Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
Untuk mendapatkan waktu yang tepat, penyelenggaraan pemilu harus menyerap masukan dari kalangan pemerintah, DPR dan masyarakat.
Seleksi calon komisioner ada dua ranah yakni panitia seleksi dan DPR. Keduanya bisa menjadi saling melengkapi atau malah kontradiktif.
"Hal penting yang harus disuarakan pada masyarakat antara lain hari dan tanggal pemungutan suara. Lalu bagaimana mereka menggunakan hak pilih," ujar Komisioner KPU RI Arief Budiman.
Saat ini terlihat kesan elite politik di pemerintah sedang bermain drama untuk mengintervensi kewenangan KPU dalam penyelenggaraan Pemilu 2024.
Saat ini, KPU tengah melakukan simulasi dan melihat kemungkinan usulan pemerintah yang meminta pemilu dilaksanakan pada 15 Mei 2024.
MENYONGSONG pelaksanaan Pemilu 2024, KPU Jawa Barat tengah menyiapkan beberapa inovasi untuk mengedukasi pemilih pemula.
Di samping rekapitulasi, tambah Ilham, data pemilu juga penting untuk didigitalisasi
Anggota KPU RI I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi mengatakan penyelenggara akan mengkaji ulang anggaran mana yang urgen atau penting dan tidak terlalu penting.
KPU perlu melakukan pembahasan internal untuk menindaklajuti hasil rapat bersama Mendagri, Bappilu dan DPR terkait pelaksanaan pemilu pada April atau Mei 2024.
Untuk menyederhanakan tahapan seperti memotong masa kampanye yang dianggap terlalu panjang, perlu ada perubahan terhadap Undang-Undang No. 7/2017 tentang Pemilu.
Masa kampanye selama 7 bulan dinilai terlalu lama. Kampanye pemilu dinilai cukup dilakukan selama 3 bulan saja.
Mendagri menolak Pemilu digelar 21 Februari. Karena bila maju, otomatis tahapan akan maju dan dimulai Juni 2022. Akan ganggu program pemerintah.
peraturan tersebut menjadi dasar atau patokan pelaksanaan pemilu 2024. Dari sana, besaran anggaran yang dibutuhkan bisa diperkirakan.
Anggota DKPP Ida Budhiati mengatakan teradu atau Abdul Karim Omar diadukan oleh sejumlah Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Banjar
DALAM dua pekan terakhir, pemberitaan terkait kebocoran data mulai menyeruak ke publik.
Tujuan tersebut tidak tercapai lantaran pelantikan kepala daerah berbeda-beda tergantung akhir masa jabatan.
KPU telah menyusun jadwal dan tahapan antara lain verifikasi pengurusan partai politik selama 30 hari dan durasi verfikasi faktual partai politik di provinsi kabupaten/kota selama 53 hari.
Adapun data Presiden Jokowi dalam sertifikat tersebut yakni NIK, tanggal lahir, nomor ID vaksinasi, tanggal vaksinasi pada 27 Januari 2021, hingga jenis vaksin yang digunakan.
Rentang waktu yang tinggal 2,5 tahun lagi diangap kurang cukup untuk menerapkan sistem rekapitulasi elektronik pemilu yang dikembangkan KPU.
Belajar dari pengalaman pelaksanaan pemilu sebelumnya terjadi masalah terkait hak pilih, secara khusus jaminan hak memilih (right to be voters) belum tuntas.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved