Berita Terbaru Komnas Perempuan Hari Ini

Hari Pers Nasional, Pentingnya Perlindungan untuk Jurnalis Perempuan

Hari Pers Nasional Komnas Perempuan menekankan pentingnya perlindungan dan jaminan ruang aman bagi jurnalis, khususnya jurnalis perempuan

Dorong Penerapan UU PKDRT pada Kasus Perkawinan Tidak Dicatatkan

PENANGANAN kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) masih menemui banyak tantangan dan hambatan. Hal itu juga menjadi catatan terkait implementasi UU Nomor 23 Tahun 2004.

Terpilih, 22 Nama Lolos Seleksi Tahap Akhir Calon Komisi Paripurna Komnas Perempuan 2025-2030

Ketua Pansel Melani Budianta menyampaikan selama hampir 7 bulan pansel bekerja secara seksama dan berhati-hati, mulai dari seleksi Tahap I hingga IV.  

Kekerasan terhadap Perempuan: Fakta, Catatan, dan Upaya Penghapusan

Di Indonesia, kasus kekerasan terhadap perempuan meningkat 4,4% pada tahun 2023, menurut KemenPPPA. 

Yuk Waspada, Maraknya Kasus Kekerasan Seksual Verbal yang Menyerang Perempuan

Data Komnas Perempuan menunjukkan kasus kekerasan seksual verbal menempati urutan ketiga dalam jenis kekerasan terhadap perempuan di Indonesia pada 2024, dengan 15.621 laporan kasus. 

Komnas Perempuan: Pimpinan Kampus Diharapkan Dukung Infrastruktur dan Anggaran Satgas PPKS

Anggota Satgas PPKS juga menghadapi kerentanan keselamatan secara holistik, termasuk ancaman fisik, tuntutan hukum, serangan digital, serta tekanan psikososial sebagai pembela HAM.

Komnas Perempuan Dukung Revisi UU PKDRT

KOMNAS Perempuan mengapresiasi usulan revisi Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) oleh Kementerian PPPA

Budaya Patriarki sebabkan KDRT Dominasi Kasus Kekerasan Gender

Pada data Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2023, tercatat kekerasan berbasis gender terhadap perempuan ada 289.111 kasus, dengan 98,5 persen merupakan kasus kekerasan di ranah domestik.

Komnas Perempuan Desak Penyelenggara Pilkada Tindak Lanjuti Pernyataan Para Kandidat yang Seksis

Bawaslu harus mampu mengenali dan melakukan pengawasan intensif pada beragam bentuk kekerasan terhadap perempuan dalam penyelenggaraan Pilkada 2024.

Komnas Perempuan: Pernyataan Suswono Soal 'Janda Kaya' Diskriminasi dan Seksis

PERNYATAAN cawagub Jakarta nomor urut 1 Suswono, agar janda kaya menikahi pengangguran dianggap sebagai seksisme oleh Komnas Perempuan.

Dinilai Berhasil Membangun Ruang Aman Bagi Perempuan, UGM Raih Penghargaan dari Komnas Perempuan

Dari 26 penerima penghargaan, UGM merupakan satu-satunya perguruan tinggi yang mendapat penghargaan dari Komnas Perempuan.

Kader Tersandung Kasus KDRT, Komnas Perempuan Minta PDIP Bersikap Tegas

Seharusnya PDIP bisa mencontoh PKS yang bertindak cepat ketika ada kadernya yang terkena perkara dugaan pelecehan seksual, s

Komnas Perempuan: Pemerintah Harus Punya Bank Data Femisida

Di ranah hukum, kasus-kasus pembunuhan terhadap perempuan ditangani sebagai tindak pidana sebagaimana umumnya.

RUU PPRT Ciptakan Kenyamanan dan Keamanan PRT di Tanah Air

Dengan disahkan RUU PPRT ini, kata Andy, juga dapat menciptakan hubungan kerja yang lebih baik antara PRT dan majikan yang menggunakan jasa mereka.  

Komnas Perempuan Minta DPR RI Percepat Bahas RUU PPRT

Selama hampir dua dekade, telah dua periode RUU PPRT masuk ke dalam prolegnas prioritas, namun sampai akhir tahun 2024, RUU PPRT kembali tidak dapat disahkan

Pastikan Proses Hukum Berjalan pada Kasus-Kasus Kekerasan Seksual oleh Pejabat Publik

Sepanjang tahun 2023, Komnas Perempuan mencatatkan bahwa kekerasan seksual adalah kasus yang mendominasi laporan ke lembaga layanan, yaitu sebanyak 2.363 kasus.

Kantor Terbakar, Komnas Perempuan Minta Polisi Usut Penyebab

Komnas Perempuan mengingatkan para awak media dan masyarakat untuk tidak berspekulasi mengenai sumber kebakaran. Dia meminta semua pihak untuk menunggu hasil investigasi.

Komnas: Perampasan Hak Asuh Anak Termasuk Kekerasan pada Perempuan

KOMISI Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menyampaikan bahwa peristiwa perampasan hak asuh anak oleh mantan suami dikenali sebagai tindak kekerasan.

Peta Jalan Penghapusan Sunat Perempuan Harus Tekankan Aspek Pemulihan Korban

Responden kebingungan harus melapor kepada pihak mana jika merasakan dampak dari praktik P2GP karena pihak Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan Polsek setempat juga tidak menerima laporan korban.

Direktorat PPA Polri Dibentuk,  Penanganan Kasus Kekerasan Diharapkan Komprehensif

Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani mengatakan direktorat PPA langkah maju dari pihak kepolisian untuk lebih komprehensif menangano kasus-kasus kekerasan perempuan.

Israel, Apa Maumu?

Menangani Tawuran Remaja di Perkotaan

Bukan Pertumbuhan, melainkan Kemakmuran Bersama

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting