Rabu 14 September 2022, 19:51 WIB

Komnas Minta LPSK Ambil Langkah Luar Biasa Lindungi Saksi Kasus Paniai

Tri Subarkah | Politik dan Hukum
Komnas Minta LPSK Ambil Langkah Luar Biasa Lindungi Saksi Kasus Paniai

Dok MI
Demonstran meminta pemerintah mengusut kasus HAM Berat Paniai

 

WAKIL Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Amiruddin meminta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengambil langkah luar biasa dalam sidang dugaan pelanggaran HAM berat pada Peristiwa Paniai. Perkara itu mulai disidangkan pada Rabu (21/9) di Pengadilan HAM pada Pengadilan Negeri Makassar, Sulawesi Selatan.

"LPSK harus menyadari Pengadilan HAM adalah mengadili kejahatan yang luar biasa. Maka langkah luar biasa juga harus diambil. Jangan menyikapi Pengadilan HAM laksana pengadilan pidana biasa-biasa saja," ujar Amir kepada Media Indonesia, Raby (14/9).

Menurut Amir, LPSK bersama jaksa bertugas melindungi pihak yang akan bersaksi di pengadilan. Ia mendorong LPSK mengambil langkah dengan menyiapkan rencana perlindungan.

Kendati demikian Wakil Ketua LPSK Maneger Nasution menegaskan bahwa perlindungan itu baru bisa diberikan jika pihaknya mendapat rekomendasi. Sampai saat ini, lanjutnya, LPSK dalam posisi menunggu surat rekomendasi dari Kejaksaan Agung maupun Komnas HAM.

"LPSK menunggu surat rekomendasi atau keterangan korban dari Komnas HAM dan surat permohonan perlindungan saksi dari Kejaksaan Agung," kata Maneger.

Meski menyatakan siap memberikan perlindungan, Maneger mengatakan LPSK tidak bisa begitu saja bekerja atas dasar kesukarelaan. Ia menyebut basis perlindungan rezim Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban adalah permohonan.

Perisitwa Paniai yang terjadi pada 7-8 Desember 2014 telah mengakibatkan empat orang meninggal dunia dan 21 orang mengalami luka-luka. Menurut

Direktur Pelanggaran HAM Berat Jaksa Agung Muda (JAM-Pidsus) Erryl Prima Putra Agoes, jaksa penuntut umum akan menghadirkan lebih dari 40 saksi dalam sidang.

Kejagung diketahui telah menetapkan mantan perwira penghubung pada Komado Distrik Militer (Kodim) Paniai Mayor Inf (Purn) Isak Sattu sebagai tersangka tunggal. Surat dakwaan Isak sudah dilimpahkan jaksa ke Pengadilan HAM Makassar sejak pertengahan Juni 2022.

Namun, sidang baru bisa dilaksanakan pekan depan setelah Mahkamah Agung (MA) rampung menyeleksi hakim ad hoc. Di pengadilan tingkat pertama, Isak akan diadili oleh majelis hakim yang diketuai Sutisna Sawati. Sementara Abdul Rahman Karim, Siti Noor Laila, Robert Pasaribu, dan Sofi Rahma Dewi bertindak sebagai hakim anggota. (OL-8)

Baca Juga

ANTARA/Akbar Nugroho Gumay

Disanksi Demosi 4 Tahun, Mantan Kasubdit Ditreskrimum PMJ Ajukan Banding

👤Khoerun Nadif Rahmat 🕔Rabu 28 September 2022, 23:01 WIB
Selain dijatuhkan sanksi demosi selama empat tahun, pimpinan Sidang KKEP juga menjatuhkan sanksi etika bahwa perbuatan pelanggar dinyatakan...
Antara

Prabowo: Kita Perlu TNI dan Polri yang Kuat

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Rabu 28 September 2022, 22:35 WIB
Hal itu ditekankan Menhan Prabowo saat mengunjungi Kapolri Jenderal Listyo Sigit di Mabes Polri pada Rabu (28/9)...
MI/Barry F

MA Jalankan Saran KPK untuk Cegah Korupsi di Lembaga Peradilan

👤mediaindonesia.com 🕔Rabu 28 September 2022, 21:58 WIB
KARO Humas dan Hukum MA Sobandi mengatakan lembaganya langsung berbenah serta segera melaksanakan saran dan masukan...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya