ampres Keluar, RUU Pertanahan Segera Disahkan

Bila berjalan lancar, RUU Pertanahan akan masuk dalam agenda pengesahan pada Sidang Paripurna DPR 24 September 2019.

Mengharap Keampuhan Desain Olahraga Daerah

Nasib Guru Non-ASN dan Upah Minimum Provinsi

Konstitusionalitas Pilkada Langsung

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia