Senin 14 November 2022, 17:10 WIB

DPR Akui Tidak Bisa Tampung Semua Aspirasi Publik soal Revisi KUHP

Anggi Tondi Martaon | Politik dan Hukum
DPR Akui Tidak Bisa Tampung Semua Aspirasi Publik soal Revisi KUHP

ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto (kiri)

 

KOMISI III DPR mendengar aspirasi pihak terkait dalam pembahasan revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Namun, komisi membidangi hukum itu memastikan tak semua aspirasi yang disampaikan bakal ditampung.

"Bahwa seluruh aspirasi tentu tidak bisa kita serap," kata Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, hari ini.

Dia mengakui banyak aspirasi yang dinilai bagus. Namun, masukkan itu belum bisa diakomodasi.

Salah satu masukkan yang dianggap bagus yaitu soal rekayasa kasus. Namun, hal itu tidak bisa dimasukkan pada revisi KUHP.

Baca juga: KY Bentuk Satgasus untuk Dalami Sejumlah Kasus Suap di MA

"Karena baru ditemukan di terakhir. Apakah itu akan dimasukkan ke dalam pasal kesepakatan besok? Dugaan saya enggak," ungkap dia.

Dia menyampaikan salah satu alasan tak bisa mengakomodasi seluruh aspirasi masyarakat karena ingin segera mengesahkan revisi KUHP. Jika diakomodasi semua, kemungkinan besar revisi KUHP makin lama disahkan.

"Kalau itu nanti dibongkar lagi, tempur lagi. Panjang lagi (pengesahan revisi KUHP). Understand?" ujar dia.

Pemerintah telah menyerahkan perbaikan revisi KUHP ke Komisi III DPR. Dijadwalkan, pembahasan terakhir akan dilakukan pada 21 atau 22 November 2022.(OL-4)

Baca Juga

MI/ANDRI WIDIYANTO

Pernah Disebut Merugi Rp106 Triliun, Pengacara Bos Indosurya: Faktanya Rp16 Triliun

👤mediaindonesia.com 🕔Sabtu 10 Desember 2022, 10:50 WIB
“Jadi ahli mengatakan kerugiannya itu Rp16 triliun, bukan Rp106 triliun. Nah bahkan kalau mengacu pada data PKPU jadi kerugiannya...
Dok. DPR RI

Komisi III DPR Disebut akan Panggil BNPT Minta Klarifikasi soal Bom Astanaanyar

👤Mediaindonesia.com 🕔Sabtu 10 Desember 2022, 09:18 WIB
Pihaknya akan menanyakan BNPT perihal program pembinaan deradikalisasi yang dijalankannya, termasuk koordinasi intelijen institusi tersebut...
Dok. DPR RI

Penyusunan Anggaran Berbasis Gender Ikut Berperan Wujudkan Demokrasi

👤Mediaindonesia.com 🕔Sabtu 10 Desember 2022, 09:07 WIB
Praktik GRB dilakukan di Indonesia sejak 2009 melalui pendekatan sistem perencanaan dan penganggaran yang berperan sebagai alat untuk...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya