Headline
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
KOMISI Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mendorong institusionalisasi pengetahuan dari perempuan secara berkelanjutan melalui berbagai platform dan mekanisme kerja, salah satunya dalam bentuk penyelenggaraan Konferensi Pengetahuan dari Perempuan yang telah digagas sejak 2010.
“Institusionalisasi ini kami upayakan melalui penciptaan platform dan mekanisme kerja yang memungkinkan konsolidasi berbagai pihak atas pengetahuan yang telah dimiliki dan memastikan sinergi mengembangkan pengetahuan untuk upaya penghapusan segala bentuk kekerasan berbasis gender terhadap perempuan,” ujar Komnas Perempuan dalam siaran tertulis yang diterima Media Indonesia, Senin (16/9).
Tahun 2024 ini, bekerja sama dengan Forum Pengada Layanan dan Universitas Brawijaya dan Universitas Indonesia, Komnas Perempuan menyelenggarakan konferensi PdP IV dengan tema “Inovasi yang Inklusif untuk Pencegahan, Penanganan, dan Pemulihan Korban Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan”
Baca juga : UU ITE belum Mampu Melindungi Perempuan dari Eksploitasi Kekerasan
“Tema dipilih merujuk pada dinamika kekerasan terhadap perempuan setiap waktu berkembang, kompleks, dan bahkan bereskalasi secara ekstrem. Inovasi baik pada proses pencegahan, penanganan, serta pemulihan penting menjadi satu diskursus bersama dan dikuatkan melalui saling silang pengalaman untuk menciptakan kolaborasi bersama yang lebih baik lagi dalam penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di Indonesia,” ujarnya.
Konferensi Pengetahuan dari Perempuan IV ini bertujuan untuk mendiseminasikan pengetahuan terkait pencegahan, penanganan, dan pemulihan atas kekerasan berbasis gender terhadap perempuan. Selain itu, jug menemukenali ragam bentuk inovasi yang inklusif guna mencegah, menangani, dan memulihkan perempuan korban kekerasan berbasis gender.
“Konferensi ini juga dilaksanakan dalam rangka Memetakan peluang mekanisme yang inovatif dan inklusif dalam mencegah, menangani, dan memulihkan perempuan korban kekerasan berbasis gender. Dan juga untuk mengonsolidasikan rekomendasi dan saran tindak lanjut dalam penyikapan yang inovatif dan inklusif atas kekerasan berbasis gender terhadap perempuan,” imbuhnya.
Baca juga : Sinergitas Satu Data Percepat Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan
Lebih lanjut, buah dari hasil pemikiran dan percakapan dari Konferensi PdP IV akan dihimpun menjadi rekomendasi kebijakan yang akan disampaikan kepada pemerintahan baru 2024-2029. Sebagai ruang bertumbuh, proses diskusi, saling silang pemahaman dan refleksi dalam Konferensi PdP IV juga akan menjadi masukan dalam proses penyempurnaan penulisan pengetahuan dari perempuan.
“Selain akan dikumpulkan dalam bentuk prosiding, hasil akhir dari tulisan pengembangan pengetahuan terbaik akan direkomendasikan untuk diterbitkan pada mitra jurnal konferensi yang menyatakan komitmen untuk mempublikasikannya setelah konferensi,” katanya.
Komnas Perempuan akan membuka ruang pengiriman abstrak tulisan dari pengetahuan dari para perempuan baik pada konteks Artikel Ilmiah maupun Artikel Populer. Hal ini dilakukan sebagai upaya fasilitasi penyampaian pengetahuan dari perempuan di luar koridor akademik.
Baca juga : KDRT Tandai Perempuan Belum Merdeka di Saat HUT ke-79 Indonesia
“Kami mengapresiasi antusiasme masyarakat dalam mengirimkan abstrak. Sebanyak 566 judul. Melalui proses seleksi ketat terpilih 61 judul yang diundang dalam konferensi untuk mempresentasikan hasil pengetahuannya,” jelasnya.
Diketahui, unsur peserta panelis mencakup akademisi, Lembaga Negara, dan LSM/pendamping korban. Adapun representasi sebaran wilayah meliputi bagian Indonesia barat, tengah, dan timur dengan detail wilayah sebagai berikut: Aceh, Bali, Banten, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, dan Papua.
Kegiatan PDP dilakukan dalam format hybrid. Karenanya, selain dapat mengikuti di lokasi, kegiatan ini juga dapat dikuti melalui zoom dan streaming langsung di kanal Youtube Komnas Perempuan. (H-2)
Modul ini diharapkanĀ akan meningkatkan kualitas APH, dalam hal ini para penyidik dalam penanganan kekerasan berbasis gender di ranah elektronik
Keluarga memiliki peranan sangat penting untuk dapat meminimalisasi potensi seseorang menjadi korban KBGO.
Dunia digital saat ini, telah membawa banyak pengaruh dalam kehidupan manusia.
Segera atasi tindak kekerasan berbasis gender online (KBGO) yang berpotensi mengganggu proses pembangunan sumber daya manusia (SDM) nasional yang tangguh dan berdaya saing di masa depan.
KEMENTERIAN Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menyebut love scamming atau penipuan berkedok asmara dapat dikategorikan ke dalam Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO).
Inovasi dilakukan di ruang di mana kekerasan dapat diidentifikasikan, seperti di lembaga pendidikan, di ruang keluarga, dan juga ruang digital
Pada kesempatan kali ini, konferensi diselenggarakan dalam dua sesi yaitu secara online pada 20-22 Desember 2023 dan secara offline di Batu, Malang, Jawa Timur pada 9-11 Februari 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved