KPU: Penghitungan Suara Digital Mendesak

UPAYA Digitalisasi dalam pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia mendesak untuk direalisasikan. Selain meningkatkan akurasi data dan transparansi, digitalisasi bisa meminimalisasi manipulasi dalam pelaksanaan pemilu. Demikian diungkapkan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Ilham Saputra dalam diskusi daring digitalisasi pemilu, Rabu (22/9).

Menurut Ilham, hal yang cukup mendesak dalam digitalisasi ini terutama dalam rekapitulasi suara yang seringkali dikeluhkan stakeholders. Pasalnya, di dalam proses ini banyak terjadi manipulasi suara akibat prosesnya berjenjang. “Setiap orang yang mempersoalkan hasil penghitungan bisa melihat langsung dalam server. Walaupun masih ada sejumlah kendala seperti kualitas infrastruktur server,” jelasnya.

Di samping rekapitulasi, tambah Ilham, data pemilu juga penting untuk didigitalisasi agar bisa merekam seluruh proses tahapan yang dilakukan. Sehingga data pemilu yang sudah ada tidak hilang dan bisa digunakan bagi riset untuk kepentingan pemilu berikutnya. “Termasuk berita acara yang ada terekam dengan baik. Jadi bukan untuk gagah-gagahan,” tegasnya.

Namun demikian, Ilham tidak sepakat apabila proses pencoblosan atau voting juga harus melalui proses digitalisasi. Ilham mempertanyakan apakah e-Voting memang menjadi kebutuhan pemilu di Indonesia. Sebab dalam sejarah perjalanan pemilu di Indonesia, masyarakat datang berbondong-bondong ke TPS sudah menjadi budaya. “Apakah pernah ada persoalan dalam proses pemungutan suara kita di TPS?” pungkasnya.

Ketidaksetujuan terhadap e-voting ini juga diungkapkan Pakar IT Marsudi Wahyu yang menyebutkan dalam proses pencoblosan yang harus diperhatikan bukan hanya masalah teknologi saja. Hal yang terpenting dalam pelaksanaan pemilu yaitu membangun kepercayaan (trust). “Kalau teknologi mungkin kita bisa mengadopsi. Namun masalahnya masyarakat kita merupakan low trust society yang menyebabkan e-voting bakal menjadi kontroversi,” paparnya.

Namun demikian, tambah Marsudi, dirinya sepakat sejumlah tahapan lain dalam pelaksanaan pemilu seperti distribusi logistik, penyebaran informasi, dan penetapan hasil sudah perlu menggunakan fasilitas IT. “Mengenai apa saja keperluan di setiap daerah bisa dipetakan sejak sekarang,” tandasnya. (OL-8)