Rabu 01 Juli 2020, 19:10 WIB

Komisi I Soroti Poin Krusial dalam RUU Pelindungan Data Pribadi

Thomas Harming Suwarta | Politik dan Hukum
Komisi I Soroti Poin Krusial dalam RUU Pelindungan Data Pribadi

MI/MOHAMAD IRFAN
Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani

 

DALAM rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan pakar dan akademisi terkait RUU Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP) yang digelar Rabu (7/1), anggota Komisi I DPR RI menyoroti beberapa poin krusial.

RUU PDP menjadi kebutuhan hukum mendesak saat ini, di tengah banyaknya kasus kebocoran data pribadi dan penyalahgunaan data. "Hal tersebut antara lain menjadi bagian permasalahan yang kerap terjadi akibat kekosongan pengaturan legislasi primer. Sehingga RUU ini sangat urgen," kata anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (1/7).

Christina menjelaskan beberapa hal yang menjadi sorotan, antara lain soal subjek RUU. RUU PDP mengatur pemilik data, pengendali data dan prosesor data. 

"Nah apakah cakupan ini perlu diperluas mengingat bisnis model dan lalu lintas data yang cukup kompleks. Selain itu ada soal dimensi data pribadi. Ketentuan dalam RUU membatasi kategori data pribadi yang dilindungi. Dan kami ingin memastikan RUU ini sesuai dengan perkembangan jaman, pola konsumsi digital menjadi salah satu jenis data yang kemungkinan juga perlu untuk diatur," ungkap Christina.

Baca juga : Data Covid-19 Diretas, DPR Kebut UU Perlindungan Data Pribadi

Hal lain yang juga disorot ialah perlu atau tidaknya komisi independen. Bagi Komisi I, kata Christina, komisi independen penting mengingat pemerintah turut menjadi salah satu pihak yang juga diawasi. 

"Tentu ada perdebatan soal efisiensi terkait banyaknya komisi existing, sehingga terbuka kemungkinan dengan beberapa catatan untuk memberdayakan Komisi Informasi dalam tugas ini," paparnya.

Poin lain yang digarisbawahi Christina menyangkut ketentuan pidana sebagai ultimum remedium (sanksi pamungkas). Ada kekhawatiran banyaknya aturan sanksi pidana di RUU PDP berpotensi menghambat perkembangan ekosistem digital Indonesia. 

"Maka kami dorong agar ada kajian lebih lanjut untuk menentukan formula pemidanaan yang tepat walau tidak bisa dimungkiri sanksi pidana diperlukan demi kepastian hukum dan efek jera," kata Wasekjen DPP Golkar tersebut.

Christina berharap RUU PDP ini bisa menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus memberikan pelindungan atas data pribadi yang sudah lama dinantikan. "Dan tentu saja kami akan terus menggali masukan konstruktif untuk penyempurnaan draf RUU PDP ini," pungkas Christina. (P-2)


 

Baca Juga

Instagram Rachel Vennya

Rachel Vennya Dicecar 35 Pertanyaan di Polda Metro Jaya

👤Mediaindonesia.com 🕔Jumat 22 Oktober 2021, 02:08 WIB
Kuasa hukum mengatakan materi pemeriksaannya oleh penyidik masih seputar kronologi kasus yang menjerat...
MI/ M Irfan

Ini Catatan MAKI Atas Kinerja Kejagung Kalah Moncer dari Polri

👤Mediaindonesia.com 🕔Kamis 21 Oktober 2021, 23:06 WIB
Citra positif ejaksaan (71 persen), MA dan MK (73 persen), tetapi lebih rendah dari citra positif Polri (77...
ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

Korupsi Perum Perindo Terkait Transaksi Fiktif Rp149 Miliar

👤Tri Subarkah 🕔Kamis 21 Oktober 2021, 20:45 WIB
Menurut Leonard, penetapan tersangka ini dilakukan setelah jaksa penyidik memeriksa tujuh orang saksi. Namun hanya dihadiri oleh empat...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Sukses PON Papua 2021 Pemerataan Pembinaan di Seluruh Pelosok Negeri

Sukses prestasi ditandai dengan tercipta banyak rekor meski penyelenggaraan multiajang olahraga terakbar Tanah Air itu digelar di masa pandemi covid-19.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya