Headline
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Kumpulan Berita DPR RI
DEWAN Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meluncurkan aplikasi E-Ladumas Otentik untuk penanganan laporan dugaan pelanggaran tugas, wewenang, dan kode etik di lingkungan KPK. Masyarakat diharapkan semakin mudah melaporkan aduan terkait kerja-kerja komisi antirasuah.
"Ini akan lebih memudahkan masyarakat untuk menyampaikan laporan kepada Dewas KPK. Dalam pengalaman satu tahun ini, Dewas cukup banyak menerima pengaduan masyarakat yang berhubungan tentang pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK maupun dugaan pelanggaran kode etik," kata Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean dalam seremoni peluncuran di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Kamis (24/6).
Dengan adanya sistem pelaporan baru itu, kata Tumpak, pengawasan yang ada di Dewas KPK akan lebih efektif dan efisien. Pasalnya, penerima laporan dan pelapor akan bisa berkomunikasi intensif mengenai informasi dan kelengkapan aduan. Selama ini, kata dia, proses yang ada lama lantaran penanganan lazimnya melalui surat fisik maupun surat elektronik.
E-Ladumas Otentik merupakan fitur pengembangan dari aplikasi KPK Whistleblower System (KWS) sebagai tindak lanjut adanya tugas Dewas KPK sebagai organ baru berdasarkan UU Nomor 19 Th 2019. Aplikasi ini berfungsi untuk menerima pengaduan masyarakat terkait pengawasan tugas dan wewenang KPK.
Kemudahan aplikasi ini di antaranya masyarakat sebagai pelapor dapat mengaksesnya secara online dimana saja dan kapan saja melalui perangkat komputer atau gawai pribadinya melalui website https://kws.kpk.go.id.
Pelapor hanya perlu melakukan registrasi atau log in kemudian mengisi aduan sesuai form yang telah disediakan.
Pelapor bisa merahasiakan identitasnya dan melakukan komunikasi secara intens kepada petugas E-Ladumas Otentik untuk melengkapi data dan keterangan tambahan yang diperlukan. Pelapor juga bisa memantau perkembangan pengaduannya melalui aplikasi ini.
Anggota Dewas KPK Albertina Ho menyampaikan jumlah laporan pengaduan terkait tugas dan wewenang KPK selama 2020 sebanyak 242 laporan. Untuk dugaan pelanggaran etik meningkat dari tahun sebelumnya.
Selama 2020, kata dia, Dewas menerima 30 laporan etik sedangkan di hingga pertengahan tahun ini tahun ini sudah ada 37 pengaduan.
"Ini mungkin warning juga untuk kita sesama insan KPK, kenapa pengaduan etiknya sangat meningkat di 2021. Apakah ini karena pembinaan atau internalisasi kode etik itu kurang atau bagaimana terjadi peningkatan secara tajam. Bisa jadi juga masyarakat betul-betul sekarang menggunakan saluran-saluran yang disediakan oleh Dewas," ucapnya. (Dhk/OL-09)
KPK memeriksa Ketua Kadin Surakarta Ferry Septha Indrianto terkait dugaan suap proyek jalur kereta DJKA Kemenhub, untuk melengkapi berkas tersangka Sudewo.
Skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia 2025 merosot ke 34, menempatkan Indonesia di peringkat 109 dunia, akibat lemahnya pengawasan dan kebijakan permisif.
KPK periksa Kartika Sari sebagai saksi kasus dugaan suap ijon proyek Bekasi, yang menjerat Bupati nonaktif Ade Kuswara dan pihak swasta.
KPK mengungkap hasil pemeriksaan saksi dalam kasus dugaan suap proyek Lampung Tengah dengan mendalami aliran uang dan sumber penghasilan Bupati nonaktif Ardito Wijaya.
KPK menyatakan tidak mempermasalahkan batalnya Jamdatun Kejagung Narendra Jatna bersaksi dalam sidang ekstradisi buronan Paulus Tannos di Singapura karena sudah ada afidavit.
KPK menyebut PT Blueray bertindak sebagai importir dari banyak perusahaan dan kini mendalami peran afiliasi serta modus suap dalam kasus dugaan korupsi importasi di Bea Cukai.
Apple resmi merilis iOS 26.2.1. Cek apakah iPhone 13, 14, atau SE Anda masih kebagian update fitur AirTag 2 ini. Berikut daftar lengkap kompatibilitasnya.
Apple merilis iOS 26.2.1 dengan fokus utama dukungan AirTag 2 dan perbaikan bug aplikasi Wallet. Simak rincian lengkap pembaruannya di sini.
Bagi pengguna iPhone yang belum sempat melakukan update ke versi 26.2, pembaruan ini akan digabungkan (bundled) sehingga Anda langsung mendapatkan seluruh fitur baru.
PVTPP Kementan mendeklarasikan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK), yang dirangkaikan dengan peluncuran aplikasi Siperintis.
Bermula dari medium ekspresi sederhana, SnackVideo kini berkembang menjadi kekuatan yang mendorong dampak sosial nyata bagi komunitas di berbagai daerah.
Aplikasi ini diunduh oleh dua juta investor di sepanjang tahun ini, naik 37% dibandingkan tahun 2024
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved