Headline
Pemerintah tegaskan KPK pakai aturan sendiri.
Namun, Komite Aksi Solidaritas untuk Munir (Kasum) belum bisa mengungkapkan sejumlah nama yang diusulkan ke Komnas HAM untuk menjadi bagian tim ad hoc kasus pembunuhan aktivis Munir.
Komisi III DPR RI tidak diam menanggapi kasus penembakan Brigadir J oleh mantan Kadiv Propam Polri Irjen FS.
Anggota DPR RI disebut ikut menerima suap untuk menghentikan kasus pembunuhan Novriansyah Yoshua Hutabarat alias Brigadir J yang melibatkan Irjen Ferdy Sambo.
"Terkait dengan Ferdy Sambo dan kenapa pulang duluan, karena ada tugas."
Komnas HAM masih membutuhkan keterangan istri mantan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo, Putri Candawathi. Keterangan putri dibutuhkan untuk mengonfirmasi sejumlah temuan.
Beka mengatakan pemeriksaan Putri bakal dibantu dengan Komisi Nasional (Komnas) Perempuan
Anam mengatakan pihaknya ditemani tim dokter kesehatan, balistik, dan siber Polri saat menyambangi rumah dinas Sambo.
Menurut Komnas HAM, kasus tersebut semakin terang dan berharap keadilan dan proses penegakan hukum secepatnya dapat dilaksanakan.
Percakapan dari Brigadir Yosua dengan kekasihnya itu terjadi saat dia ikut rombongan Putri Candrawathi (PC), istri Irjen Ferdy Sambo (FS), ke Magelang, Jawa Tengah.
Yang terpenting bagaimana kami bisa mendapat keterangan yang dari bersangkutan tanpa ada tekanan, nyaman, dan yang lain sebagainya. Kata Komisioner Komnas Ham Beka Ulung Hapsara.
Mantan Kadiv Propam Polri itu diperiksa pada satu ruang khusus oleh Komnas HAM sejak pukul 15.00 WIB.
Saat dimintai keterangan lebih lanjut mengenai kondisi PC saat ini, tentang kondisi psikologis PC apakah masih belum stabil, dikatakannya
Meski pemeriksaan Bharada E dan Irjen Sambo berbarengan, Dedi mengatakan tidak ada konfrontasi. Menurut dia, Komnas HAM tidak berwenang memeriksa secara konfrontir.
"Agenda hari ini Komnas HAM rencana akan riksa Bharada E di Mako Brimob pukul 15.00 WIB."
Komnas HAM berkoordinasi dengan Komnas Perempuan terkait pemeriksaan Putri Candrawathi.
Pada pertemuan antara tim Puslabfor Polri dan Komnas HAM, disampaikan sejumlah hal di antaranya mengenai lima digital video recorder (DVR) atau rekaman CCTV.
Sebelumnya, Komnas HAM telah memeriksa 10 ponsel terkait dengan pengusutan kasus penembakan Brigadir J.
Meski begitu, dia tetap menghargai kronologi yang disampaikan Polri, karena korban telah mengadu sebagai korban pelecehan seksual.
Kejelasan kasus tersebut usai Komnas HAM mendapatkan keterangan dari Polri mengenai 10 telepon seluler (handphone) yang telah diperiksa.
"Kami akan meminta keterangan terkait uji balistik yaitu soal senjata yang digunakan, terus kemudian peluru dan juga hal-hal lain yang terkait dengan penggunaan senjata."
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved