Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
Pada Revisi KUHP, kata Eddy, juga ditambahkan penjelasan bahwa pengaduan harus dilakukan langsung oleh presiden atau wakil presiden. Pengaduan dilakukan secara tertulis.
Ketentuan itu cocok dengan karakteristik masyarakat Indonesia yang bersifat heterogen; berbeda-beda kultur daerah adat satu dan lainnya.
KEJADIAN seseorang yang menjadi korban suatu tindak pidana melakukan perlawanan terhadap pelaku kejahatan, sangat mungkin terjadi.
Beberapa kasus serupa ternyata tidak selalu mendapat perlakuan hukum yang sama.
Dalam banyak kasus kekerasan seksual berkas perkara yang sudah diserahkan kepolisian dikembalikan oleh kejaksaan dengan alasan tidak cukup bukti. Apalagi korbannya berstatus disabilitas.
Sinkronisasi membutuhkan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Ia berpandangan bahwa di Indonesia, pasal pembatasan kebebasan berpendapat telah ditafsirkan secara berlebihan
Menurut Fajri, keliru jika pemerintah menunda membuka draf terbaru dari revisi KUHP dengan alasan belum diserahkan kepada DPR.
POLISI langsung menangkap Maaher tanpa adanya proses pemanggilan terlebih dahulu. Abaikan prosedur pemanggilan sesuai KUHAP pasal 1, langsung ditangkap, dibawa dan dipenjara.
Sejumlah pihak mendesak agar RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) segera dibahas dan disahkan oleh DPR RI.
kasus-kasus penodaan agama sangat terpengaruh pada tafsiran publik dan penegak hukum. Itu karena dalam teks hukum tidak ada penjelasan apa yang dimaksud dengan penodaan agama di KUHP.
Siti menyebut penganiayaan yang menimpa anaknya saat aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI pada Selasa (24/9) lalu.
Gas air mata yang kadaluarsa tidak berbahaya sebab efektifitas gas air mata ikut berkurang.
Polisi telah melakukan antisipasi dan pencegahan adanya kelompok anarkistis yang menyusup dalam aksi demonstrasi mahasiswa di seluruh tanah air.
Masyarakat yang masih mempertanyakan atau keberatan terhadap produk hukum bisa meminta informasi yang utuh kepada pemerintah atau mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Aksi mahasiswa yang bertujuan menyampaikan pendapat diperbolehkan asalkan mematuhi aturan yang ada.
Bamsoet menejelaskan setidaknya masih terdapat 14 pasal yang menuai pro dan kontra yang ada di dalam RKUHP.
Indriyanto berharap penundaan ini tidak memakan waktu lama khususnya bagi komposisi DPR yang baru.
Pasal 217-220 RKUHP mengatur hukuman terhadap setiap orang yang menyerang harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden.
Ditunda boleh, tapi kalau gagal berarti tuh kita cinta pada penjajahan.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved