Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
PELAKSANA tugas juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bidang penindakan Ali Fikri menyampaikan jika pihaknya tidak perlu meminta hasil tes wawasan kebangsaan (TWK) yang disimpan oleh Dinas Psikologi Angkatan Darat (AD) dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.
"KPK sudah tepat melakukan koordinasinya dengan BKN. Bukan langsung kepada instansi yang dilibatkan BKN," kata Ali Fikri, Kamis (24/6).
Ali mengatakan kerja sama KPK dalam pelaksanaan TWK hanya dengan BKN. Hal itu sudah diatur dalam Peraturan Komisi (Perkom) Nomor 1 Tahun 2021. Kerja sama antara BKN dengan Dinas Psikologi AD dan BNPT dalam pembuatan soal bukan urusan KPK. Sehingga, Lembaga Antikorupsi menilai koordinasi permintaan hasil TWK ke dua instansi itu ranahnya BKN.
"KPK berupaya memenuhi permintaan tersebut melalui koordinasi dengan BKN sebagai pihak yang melaksanakan TWK," ujar Ali.
Baca juga: Pimpinan KPK Tolak Cabut SK Hasil Tes Wawasan Kebangsaan
Sebelumnya, BKN mengklaim tidak menyimpan hasil TWK. Kepala BKN Bima Haria mengatakan pihaknya hanya menerima hasil kumulatif dari hasil TWK pegawai KPK. Hasil kumulatif itu sudah diberikan ke KPK sejak lama.
Hasil TWK dibagi menjadi dua bagian yakni indeks moderasi bernegara (IMB) yang disimpan oleh Dinas Psikologi AD dan profiling yang dipegang oleh BNPT. Dua instansi itu menolak memberikan hasilnya.
"Dinas Psikologi AD mengatakan berdasarkan ketetapan Panglima TNI itu rahasia, oke. Saya tanya ke BNPT, ini kalau profilling bisa nggak diminta? Profilling ini didapatkan dari suatu aktivitas intelijen, sehingga menjadi rahasia negara, oke," tutur Bima, Selasa (22/6).(OL-5)
Pencegahan tidak hanya dilakukan dari sisi keamanan tapi juga harus bisa memanfaatkan teknologi IT
Gubernur Khofifah dan BNPT RI berkomitmen tanamkan moderasi beragama sejak dini di sekolah untuk cegah radikalisme. Jatim perkuat sinergi pusat-daerah.
KELOMPOK Ahli Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Bidang Kerjasama Internasional Darmansjah Djumala menegaskan pembubaran Jamaah Islamiyah (JI) pantas diapresiasi.
BADAN Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bersama Komisi XIII DPR RI terus memperkuat upaya pencegahan radikalisme dan terorisme.
EKS narapidana terorisme (napiter) Haris Amir Falah mengungkapkan desa sering menjadi sasaran utama kelompok radikal dalam merekrut anggota baru.
RAN PE merupakan instrumen kebijakan yang diinisiasi BNPT untuk meningkatkan sejumlah upaya pencegahan terhadap ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.
BKN membuka peluang untuk membantu calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2024 yang terlanjur mengundurkan diri atau resign agar kembali bekerja secara sementara di perusahaan lamanya.
Proses seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2024 telah mencapai tahap akhir. Hasil seleksi resmi diumumkan oleh sepuluh instansi, yang meliputi pemerintah pusat dan daerah.
Honorer yang akan diangkat menjadi PPPK berjumlah 1.292 orang sehingga total ASN Kabupaten Jayapura mencapai 6.845 orang.
Pengolahan data untuk peserta PPPK Guru Tahap I lebih sederhana dibandingkan tenaga kesehatan (nakes) dan teknis, berkat peran aktif Kemendikdasmen.
Per 4 Januari 2025 pukul 12.00 WIB, sudah 484 instansi yang datanya masuk ke BKN.
Peserta dapat mengunduh sertifikat tes PPPK 2024 secara online di laman resmi BKN melalui sertifikat.bkn.go.id .
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved