Berita Terbaru Komnas Perempuan Hari Ini

DPR RI Respons Desakan Komnas Perempuan Terkait RUU PPRT

Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Luluk Nur Hamidah menuturkan Komnas Perempuan bisa menemui pimpinan DPR untuk memastikan RUU PPRT

Komnas Perempuan Dorong DKPP Pecat Penyelenggara Pemilu yang Lakukan Kekerasan Seksual

ketegasan DKPP itu diperlukan mengingat ada banyak kasus kekerasan seksual

Komnas Perempuan Kecam Tindakan Intoleransi dan Kekerasan terhadap Mahasiswa Universitas Pamulang

Komnas Perempuan menyayangkan keberadaan aparatur pemerintah dan penegak hukum namun terindikasi justru semakin memperkeruh keadaan dan tidak menerima penjelasan korban. 

Sudah Lewat 2 Tahun, Presiden Diminta Segera Sahkan Aturan Turunan UU TPKS

Komnas Perempuan mendorong Presiden Joko Widodo mengesahkan lima dari tujuh peraturan pelaksana UU TPKS yang tersisa.

Pembunuhan Perempuan Terus Terjadi, Mengapa?

Komnas Perempuan menyampaikan kasus kekerasan terhadap perempuan yang berujung pembunuhan merupakan bagian dari femisida. Data PBB mengungkap 80% dilakukan oleh orang terdekat

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Pertimbangkan Gandeng Komnas Perempuan

Pengadu dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu berupa asusila yang dilakukan Ketua KPU Hasyim Asy'ari ke DKPP mempertimbangkan menggandeng Komnas Perempuan. 

Harmonisasi Aturan Turunan UU TPKS Lambat

Waktu dua tahun sekiranya belum cukup bagi pemerintah untuk membuat aturan turunan UU TPKS. Di sisi lain, korban di masyarakat terus bertambah.

Implementasi UU TPKS Terhambat dan Belum Efektif, Aturan Pelaksana Mendesak Disahkan

ISU kekerasan seksual di tanah air hingga kini masih menjadi salah satu ancaman serius yang dihadapi perempuan dan anak-anak. Meski UU TPKS lahir sekitar dua tahun lalu, implementasi terhambat

Kekerasan Perempuan di Ranah Negara Naik Tajam

Kesadaran perempuan korban kekerasan untuk melapor tidak diikuti pemahaman aparatur negara terhadap jenisjenis kekerasan secara komprehensif.

Catahu Komnas Perempuan Catat 289.111 Kasus Kekerasan terhadap Perempuan pada 2023

Presiden diminta memastikan Proyek Strategis Nasional (PSN) dilaksanakan dengan tetap menghormati dan memenuhi hak asasi manusia, termasuk perlindungan terhadap kelompok rentan

Budaya Patriarki Masih Jadi Pemicu Utama Kesenjangan Gender di Indonesia

Peranan pemerintah sangat penting untuk menekan adanya kesenjangan gender di tengah masyarakat melalui berbagai kebijakan yang tidak diskriminatif dan adil.

Komnas Perempuan Apresiasi Korban Pelecehan Seksual yang Berani Melapor

Komnas Perempuan menyampaikan apresiasi kepada karyawati di Universitas Pancasila yang berani melaporkan kasus pelecehan seksual yang dialaminya kepada aparat penegak hukum.

Aturan Pelaksana UU TPKS Dinilai Kian Mendesak dan Kritis untuk Segera Disahkan

Saat ini pemerintah berada pada waktu kritis terkait menyediakan peraturan pelaksana UU TPKS karena mandat paling lama yakni 2 tahun sejak diundangkan pada 9 Mei 2022

Ketua Dewan Pers Nilai Perlu Perlindungan Hukum pada Wartawan Perempuan

Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu mengungkapkan belum ada regulasi perlindungan hukum perempuan dalam menjalankan tugas sebagai wartawan. 

Sunat Perempuan Adalah Diskriminasi dan Kekerasan

Sunat perempuan yakni praktik pemotongan pembukaan genetalia perempuan (P2GP) atau khitan alat kelamin pada bayi perempuan tanpa memandang kelas sosial.

Hak Cuti Suami Saat Istri Melahirkan akan Pengaruhi Kesejahteraan Keluarga

WACANA pemberian program hak cuti pendampingan bagi suami yang istrinya melahirkan atau keguguran, menjadi salah satu topik bahasan yang mengemuka pada debat capres terakhir

Kasus Kekerasan Meningkat, Banyak Korban Perempuan Keberanian Melapor

Anggota Komnas Perempuan Theresia Iswarini mengatakan kenaikan kekerasan terhadap perempuan karena korban berani melapor.

Keterwakilam Perempuan Belum Sampai 30%, Ini Penyebabnya Menurut Komnas Perempuan

Olivia Salampessy menuturkan keterwakilan perempuan Indonesia, baik di lembaga legislatif, eksekutif, maupun di yudikatif belum menunjukkan peningkatan berarti

Jelang Berakhirnya Masa Jabatan Legislatif, RUU PPRT dan KIA Dipastikan Tereliminir

Tampaknya para legislator lebih memilih untuk fokus pada urusan pemilu dan mendulang suara dukungan. Hal ini tentu mengecewakan publik

1 Aturan Turunan UU TPKS Disahkan, 6 Regulasi Lainnya Menanti

1 dari 7 aturan pelaksana dari peraturan turunan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) telah disahkan oleh Presiden Joko Widodo.

Bianglala Astacita

Dugaan Korupsi Importasi Gula: Kegagalan Auditor Membuktikan Kerugian Keuangan Negara

Swajayakan Bahasa Indonesia

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia