Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
MEDIA sosial diramaikan dengan dugaan bocornya data pribadi Presiden Joko Widodo (Jokowi) di internet. Data itu mencangkup Nomor Induk Kependudukan (NIK), tempat lahir, umur, dan jenis kelamin yang dengan mudah dapat diakses dalam situs https::// infopemilu2.kpu.go.id.
Merespons hal itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra mengatakan pihaknya telah menjalankan tahapan pencalonan presiden dan wakil presiden saat pemilihan umum (pemilu) dengan baik. KPU, ujar Ilham, memegang prinsip dalam melindungi data pribadi calon.
"Dalam konteks pencalonan presiden pada Pemilu 2019, untuk publikasi syarat calon, KPU meminta persetujuan tertulis dari masing-masing pasangan calon," ujar Ilham mengklarifikasi melalui pesan singkat, Jumat (3/9).
Tidak hanya data tersebut, foto sertifikat vaksinasi covid-19 milik Presiden Joko Widodo juga beredar di media sosial. Adapun data Presiden Jokowi dalam sertifikat tersebut yakni NIK, tanggal lahir, nomor ID vaksinasi, tanggal vaksinasi pada 27 Januari 2021, hingga jenis vaksin yang digunakan.
Pada bagian bawah sertifikat tersebut, terdapat logo Komite Penanganan Coronavirus Disease 2019 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN), Kementerian Kominfo, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). (OL-14)
Sebanyak 88,5% serangan bertujuan untuk mendapatkan nama pengguna (username) dan kata sandi (password) dari berbagai akun daring.
Di tengah kondisi tersebut, teknologi pemantauan skor kredit seperti SkorKu menjadi relevan.
PELINDUNGAN data pribadi merupakan fondasi utama ekonomi digital. Kepercayaan digital adalah mata uang baru dalam ekonomi berbasis data.
Bot berbasis AI di media sosial dan aplikasi perpesanan menyamar sebagai pengguna asli, melibatkan korban dalam percakapan berkepanjangan untuk membangun kepercayaan.
Ia menyebut, kebocoran data pribadi warga yang berulang di berbagai platform digital menunjukkan lemahnya perlindungan negara terhadap hak privasi masyarakat.
Komisi I DPR menyoroti dugaan praktik aktivasi IMEI ilegal yang melibatkan penyalahgunaan data pribadi turis asing merupakan masalah serius. I
MICHAEL Sinaga, wartawan Sentana, membuka sejumlah kejanggalan yang ditemui di lapangan terkait persoalan ijazah Jokowi.
Terdapat kejanggalan dalam penelusuran arsip ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang tidak ditemukan di Universitas Gadjah Mada (UGM) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo.
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved