Selasa 06 Desember 2022, 16:17 WIB

RUU KUHP Disahkan, Yasonna: tidak Mudah Keluar dari Warisan Kolonial

Sri Utami | Politik dan Hukum
RUU KUHP Disahkan, Yasonna: tidak Mudah Keluar dari Warisan Kolonial

Antara
Menkumham Yasonna Laoly dan Wamenkumham Edward Omar menerima dokumen laporan terkait RKUHP.

 

DEWAN Perwakilan Rakyat (DPR) RI akhirnya mengesahkan RUU KUHP menjadi UU dalam Rapat Paripurna DPR 11 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2022-2023. 

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly mengatakan proses RKUHP menjadi UU melalui jalan yang panjang dan menghadapi berbagai tantangan. Dengan tingkat kesulitan tersebut, seharusnya perubahan KUHP sudah dilakukan sejak lama.

“Ini seharusnya sudah dari dulu kita reform, tapi tentunya tidak mudah. Tidak ada gading yang tidak retak. Apalagi kita masyarakat multi kultur, multi etnis. Belanda saja yang homogen butuh waktu panjang utnuk selesaikan undang-undangnya, ujarnya, Selasa (6/12).

Lebih lanjut, Yasonna menekankan bahwa pemerintah tidak berkeinginan untuk membungkam kritik. Menurutnya, harkat martabat sesuatu yang berbeda. Publik pun diminta membacanya UU KUHP secara rinci. 

Baca juga: Meski Disahkan Hari ini, KUHP Baru akan Berlaku Tiga Tahun Lagi

Selain itu, ketentuan lain yang menjadi ketentuan lembaga negara sudah dibuat catatan dan penjelasannya dalam KUHP. Kritik dari Dewan Pers juga dibuat penjelasannya untuk tidak digunakan sewenang-wenang oleh penegak hukum.

“Semua masukan masyarakat kami terima dengan baik. Hingga pada waktunya kami harus mengambil keputusan untuk melahirkan KUHP. Ternyata tidak mudah untuk melepaskan diri dari warisan kolonial,” imbuh Yasonna.

Setelah disahkan, pemerintah dan DPR akan memaksimalkan waktu selama tiga tahun untuk melakukan sosialisasi KUHP. Lalu, pelatihan terhadap semua pihak, khususnya penegak hukum, pengacara dan pakar hukum, serta dosen perguruan tinggi untuk bisa menjelaskan KUHP yang baru.

Baca juga: Kemenkominfo Gencarkan Sosialisasi 'Antihoaks RUU KUHP'

“Ada waktu tiga tahun agar UU ini efektif berlaku. Dalam masa tiga tahun ini, akan diadakan sosialisasi. Tim kami bersama tim DPR akan melakukan sosialisasi ke penegak hukum, masyarakat, hingga kampus, untuk menjelaskan konsep dan filosofi KUHP," pungkasnya.

Di hadapan peserta rapat paripurna, Yasonna menyebut dengan disetutujuinya RUU KUHP, dapat menjadi dasar sistem hukum pidana nasional untuk mewujudkan misi dekolonialisasi KUHP, yang merupakan warisan kolonial.

Kemudian, demokratisasi hukum pidana, konsolisasi hukum pidana, adaptasi dan harmonisasi terhadap perkembangan hukum. Itu sebagai akibat dari perkembangan ilmu pengetahuan hukum, hukum pidana maupun perkembangan standar dan norma di tengah masyarakat.

“RUU KUHP salah satu rancangan UU yang disusun dalam satu sistem kodifikasi nasional, yang bertujuan untuk menggantikan KUHP lama sebagai ganti produk hukum kolonial," tutup Yasonna.(OL-11)
 

Baca Juga

MI/HO

Perpanjangan Jabatan Kades 9 tahun, Untuk Apa? Ini kata Budiman Sudjatmiko

👤Muhamad Fauzi 🕔Selasa 31 Januari 2023, 10:10 WIB
PENGGAGAS UU Desa, Budiman Sujatmiko menyatakan masa enam tahun itu tidak cukup bagi pemimpin desa dalam mewujudkan pembangunan dalam...
Ist/Instagram

Polda Metro: Ada Hubungan Asmara Kompol D dengan Wanita di Mobil Audi A6

👤Mohamad Farhan Zhuhri 🕔Selasa 31 Januari 2023, 09:44 WIB
Kompol D memiliki hubungan dengan Nur dalam kasus kecelakaan yang menewaskan mahasiswi Universitas Suryakancana, Selvi Amalia...
Antara

Hak-hak Korban Indosurya Harus Dipenuhi

👤mediaindonesia.com 🕔Selasa 31 Januari 2023, 09:41 WIB
Pengadilan memutuskan kasus KSP Indosurya bukan merupakan tindak pidana, melainkan perkara...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya