Senin 05 Desember 2022, 20:48 WIB

Komnas HAM Soroti RKUHP yang Masih Masukkan Hukuman Mati

Mediaindonesia | Politik dan Hukum
Komnas HAM Soroti RKUHP yang Masih Masukkan Hukuman Mati

Dok.MI
Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM Komnas HAM Anis Hidayah

 

KOMISI Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyoroti Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) versi terbaru (30 November 2022) yang masih memuat atau memasukkan pidana hukuman mati.

"RKUHP masih mencantumkan hukuman mati sebagai bentuk pemidanaan alternatif sebagai upaya terakhir untuk mencegah tindak pidana," kata Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM Komnas HAM Anis Hidayah di Jakarta, hari ini.

Tercantum nya pidana hukuman mati sebagai pidana alternatif tertuang dalam Pasal 67 dan 98. Hal tersebut dinilai Komnas HAM bertentangan dengan Pasal 28 (A) UUD 1945, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Selain itu, hal tersebut juga dinilai bertentangan dengan Pasal 6 Kovenan Hak Sipil dan Politik dimana hak atas hidup adalah hak asasi yang tidak bisa dikurangi dalam kondisi apa pun (non derogable right).

Baca juga: Besok DPR Akan Sahkan RKUHP dalam Rapat Paripurna

Meski demikian, Komnas HAM memberikan catatan kemajuan dalam RKUHP dimana hukuman mati tidak lagi menjadi hukuman pokok, namun pidana yang bersifat khusus untuk pidana tertentu. Selain itu, termasuk pula memasukkan pengaturan masa percobaan 10 tahun untuk mengubah putusan hukuman mati.

Senada dengan itu, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro mengatakan sesuai prinsip HAM hukuman mati harus dihapuskan. Jika RKUHP yang disusun ingin membuat efek jera, maka masih banyak cara lain selain hukuman mati.

Di berbagai negara, kata dia, upaya penghapusan hukuman mati menyangkut banyak aspek yaitu sosiologis, kultural hingga politik yang tidak mudah untuk diputuskan.

Kendati demikian, sambung dia, Komnas HAM tetap menyambut baik RKUHP versi terbaru masih mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam menerapkan pidana hukuman mati, dan tidak menjadikannya sebagai pidana pokok (pidana alternatif).

"Kita harus terus memperbaiki hukum pidana agar semakin maju terutama dalam jaminan hak asasi manusia," ujarnya. (Ant/OL-4)

Baca Juga

ANTARA FOTO/Rivan Awal L

Jaksa Tolak Pledoi Hendra Lantaran Hanya Berisi Perjalanan Hidup dan Karir

👤Khoerun Nadif R 🕔Senin 06 Februari 2023, 22:32 WIB
, Jaksa pun mengambil sikap untuk tidak menanggapi nota pembelaan oleh pihak Hendra lantaran  tidak masuk dengan perkara obstruction...
dok.mi

Pakar Hukum: Sah-sah Saja Jaksa Tuntut Eliezeer 12 Tahun

👤Selamat Saragih 🕔Senin 06 Februari 2023, 22:27 WIB
PAKAR hukum pidana, Prof Hibnu Nugroho, mengatakan, sah-sah saja jika ada pandangan lain soal "justice collaborator" dari JPU...
AFP

Presiden: Tidak hanya Bebas, Pers juga Harus Bertanggung Jawab

👤Abdhika Prasetyo 🕔Senin 06 Februari 2023, 22:15 WIB
Presiden Joko Wododo mengamanatkan Dewan Pers untuk menyosialisasikan kepada seluruh media di Indonesia akan pentingnya kerja jurnalistik...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya