Senin 15 Maret 2021, 13:45 WIB

UU ITE belum Mampu Melindungi Perempuan dari Eksploitasi Kekerasan

Zubaedah Hanum | Humaniora
UU ITE belum Mampu Melindungi Perempuan dari Eksploitasi Kekerasan

MI
Ilustrasi

 

KOMISI Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mengingatkan bahwa revisi UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan kebutuhan genting dalam memastikan upaya penghapusan kekerasan seksual terhadap perempuan.

"Berbagai kajian dan data menunjukkan bahwa UU ITE tidak memiliki kemampuan untuk melindungi perempuan dari kekerasan seksual dan eksploitasi  terutama melalui penyebaran materi bermuatan seksual. Sebaliknya, justru membuat perempuan korban kekerasan seksual (KS) rentan mengalami reviktimisasi, bahkan kriminalisasi," demikian pernyataan Komnas Perempuan dilansir dari laman resminya.

Dalam konteks kriminalisasi pada korban melalui penggunaan UU ITE, hasil pemantauan dan kajian Komnas Perempuan menunjukkan bahwa bukan saja melibatkan perempuan korban kekerasan seksual ketika muatan seksual menyangkut yang melibatkan dirinya disebarkan melalui media sosial siber.

Korban kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan di ranah personal lainnya juga berpotensi dikriminalkan ketika mereka menggunggah menuliskan kisah dan/atau aspirasinya tentang  kasus yang dialaminya di media sosial.

"Sulit bagi perempuan korban untuk keluar dari jerat kriminalisasi, terutama ketika suami/pasangannya  adalah pejabat publik atau elit sehingga dapat mengambil keuntungan sepihak dari relasi timpang antar mereka akibat kedudukan sosial dan konstruksi gender mengenai posisi perempuan dalam relasi personal," sebut Komnas Perempuan.

Kriminalisasi perempuan korban kekerasan dengan menggunakan UU ITE dimungkinkan karena muatan UU ITE mengenai pasal terkait kesusilaan bersifat sumir dan perspektif penegak hukum serta masyarakat dalam kasus terkait kesusilaan cenderung memojokkan perempuan.

Kondisi ini secara khusus merugikan perempuan  yang oleh  masyarakat dikonstruksikan sebagai simbol moralitas. Selain berhadapan dengan hukum, perempuan yang terjerat dengan UU ITE  kerap harus menghadapi penghakiman masyarakat, bahkan keluarganya, terhadap dirinya.

Kegentingan revisi UU ITE ini juga didasarkan Catatan Tahunan 2021 dimana Komnas Perempuan menemukan lonjakan tajam angka pelaporan kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan di ruang daring (atau yang juga kerap disebut Kekerasan Berbasis Gender Siber/KBGS).  Pengaduan langsung ke Komnas Perempuan mengenai KBGS meningkat hampir 4 kali lipat, yaitu dari 281 menjadi 942 kasus.

Dari jumlah itu, sebanyak 454 kasus adalah KBGS di ranah publik, yang artinya 397 kasus lainnya merupakan KBGS di ranah personal, yaitu dilakukan oleh orang yang memiliki berhubungan perkawinan atau pertalian darah dan juga oleh mantan suami/pacar.

"Tubuh dan seksualitas perempuan menjadi alat kontrol dan balas dendam mantan suami/pacar," sebut Komnas Perempuan.

Menurut Komnas Perempuan, paling banyak kasus yang dilaporkan adalah ancaman dan dan tindakan penyebaran foto atau video bermuatan seksual, yang mengakibatkan korban dipermalukan bahkan berisiko berhadapan dengan hukum sebagai tersangka pelanggar aturan dalam UU ITE dan UU Pornografi.  

Bertambahnya jumlah perempuan yang berhadapan dengan hukum juga tampak dalam laporan kepolisian, sebagaimana dihimpun oleh SAFENET, di mana dalam rentang 2017  hingga 2020 terdapat 1.050 kasus terkait penyebaran kesusilaan (pornografi). Organisasi masyarakat sipil tersebut juga mencatat bahwa 31,5% dari kasus yang mereka advokasi adalah terkait kasus kesusilaan.

Selain merevisi UU ITE, Komnas Perempuan menganggap RUU Penghapusan Kekerasan Seksual bisa mengoreksi persoalan hukum ini selain menjadi payung hukum yang mengenali keragaman pengalaman kekerasan seksual terhadap perempuan di ruang siber.

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual telah ditetapkan bersama oleh Badan Legislasi DPR RI dan Pemerintah pada 9 Maret 2021 sebagai salah satu RUU yang masuk dalam Prolegnas 2021. Namun, hingga rilis ini disusun, belum ada keputusan hasil paripurna DPR RI. Padahal, pembahasan dan pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual mendesak dibutuhkan sesegera mungkin demi pemenuhan hak-hak korban.
 
Di dalam kesepakatan Baleg DPR RI dan pemerintah,  revisi UU ITE tidak menjadi bagian dari daftar yang diusulkan untuk Prolegnas 2021. Hal ini dikuatirkan akan mengakibatkan jumlah perempuan yang menjadi korban Kekerasan Seksual (KS) dengan menggunakan media online, serta reviktimisasi dan kriminalisasi perempuan korban Kekerasan Seksual (KS) dengan menggunakan UU ITE terus bertambah.

"Bertolak dari pemikiran di atas, Komnas Perempuan mendukung upaya masyarakat sipil agar Pemerintah dan DPR RI mengadopsi revisi UU ITE menjadi bagian dalam program legislasi prioritas nasional 2021," ujar Komnas Perempuan. (H-2)

 

Baca Juga

MUI

MUI Hadiri Konferensi Internasional Lembaga Fatwa di Mesir

👤Zubaedah Hanum 🕔Rabu 04 Agustus 2021, 10:05 WIB
KETUA Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Miftachul Akhyar menghadiri Konferensi Internasional Lembaga Fatwa yang digelar Dar Al Ifta...
Ant/M Risyal H

BOR Wisma Atlet Terus Alami Penurunan, Keterisian 27,5%

👤Hilda Julaika 🕔Rabu 04 Agustus 2021, 09:55 WIB
KONDISI Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran, sudah mengalami penurunan jumlah pasien covid-19. Saat ini RS menampung pasien sebanyak...
ANTARA/Fachrurrozi

Selama 3 Minggu Terakhir, Kasus Covid-19 di Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi Meningkat

👤Kautsar Bobi 🕔Rabu 04 Agustus 2021, 09:14 WIB
"Dengan masih naiknya kasus selama kurang lebih tiga minggu terakhir maka perlu antisipasi dan kesiapan dari seluruh fasilitas...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Kenyang Janji dan Pasrah Menunggu Keajaiban

Sejak peristiwa gempa bumi disertai tsunami dan likuefaksi di Palu, Sigi, dan Donggala, Sulawesi Tengah hingga kini masih banyak warga terdampak bencana tinggal di hunian sementara.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya