Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
Bima Haria Wibisana menyebut hasil TWK 51 pegawai itu negatif dari penilaian aspek Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah (PUNP).
"Dari hasil pemetaan asesor (penguji) kita sepakati bersama dari 75 itu ada 24 pegawai yang masih dimungkinkan untuk dilakukan pembinaan sebelum diangkat menjadi ASN."
Namun, Wakil Ketua DPR itu berjanji untuk mengikuti proses hukum yang berjalan. Nama Azis terseret dalam kasus jual beli jabatan di Pemkot Tanjungbalai.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelisik aliran uang dari Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial ke penyidik Robin Stepanus Pattuju
"Tidak hadir dan mengkonfirmasi kepada tim penyidik dengan alasan menolak menjadi saksi untuk tersangka NA (Nurdin Abdullah)," kata Plt juru bicara KPK bidang penindakan Ali Fikri
"Hari ini mulai dilakukan persidangan etik atas nama terlapor," kata Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean kepada wartawan, Selasa (25/5).
Meski begitu, KPK tidak bisa memaksakan seluruh masyarakat untuk percaya.
Sebelumnya, Ketua KPK Firli Bahuri memastikan menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai nasib 75 pegawai KPK tersebut.
"Ini sudah jelas sebenarnya. Bahasa sekretaris ketua (Firli Bahuri) yang keliru sehingga miskomunikasi."
Ali tidak memerinci seluruh nama dan jabatan 75 pegawai yang dibebastugaskan itu. Namun, dia mengatakan para pegawai terdiri dari berbagai bagian
Kubu Lino mengharapkan kabar baik dari putusan itu. Hakim diharap memberikan putusan dengan mempertimbangkan seluruh bukti yang ada.
"Akan adiadakan pertemuan dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan KemenPAN RB, serta pihak terkait lainnya,"
"Saat pimpinan sedang menggelar rapat pada 5 Mei 2021 meminta berita acara hasil kesimpulan ekspose pimpinan terdahulu dan bukan BAP mengenai penanganan perkara.'
RJ Lino adalah tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan tiga unit "Quay Container Crane" (QCC) di PT Pelindo II Tahun anggaran 2010.
Kubu RJ Lino menilai terjadi pelanggaran HAM dan ketidakpastian hukum dalam penyidikan kasus korupsi yang menjerat mantan Dirut Pelindo II tersebut.
"Mereka diperiksa sebagai saksi untuk Nurdin Abdullah," sebut Pelaksana tugas Juru Bicara (Plt Jubir) KPK Ali Fikri, Senin (24/5)
KPK memanggil delapan saksi dalam kasus suap yang menjerat penyidik Stepanus Robin Pattuju dan Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial.
Terkait praperadilan yang diajukan RJ Lino itu, Ali Fikri menyampaikan KPK telah menyerahkan 56 bukti dan menghadirkan dua ahli pidana dalam persidangan.
KPK telah menyerahkan 56 bukti dan menghadirkan dua ahli pidana dalam sidang praperadilan mantan Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II, RJ Lino
RJ Lino juga dapat melapor ke Dewan Pengawas KPK dan Komnas HAM dengan alasan perampasan kemerdekaan seturut UU HAM dan UUD 1945.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved