Berita Terbaru Komnas Perempuan Hari Ini

Direktorat PPA Polri Dibentuk,  Penanganan Kasus Kekerasan Diharapkan Komprehensif

Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani mengatakan direktorat PPA langkah maju dari pihak kepolisian untuk lebih komprehensif menangano kasus-kasus kekerasan perempuan.

Perempuan, Bersatulah dalam Satu Platform Tangani Kekerasan Berbasis Gender

Komnas Perempuan akan membuka ruang pengiriman abstrak tulisan dari pengetahuan dari para perempuan baik pada konteks Artikel Ilmiah maupun Artikel Populer.

Pengesahan RUU PPRT, Pengakuan atas Kontribusi PRT dalam Pembangunan Nasional

Perlu diakui, pekerjaan-pekerjaan di ranah publik banyak ditopang oleh PRT.  

Sinergitas Satu Data Percepat Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan

Sinergi sistem pendokumentasian kasus kekerasan terhadap perempuan mampu menghasilkan data yang lengkap, akurat, terpadu, dan akuntabel.

Komnas Perempuan Apresiasi Penghapusan Sunat Perempuan pada PP 28/2024

Komnas Perempuan mencermati bahwa kebijakan penghapusan praktik sunat perempuan merupakan bagian dari upaya kesehatan sistem reproduksi sesuai siklus hidup

Penghapusan Sunat Perempuan Harusnya untuk Semua Lapis Usia

Komnas Perempuan mendorong agar kebijakan penghapusan sunat perempuan tidak hanya untuk bayi, balita, dan anak prasekolah. Tetapi juga berlaku bagi perempuan  di semua umur

KDRT Tandai Perempuan Belum Merdeka di Saat HUT ke-79 Indonesia

Berdasarkan data pengaduan dari Komnas Perempuan, Kekerasan Berbasis Gender (KGB) di ranah personal per 2023 mencapai 6.163 kasus.

Komnas Perempuan: Ada 73 Kebijakan Diskriminasi Pengaturan Busana di Daerah

Komnas Perempuan mencatat dampak berkepanjangan serta bentuk kekerasan lanjutan, trauma, depresi, hingga dapat berujung pada keinginan bunuh diri.

Patriarki, Penyebab Utama Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia

Budaya patriarki meletakkan perempuan sebagai objek nasehat, objek moralitas, objek seksualitas, sehingga membuat perempuan rentan menjadi korban.

KDRT Sering Terlambat Dilaporkan karena Ketimpangan Relasi Kuasa

KOMISIONER Komisi Nasional (Komnas) Perempuan, Maria Ulfa menjelaskan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sering telat dilaporkan karena adanya ketimpangan relasi kuasa.

Komnas Perempuan: Korban KDRT Terjebak dalam Siklus Kekerasan

Siklus kekerasan dalam KDRT acap kali tidak cukup dikenali dan tidak segera diputus. Hal itu mengakibatkan korban semakin terpuruk dan tidak berdaya untuk keluar dari siklus tersebut.

Sinergitas Data Kunci Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan

Sinergi dalam pendokumentasian kasus kekerasan terhadap perempuan diharapkan mampu menghasilkan data yang lengkap, akurat, dan akuntabel.

Vonis Bebas Gregorius Ronald Tannur Cederai Keadilan, Komnas Perempuan Dukung Kasasi

Komnas Perempuan menilai putusan bebas terdakwa Gregorius Ronald Tannur menjadi catatan buruk penegakan hukum kasus kekerasan terhadap perempuan.

Agar Efektif, Pemantauan dan Penanganan Kekerasan Seksual Harus Libatkan Masyarakat Sipil

Koordinasi penanganan kekerasan seksual tak hanya bisa mengandalkan lembaga negara yudisial.

APH Berspektif Gender Dibutuhkan dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual

APARAT penegak hukum (APH) yang memiliki perspektif gender dan sensitivitas terhadap korban, sangat dibutuhkan untuk menangani kasus-kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak

Ketua KPU Terbukti Berbuat Asusila, Komnas Perempuan Minta Kuatkan SOP PPKS di Pelaksanaan Pemilu

MENINDAKLANJUTI putusan dari DKPP, Komnas Perempuan meminta agar ada perbaikan serta penguatan dari sistem Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di pelaksanaan pemilu.

DKPP Soroti Relasi Kuasa Antara Hubungan Hasyim dan CAT

DKPP menyoroti secara khusus isu relasi kuasa yang digunakan Hasyim Asy'ari selaku Ketua KPU dalam rangka mendekati perempuan anggota PPLN Den Haag, Belanda, berisinial CAT.

Kasus Asusila Ketua KPU, Komnas Perempuan Dorong Implementasi UU TPKS

Komnas Perempuan menanggapi pemecatan Ketua KPU Hasyim Asy'ari terkait kasus asusila. Pihaknya menghormati dan mengapresiasi putusan DKPP untuk memecat Hasyim.

Mengapa Nama Ibu tidak Tertulis di Ijazah?

“BU, nama Ibu, kok, tidak ditulis di ijazahku? Kenapa hanya nama Bapak yang dituliskan? Kenapa, Bu? Sekolahku rasialis, ya, Bu?”

Cegah Penyiksaan, Pemerintah Didesak Ratifikasi OPCAT

ENAM lembaga negara yang tergabung dalam Kerja Sama untuk Pencegahan Penyiksaan (KUPP) mendesak pemerintah untuk segera meratifikasi Optional Protocol Convention Against Torture (OPCAT)

Swajayakan Bahasa Indonesia

Putusan MK No.135/2024 Akibatkan Turbulensi Konstitusional

Kedaulatan Algoritma dalam Perang Kognitif

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia