Headline
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
Selain seorang kepala daerah, tim KPK juga mengamankan sejumlah orang. Namun, identitasnya masih belum diungkap.
Kapolri menerbitkan telegram untuk memperjelas tindakan yang harus dilakukan guna mencegah korupsi yang melibatkan pemda dan permasalahan dana desa.
Para kepala daerah yang menjadi pemimpin di suatu daerah seharusnya menjadi penengah dan pengayom kepada masyarakat baik yang seiman maupun yang bukan seiman.
PPATK tak bisa membeberkan kepala daerah mana yang mengalirkan uang ke kasino. Pasalnya, penyelidikan diserahkan penegak hukum untuk melihat kebenaran temuan.
Tindakan kepala daerah untuk menyimpan rekening kasino di luar negeri sangat tidak terpuji dan tidak bisa dibenarkan.
Dengan kata lain, hanya aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan untuk menerima informasi hasil analisis dari PPATK.
Puan mengatakan seharusnya Kepala PPATK Ki Agus Ahmad Badaruddin tidak langsung mengungkap temuan itu ke publik.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mempersilahkan kepada aparat penegak hukum ketika terdapat temuan dan unsur pelanggaran.
Permohonan uji materi itu diajukan para politikus muda dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang diwakili Tsamara Amany dan Faldo Maldini.
PARTAI NasDem mengutamakan latar belakang untuk pencalonan kepala daerah.
Hasil survei Lingkaran Survei Indonesia menunjukkan 83,75% masyarakat Kabupaten Gowa sangat puas terhadap kinerja Adnan.
Masyarakat Kulonprogo berharap agar dalam menetapkan nama yang akan diajukan mengedepankan kepentingan dan kemaslahatan masyarakat Kulonprogo
Komisi melayangkan permintaan ke pihak imigrasi untuk pelarangan ke luar negeri terhadap dua orang.
Jokowi juga menyampaikan ihwal rencana pemerintah pusat untuk membuat omnibus law sebagai cara mengatasai aturan yang tumpang tindih.
JUNI 2018 lalu, ujian datang untuk 125 kepala dan sekretaris kampung di Kabupaten Puncak Jaya, Papua.
Menurut Bahtiar, suatu wilayah yang ingin menjadi daerah pemekaran atau desa baru harus melalui proses yang tidak instan dan memakan waktu yang cukup lama.
Didapatkan data masih terdapat 5 daerah yang belum menandatangani NPHD. Lima daerah itu adalah Simalungun, Solok, Solok Selatan, Tanah Datar, Pangkajene Kepulauan
Inspektorat di daerah tidak perlu menunggu penugasan dari kepala daerah jika terdapat potensi penyalahgunaan wewenang
Menurutnya, PP Nomor 18 Tahun 2016 kurang efektif sepeti macan ompong. Namun, bila sekarang inspektorat dinaikan posisinya satu tingkat ke atas kepala daerah akan lebih baik.
Insp[ektorat diharapkan dapat lebih independen, efektif dan optimal dalam mengawasi perangkat daerah
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved