PUSAT Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) mendesak pemerintah membuka draf revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hal itu sebagai bentuk transparasi ke publik.
"PSHK mendesak pemerintah segera membuka draf revisi KUHP terbaru sebagai bentuk transparansi," kata Direktur Advokasi dan Jaringan PSHK Fajri Nursyamsi dalam keterangan tertulis, Senin (28/6).
Menurut Fajri, keliru jika pemerintah menunda membuka draf terbaru dari revisi KUHP dengan alasan belum diserahkan kepada DPR. Sementara itu, proses pembentukan undang-undang (UU) dinilai sudah terhitung sejak fase persiapan yaitu saat pengusul revisi UU menyiapkan drafnya.
Baca juga: MA Harus Usut Hakim Pengadilan Tinggi Bandung
"Dalam tahap persiapan ini juga ruang transparansi dan partisipasi publik harus dibuat terbuka oleh pengusul," ujar Fajri.
PSHK juga meminta pemerintah dan DPR tidak tergesa memasukan revisi KUHP dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021. Masukkan dari berbagai pihak mesti dipertimbangkan dalam penyusunan produk hukum tersebut.
"Selain itu mengingat masih banyaknya revisi UU yang belum tuntas dibahas, yang sudah terlebih dahulu masuk dalam Prolegnas 2021," ucap Fajri.
Revisi KUHP sebelumnya tak masuk dalam Prolegnas Prioritas 2021. Komisi III DPR meminta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) kembali mengajukan agar KUHP masuk Prolegnas Prioritas 2021. (OL-1)
