Yasonna: Malu Kita Masih Memakai Hukum Belanda

Pemerintah Perkuat Kepatuhan Korporasi Pasca Berlaku KUHP-KUHAP Nasional

Pembaruan KUHP secara tegas menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana, sehingga risiko hukum tidak lagi dapat dipandang semata dari perspektif perdata.

KUHAP dan KUHP Baru Dinilai Melepas Hak Kesehatan Reproduksi Perempuan

KUHP dinilai dapat memperkuat kontrol dan melepas hak kesehatan reproduksi dari perempuan.

Keadilan Restoratif Diperkuat di KUHP-KUHAP, Pakar Ingatkan Risiko Penyimpangan Prinsip

Peneliti LeIP Arsil menekankan bahwa keadilan restoratif tidak dimaksudkan untuk menggantikan sistem pemidanaan, melainkan melengkapinya.

JAM-Pidum: Paradigma Jaksa Kini Bergeser, Penjara bukan lagi Ukuran Keberhasilan

Tahun 2026 merupakan tonggak sejarah transformasi hukum pidana Indonesia.

Ada Delik Tuyul di KUHP? Laporan Eggi Sudjana soal Roy Suryo Dinilai Keliru

Kemudian, Herman menyebut Eggi Sudjana adalah sahabat perjuangan Roy Suryo cs dalam kasus ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

Bela Diri Hogi Minaya Berujung Ditersangkakan, DPR Nilai Akibat Kekeliruan Polisi

Mantan Kapolda Kalimantan Timur ini merujuk pada Pasal 34 UU Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Baru) yang mengatur tentang alasan pembenar.

Rekor Gugatan di MK, Kualitas Legislasi DPR Dinilai Buruk dan Minim Partisipasi

Permasalahan dalam legislasi saat ini dinilai telah menyentuh level fundamental, baik dari sisi substansi (material) maupun prosedur pembentukan (formal).

Bongkar Pasang Prolegnas 2025 Cermin Buruknya Perencanaan Legislasi

Ketidakpatuhan terhadap tenggat waktu ini merupakan persoalan kronis di parlemen.

Target Legislasi DPR Dinilai Terlalu Ambisius

Jika menilik tren dalam lima tahun terakhir sejak 2020, efektivitas legislasi DPR hanya berkisar antara 8% hingga 22%.

Gugatan UU ke MK Melonjak, Menkum: Normal di Negara Demokrasi

Ia menegaskan pemerintah tetap menghormati setiap putusan MK dan memandang perbedaan pendapat hukum sebagai hal yang normal dalam negara demokratis.

Wamenkum: KUHP Baru Landasan Modernisasi Hukum

Saat menerima delegasi Vietnam di Jakarta, kemarin, dia mengatakan digitalisasi merupakan fondasi penting dalam modernisasi layanan hukum Indonesia.

Ratusan UU Digugat, Pakar: Legislasi DPR Buruk dan Dikuasai Oligarki

PAKAR Hukum Tata Negara Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah menyoroti rendahnya tingkat kepatuhan DPR dan pemerintah dalam menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi.

No Tax for Knowledge Supaya Pers tak Mingkem

Satu Abad NU: Perempuan sebagai Penyangga Moral, bukan sekadar Simbol

Politik Anggaran Pendidikan

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia