Berita Terbaru KUHP Hari Ini

Pemerintah terus Serap Aspirasi Publik Terkait Revisi KUHP

Pemerintah telah mulai merancang RUU KUHP sejak 1970. Namun, karena berbagai dinamika politik dan sosial, sampai saat ini belum terealisasi.

Mahfud MD: KUHP Warisan Belanda Sudah tidak Cocok untuk RI

Saat ini, pemerintah sudah memiliki RKHUP sebagai pengganti KUHP produk warisan Belanda. Penggantian KUHP sudah dibahas selama 59 tahun dan dinilai siap digunakan di tengah masyarakat.

Peluang Mediasi Penal dan Restorative Justice dalam pidana Medis di RUU KUHP

Mediasi penal dalam perkara pidana  malpraktik kedokteran belum diatur baik dalam KUHP, Undang Undang Kesehatan, Undang Undang Praktik Kedokteran.

Pemerintah tegaskan Pers dapat sejumlah Pengecualian dalam RKUHP

Edward mengatakan pers bisa mendapatkan pengecualian dalam beberapa pasal di RKUHP. Namun, dengan catatan hanya untuk kepentingan jurnalistik.

BEM Nusantara: Saatnya KUHP Produk Kolonial Digantikan Karya Bangsa Sendiri

ALIANSI BEM Nusantara menggelar bedah Rancangan Undang-undang Kitab Hukum Pidana (RKUHP) dalam Focus Group Discussion (FGD) di Universitas Azzahra, Jakarta, Senin (22/8/22).

NasDem Usulkan Pembahasan 14 Isu Krusial Revisi KUHP Melalui Simulasi

Simulasi dikhususkan hanya untuk ketentuan yang dianggap masih kontroversial.

DPR Pertimbangkan Revisi UU KUHAP agar Lebih Relevan

DPR akan mempertimbangkan muatan materi untuk merevisi Undang-Undang No. 8/1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) agar lebih relevan dengan undang-undang yang dibuat setelah UU KUHAP..

Prof. Mompang Panggabean: Wujudkan Budaya Hukum RI dengan Landasan Pancasila

Prof. Dr. Mompang Lycurgus Panggabean, S.H., M.Hum. mengatakan tidak semua masalah hukum pidana yang ada di dalam masyarakat dapat diselesaikan dengan KUHP sebagai hukum pidana substansial.

Pengamat: Pasal Penghinaan Presiden Sudah tak Dipakai di Negara Demokrasi

"Pejabat publik harus terbuka. Maksud orang mengkritik, bukan menghina orangnya secara personal, melainkan mengkritisi berkaitan dengan jabatan atau kinerjanya,"

Pemidanaan Dokter dan Advokat Dihapus dari Revisi KUHP

Eddy menjelaskan pemidanaan terhadap advokat dihapus lantaran undang-undang tidak boleh bersifat diskriminatif.

Pasal Penghinaan Presiden dalam Revisi KUHP Tetap Delik Aduan

Pada Revisi KUHP, kata Eddy, juga ditambahkan penjelasan bahwa pengaduan harus dilakukan langsung oleh presiden atau wakil presiden. Pengaduan dilakukan secara tertulis.

Asas Legalitas dalam Sistem Hukum di Indonesia, Relevankah?

Ketentuan itu cocok dengan karakteristik masyarakat Indonesia yang bersifat heterogen; berbeda-beda kultur daerah adat satu dan lainnya.

Penetapan Status Tersangka di Kasus Pembelaan Diri Terpaksa

KEJADIAN seseorang yang menjadi korban suatu tindak pidana melakukan perlawanan terhadap pelaku kejahatan, sangat mungkin terjadi.

Pembelaan Terpaksa dalam Hukum Pidana

Beberapa kasus serupa ternyata tidak selalu mendapat perlakuan hukum yang sama.

Komnas Perempuan Minta Hukum Acara Perkara Kekerasan Seksual Diperbaiki

Dalam banyak kasus kekerasan seksual berkas perkara yang sudah diserahkan kepolisian dikembalikan oleh kejaksaan dengan alasan tidak cukup bukti. Apalagi korbannya berstatus disabilitas.

Jaksa Agung Minta Sinkronisasi Aturan Keadilan Restoratif

Sinkronisasi membutuhkan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Komnas HAM Dorong Kasus Pencemaran Nama Baik Diproses Perdata

Ia berpandangan bahwa di Indonesia, pasal pembatasan kebebasan berpendapat telah ditafsirkan secara berlebihan

Pemerintah Didesak Buka Draf Revisi KUHP

Menurut Fajri, keliru jika pemerintah menunda membuka draf terbaru dari revisi KUHP dengan alasan belum diserahkan kepada DPR.

Kuasa Hukum: Ada Keanehan dalam Penangkapan Ustaz Maaher

POLISI langsung menangkap Maaher tanpa adanya proses pemanggilan terlebih dahulu. Abaikan prosedur pemanggilan sesuai KUHAP pasal 1, langsung ditangkap, dibawa dan dipenjara.

Mendesak, RUU PKS Masuk Prolegnas 2021

Sejumlah pihak mendesak agar RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) segera dibahas dan disahkan oleh DPR RI.

Kesehatan Jemaah Haji

Meneguhkan Asta Cita Melalui Konsolidasi Nasional Dikdasmen

Piala Dunia dan Penyiaran Publik

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia