Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PELAKSANA tugas juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bidang penindakan Ali Fikri menyampaikan jika pihaknya tidak perlu meminta hasil tes wawasan kebangsaan (TWK) yang disimpan oleh Dinas Psikologi Angkatan Darat (AD) dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.
"KPK sudah tepat melakukan koordinasinya dengan BKN. Bukan langsung kepada instansi yang dilibatkan BKN," kata Ali Fikri, Kamis (24/6).
Ali mengatakan kerja sama KPK dalam pelaksanaan TWK hanya dengan BKN. Hal itu sudah diatur dalam Peraturan Komisi (Perkom) Nomor 1 Tahun 2021. Kerja sama antara BKN dengan Dinas Psikologi AD dan BNPT dalam pembuatan soal bukan urusan KPK. Sehingga, Lembaga Antikorupsi menilai koordinasi permintaan hasil TWK ke dua instansi itu ranahnya BKN.
"KPK berupaya memenuhi permintaan tersebut melalui koordinasi dengan BKN sebagai pihak yang melaksanakan TWK," ujar Ali.
Baca juga: Pimpinan KPK Tolak Cabut SK Hasil Tes Wawasan Kebangsaan
Sebelumnya, BKN mengklaim tidak menyimpan hasil TWK. Kepala BKN Bima Haria mengatakan pihaknya hanya menerima hasil kumulatif dari hasil TWK pegawai KPK. Hasil kumulatif itu sudah diberikan ke KPK sejak lama.
Hasil TWK dibagi menjadi dua bagian yakni indeks moderasi bernegara (IMB) yang disimpan oleh Dinas Psikologi AD dan profiling yang dipegang oleh BNPT. Dua instansi itu menolak memberikan hasilnya.
"Dinas Psikologi AD mengatakan berdasarkan ketetapan Panglima TNI itu rahasia, oke. Saya tanya ke BNPT, ini kalau profilling bisa nggak diminta? Profilling ini didapatkan dari suatu aktivitas intelijen, sehingga menjadi rahasia negara, oke," tutur Bima, Selasa (22/6).(OL-5)
REMAJA dan anak-anak sekarang dinilai lebih rentan terhadap paparan paham radikal di ruang digital. Kondisi ini dinilai berbahaya karena kelompok usia tersebut dalam fase pencarian jati diri.
BNPT mengungkapkan ada 27 rencana serangan terorisme yang berhasil dicegah dalam tiga tahun terakhir, dengan ratusan pelaku terafiliasi ISIS ditangkap.
BNPT mencatat 112 anak Indonesia terpapar radikalisasi terorisme lewat media sosial dan gim online sepanjang 2025, dengan proses yang makin cepat di ruang digital.
KEPALA BNPT Eddy Hartono menyoroti secara mendalam fenomena memetic radicalization yang kini menjadi ancaman nyata bagi generasi muda.
Menurut Edi Hartono, media sosial dan game online telah terbukti menjadi salah satu sarana yang digunakan pelaku terorisme untuk melakukan perekrutan.
Program ini memberikan edukasi mendalam mengenai upaya mitigasi penyebaran paham radikal terorisme di ruang digital.
Banyak ASN yang masih bingung mengenai "cara install" dan "daftar".
Fungsi paling mendasar dari ASN Digital adalah sebagai hub atau pusat kendali layanan.
Fitur ini wajib diaktifkan agar ASN dapat mengakses layanan vital seperti e-Kinerja, MyASN, hingga pengurusan kenaikan pangkat.
Ia menjelaskan bahwa APBN 2025 mencapai sekitar Rp3.600 triliun, sementara APBD sebesar Rp1.350 triliun, dan seluruh eksekusi anggaran tersebut berada di tangan ASN.
Ia mengungkapkan bahwa banyak ASN yang masih dibebani cicilan hingga menjelang pensiun.
Badan Kepegawaian Negara (BKN) kembali melakukan penyesuaian jadwal pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH) bagi peserta PPPK Paruh Waktu 2025.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved