Minggu 12 September 2021, 14:30 WIB

Anggaran Pemilu 2024 Bakal Ditetapkan Setelah PKPU Selesai

Indriyani Astuti | Politik dan Hukum
Anggaran Pemilu 2024 Bakal Ditetapkan Setelah PKPU Selesai

Dok.MI
Komisi Pemilihan Umum

 

ANGGOTA Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan anggaran pemilihan umum (pemilu) kemungkinan baru dapat disetujui setelah peraturan KPU (PKPU) tentang tahapan, program dan jadwal pemilu selesai. Alasannya, menurut Pramono, peraturan tersebut menjadi dasar atau patokan pelaksanaan pemilu 2024. Dari sana, besaran anggaran yang dibutuhkan bisa diperkirakan.

"Dukungan anggaran dari pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan sangat tergantung pada Peraturan. Sebab pagu indikatifnya mengikuti pemilu tahun sebelumnya yakni 2019," ujar Pramono, Sabtu (11/9).

Baca juga: Komnas HAM: LP Kelas I Tangerang Over Kapasitas 240%

Undang-Undang No.10/2016 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), ujar dia, menyebutkan tahapan pemilu dimulai minimal 20 bulan sebelum hari pemungutan suara. Karena itu, terang Pramono, KPU mendorong percepatan proses pembahasan PKPU tentang program dan jadwal yang saat ini belum disepakati bersama-sama. Di sisi lain, sambil menunggu pengesahan, KPU juga meminta masukan dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan perguruan tinggi terkait Peraturan KPU itu.

Seperti diberitakan, KPU RI mengajukan anggaran untuk pemilu 2024 sebesar Rp86 triliun yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sedangkan anggaran untuk pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2024 sebesar Rp 26 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Usulan anggaran itu, diakui Pramono, lebih besar dari gelaran pemilu 2019 yang menelan anggaran sebesar Rp 25 triliun. Hal itu, ujarnya disebabkan antara lain KPU RI ingin ada kenaikan honorarium bagi petugas penyelenggara ad hoc seperti Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

"Yang membengkak cukup, besar salah satu (karena) diusulkan honor KPPS. Pada pemilu 2019 untuk ketua KPPS honornya Rp550. 000 dan anggotanya Rp500.000. KPU mengusulkan honor KPPS lebih manusiawi," terang Pranomo.

KPU RI, ungkapnya, berpendapat besaran honor KPPS saat ini belum ideal apalagi mereka tidak hanya mendapatkan perlindungan seperti asuransi. Honor untuk anggota KPPS, imbuh Pramono, akan lebih baik jika disesuaikan besarannya dengan agregat upah minimum regional (UMR) di daerah masing-masing. 

Sementara itu, Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Alwan Ola Riantobi mengatakan APBN untuk 2022 disepakati pada akhir 2021. Sehingga, menurutnya terlalu singkat bagi KPU dan Bawaslu untuk melakukan rasionalisasi anggaran untuk tahapan pemilu. 

"Apakah bisa dirasionalisasikan dalam waktu singkat karena ketersediaan anggaran dan regulasi menjadi kapastian dalam pelaksanaan pemilu," ujar Alwan.

Pada rapat dengan Komisi II DPR dan pemerintah, 6 September 2021, KPU diminta memberikan rincian kebutuhan anggaran untuk pemilu 2024. Ketua KPU RI Ilham Saputra menyampaikan saat ini KPU hanya menerima anggaran dasar (baseline ) saja untuk operasional dan gaji pegawai, sehingga untuk memulai tahapan masih menunggu kesepakatan anggaran. (OL-6)

Baca Juga

MI/Andri Widiyanto

Kapolri: Presiden Setuju dengan Perekrutan 56 Pegawai yang Tak Lolos TWK

👤Hilda Julaika 🕔Selasa 28 September 2021, 20:36 WIB
Listyo saat ini tengah berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpanrb) dan Badan...
Antara

Kejagung Telaah Dugaan Korupsi di Krakatau Steel

👤Tri Subarkah 🕔Selasa 28 September 2021, 20:32 WIB
"Baru saja Pak JAM (JAM-Pidsus, Ali Mukartono) infokan masalah ini," kata Supardi kepada Media Indonesia melalui keterangan...
ANTARA FOTO/ Reno Esnir

Demi Kesopanan Tata Negara, Presiden Enggan Intervensi Nasib 56 Pegawai KPK

👤Mediaindonesia 🕔Selasa 28 September 2021, 20:26 WIB
Presiden sudah sampaikan kepada media massa bahwa beliau ingin menghormati kesopanan di dalam...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Porsi Terbesar Operasi untuk Edukasi

Protokol kesehatan pun menjadi fokus Operasi Patuh Jaya 2021

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya