ANGGOTA Komisi III DPR Taufik Basari mengusulkan dibuat simulasi dalam pembahasan revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Simulasi dikhususkan hanya untuk ketentuan yang dianggap masih kontroversial.
"Misalnya soal penghinaan," kata pria yang akrab disapa Tobas itu di Jakarta, hari ini.
Simulasi tersebut, dibuat berbagai contoh kasus yag berkaitan dengan pasal tersebut. Kemudian, Komisi III, perwakilan masyarakat, dan pemerintah menilai apakah contoh kasus tersebut masuk kategori pelanggaran pasal penghinaan.
"Kemudian kita urutkan. Ketika ternyata itu tidak masuk dalam delik itu bukan hal yang masuk ke dalam kriminal," ungkap dia.
Ketua DPP Partai NasDem itu menyampaikan simulasi tersebut nantinya bisa dijadikan sebagai risalah yang terpisahkan dari pembahasan. Sehingga bisa menjadi rujukan bagi seluruh pihak yang terkait dalam perkara tersebut.
Baca juga:
Seperti menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut. Atau bagi pihak yang berpekara melakukan pembelaan.
Risalah itu juga bisa menjadi panduan bagi aparat penegak hukum saat menerima laporan. Jika tidak masuk ke dalam kategori tindak pidana berdasarkan risalah tersebut, maka aparat penegak hukum bisa memutuskan tidak melanjutkan proses hukumnya.
"Ini untuk menjawab kekhawatiran yang ada di tengah masyarakat," ujar dia.
Dia menyampaikan simulasi tersebut dinilai tidak akan membuat pembahasan revisi KUHP menjadi molor. Asal Komisi III membuat jadwal simulasi dengan baik.
"Ini kan tergantung seberapa insentif kita melakukan pembahasan, bukan soal ini apakah revisi kuhp menjadi molor. Tapi itu soal kemauan saja, kita atur waktunya sedemikian rupa," kata dia.(OL-4)
