Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
RATUSAN ribu data pasien corona dikabarkan bocor dan diperjualbelikan di situs internet. Anggota Komisi 1 DPR Willy Aditya menuturkan, DPR akan mempercepat pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP).
“Kebutuhan akan RUU PDP sangat penting untuk melindungi data pribadi di era saat ini," tutur Willy saat dihubungi di Jakarta, Sabtu (20/6).
Willy menjelaskan, pihak pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) sebelumnya telah mengirimkan surat presiden (surpres) sebagai tindak lanjut pembahasan RUU PDP di parlemen. RUU PDP ditargetkan paling lama tuntas pada bulan Agustus 2020.
"Pemerintah ingin Agustus ini selesai," jelas Willy.
Baca juga: Peretasan 230 Ribu Data Pasien Covid-19 Diusut Polri dan Kominfo
Willy menjelaskan, saat ini Komisi 1 tengah menunggu setiap fraksi yang ada untuk mengirimkan Daftar Inventaris Masalah (DIM) pembahasan RUU PDP. Dirinya menilai RUU PDP akan mengatur agar pemanfaatan data pribadi tak disalahgunakan baik oleh pemerintah maupun sektor privat atau swasta.
"Kita masih tunggu setiap fraksi kirimkan DIM," tutur Willy.
Dikabarkan sebelumnya, data pasien covid19 di Indonesia dijual bebas di situs RaidForums dalam bentuk MySQL. MySQL adalah sebuah database management system yang menggunakan perintah dasar SQL yang cukup tereknal.
Data pasien yang dibocorkan cukup lengkap mulai dari nama warga negara Indonesia dan asing yang berstatus ODP dan PDP. Terdiri dari tangal laporan, status, nama responden, kewarganegaran, kelamin, umur, telepon, alamat tinggal, resiko, jenis kontak, hubungan kasus, tanggal awal risiko, tanggal akhir resiko, hasil rapid test dan tes PCR. (OL-4)
Pendampingan ahli akan menjadi pondasi yang kuat dalam implementasi big data
Dalam pembaruan data, Pemprov DKI menyaring warga yang boleh masuk dalam DTKS dan kelak berhak menerima bantuan-bantuan sosial melalui variabel khas daerah
PRIHATIN terhadap nasib wong cilik yang tanahnya hilang akibat dirampas para mafia tanah, Forum Korban Mafia Tanah Indonesia (FKMTI) mengusulkan digelarnya 'Acara Adu Data' live di televisi.
Pasar ekonomi digital ASEAN diperkirakan akan mencapai US$1 triliun pada 2030.
Kepala biro pendataan pemerintah kota Xian dicopot dari jabatannya setelah sistem aplikasi kode kesehatan warga setempat dua kali mengalami gangguan.
Peretas mengakses jutaan catatan medis salah satu perusahaan asuransi kesehatan swasta terbesar di Australia, Medibank. Fakta tersebut mengungkap kelemahan keamanan siber Negeri Kanguru
Mencakup NIK, nama, kewarganegaraan, usia, jenis kelamin, nomor telepon, kontak tracing, tanggal kirim sampel, dan hasil tes Covid-19 milik warga yang sudah dites Covid-19.
PEMERINTAH diharapkan segera menyelesaikan RUU Perlindungan Data Pribadi, sebab penegakkan hukum akan lebih tepat. Sehingga dapat membuat jera para pelaku pencurian data pribadi.
Data dijual oleh pengguna forum dengan nama id 'Kotz'. Oknum tersebut mengatakan bahwa data yang diperjualbelikan termasuk data penduduk yang sudah meninggal.
Demokrat berpandangan RUU PDP harus segera disahkan oleh DPR, bukan malah membahas RUU HIP (Haluan Ideologi Pancasila) yang tidak jelas juntrungannya.
"Dan gua sebagai korban juga akan ikut melaporkan. Sampai ketemu, teman-teman," ujar salah satu relawan Presiden Joko Widodo pada Pilpres 2019 itu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved