Rabu 07 September 2022, 16:59 WIB

Komnas HAM Surati Kejagung untuk Penyelidikan Kasus Pembunuhan Munir

Tri Subarkah | Politik dan Hukum
Komnas HAM Surati Kejagung untuk Penyelidikan Kasus Pembunuhan Munir

Antara
Mahasiswa melakukan aksi protes menuntut penuntasan kasus kematian aktivis HAM Munir.

 

KOMNAS HAM akan bersurat ke Kejaksaan Agung (Kejagung), setelah membentuk tim ad hoc penyelidikan dugaan pelanggaran HAM berat terkait pembunuhan aktivis Munir Said Thalib. 

Namun, Komnas HAM masih menunggu konfirmasi dari pihak eksternal, yang dimasukkan ke dalam tim ad hoc. "SPDP, surat perintah dimulainya penyelidikan, itu akan kita sampaikan," ujar Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik dalam konferensi pers, Rabu (7/9).

"Dalam waktu dekat, tim akan mulai bekerja untuk melakukan penyelidikan projustitia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000," sambungnya.

Baca juga: 18 Tahun Kematian Munir, SETARA Institute: Komnas HAM Pilih Jalur Aman

Penyelidikan dugaan pelanggaran HAM berat pembunuhan Munir, baru bisa dimulai setelah SPDP diserahkan ke Kejagung. Pada kesempatan itu, Taufan mengumumkan lima orang yang masuk ke dalam tim ad hoc.

Dua di antaranya, berasal dari internal Komnas HAM, yakni dirinya sendiri dan Sandrayati Moniaga. Lalu, tiga anggota tim ad hoc lainnya berasal dari eksternal Komnas HAM. 

Taufan menjelaskan bahwa baru satu orang yang bersedia masuk ke dalam tim ad hoc, yakni Usman Hamid, selaku Diektur Eksekutif Amnesty International Indonesia. "Dua lagi kami sedang menghubungi dan meminta kesediaannya," ungkap Taufan.

Baca juga: Kejagung Siap Hadapi Sidang Pelanggaran HAM Paniai

Menurutnya, tiga pihak eksternal Komnas HAM yang ditetapkan ke dalam tim ad hoc, berasal dari usulan masyarakat sipil, termasuk Komite Aksi Solidaritas untuk Munir (KASUM). Lima anggota tim ad hoc diputuskan dalam rapat paripurna Komnas HAM pada Selasa (6/9) lalu.

Diketahui, aktivis HAM Munir dibunuh pada 7 September 2004 di langit Rumania, saat berada di dalam pesawat Garuda Indonesia, dengan rute penerbangan Jakarta menuju Amsterdam. 

Adapun penyelidikan dugaan pelanggaran HAM berat ini menutup kemungkinan masa kedaluarsa penyidikan perkara pidana biasa, yakni 18 tahun.(OL-11)

Baca Juga

 ANTARA FOTO/Indrayadi

KPK Belum Dapatkan Informasi Sahih Terkait Kondisi Kesehatan Lukas Enembe

👤Mediaindonesia.com 🕔Selasa 27 September 2022, 00:57 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan sampai saat ini belum mendapatkan informasi yang sahih soal kondisi kesehatan Gubernur Papua...
MI/Susanto

CSIS Rilis Survei Milenial dan Gen Z Unggulkan Ganjar Pranowo

👤Mediaindonesia.com 🕔Selasa 27 September 2022, 00:05 WIB
Lembaga survei Centre for Strategic and International Studies (CSIS) telah merilis hasil survei di mana pemilih milenial dan generasi Z...
Dok. BPIP

Kepala BPIP : Perkuat Ideologi Pancasila dan Jadilah Problem Solver

👤Mediaindonesia.com 🕔Senin 26 September 2022, 21:39 WIB
“Kita adalah bangsa yang paling diridhoi, dicintai, dikasihi oleh Allah SWT. Tinggal lakukan 2 hal. Bersyukur dengan memperkuat...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya