Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyetorkan uang sekitar Rp20 miliar ke kas negara dari perkara PT Waskita Karya (Persero). Dana yang disetorkan merupakan rampasan dan uang pengganti dari empat terpidana kasus korupsi proyek fiktif di Waskita Karya.
"KPK berkomitmen terus melakukan pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi selain melalui pidana penjara badan, sebagai efek jera terhadap pelaku korupsi," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Rabu (23/6).
Baca juga: Korupsi Proyek Fiktif, 5 Mantan Pejabat Waskita Divonis 4-7 Tahun
Adapun uang yang disetorkan terdiri dari rampasan dalam perkara sesuai putusan Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat Nomor: 59/Pid.Sus/TPK/2020/PN.Jkt.Pst tertanggal 26 April 2021, dengan terpidana Desi Arryani, Fathor Rachman, Fakih Usman dan Yuly Ariandi Siregar.
Lebih lanjut, Ali mengungkapkan nilai uang yang disetorkan sejumlah Rp13,1 miliar, Rp3,6 miliar dan US$ 22.500. Lalu, penyetoran uang pengganti dari tiga terpidana masing-masing Desi Arryani senilai Rp3,4 miliar, Fathor Rachman Rp300 juta, dan Fakih Usman sejumlah Rp69,1 juta, US$100, dan 102 ringgit Malaysia.
Baca juga: Firli: Saya tidak Punya Persoalan dengan Novel Baswedan
Dalam kasus itu, lembaga antirasuah menjerat Kepala Divisi Sipil/Divisi III/Divisi II PT Waskita Karya 2008-2011 Desi Arryani. Berikut, mantan Kepala Proyek Pembangunan Kanal Timur-Paket 22 PT Waskita Karya Fathor Rachman, mantan Kepala Proyek Normalisasi Kali Bekasi Hilir Fakih Usman dan eks Kepala Bagian Keuangan Divisi Sipil III PT Waskita Karya Yuly Ariandi Siregar.
Para pelaku dinyatakan bersalah melakukan korupsi pelaksanaan kontrak fiktif pada proyek yang digarap Waskita Karya pada 2009-2015. Desi Arryani divonis selama 4 tahun penjara, Fathor Rachman dan Fakih Usman 6 tahun penjara, serta Yuly Ariandi Siregar 7 tahun penjara.(OL-11)
Hak menentukan hasil akhir ini sering kali disalahgunakan untuk mengakomodasi kepentingan politik atau materiil.
Transparansi di level daerah harus ditingkatkan secara radikal melalui pembagian kewenangan yang jelas antara pusat dan daerah.
Pemerintah juga meminta KPK memberikan dukungan untuk menyelesaikan proyek bangunan di Meikarta
Berdasarkan catatan KPK, Endin Samsudin sudah tiba di Gedung Merah Putih KPK pada pukul 09.03 WIB.
KETUA Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad merespons kasus Bupati Pati Sudewo yang menjadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Budi mengatakan, kasus Meikarta yang diusut KPK sudah jelas, tanpa adanya penyitaan aset. KPK mendukung pemerintah menjadikan hunian di sana menjadi rusun.
Realisasi belanja negara hingga akhir November 2025 masih berada di bawah target yang ditetapkan.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan ketersediaan dana untuk penanganan bencana setelah melakukan penyisiran anggaran negara yang mencapai Rp60 triliun.
Pakar UGM Zaenur Rohman mengatakan, pemerintah mesti lebih dulu memastikan kelayakan proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya sebelum akhirnya dieksekusi.
Sebelumnya pada Senin, Presiden Donald Trump mengatakan kegagalan pemungutan suara lainnya dapat memicu PHK di kalangan pegawai federal.
mendesak agar Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dibubarkan karena dianggap tidak memiliki fungsi yang jelas dan manfaat yang dirasakan masyarakat
Anggota DPR RI Rio Alexander Jeremia Dondokambey, mengingatkan pemerintah agar setiap anggaran negara dikelola secara transparan, akuntabel, dan melalui pembahasan bersama DPR.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved