Headline
Reformasi di sisi penerimaan negara tetap dilakukan
Operasi yang tertunda karena kendala biaya membuat kerusakan katup jantung Windy semakin parah
PRESIDEN Joko Widodo kembali menekankan penyederhaan sejumlah peraturan daerah (perda) untuk mempersingkat birokrasi perizinan. Para gubernur diminya mempermudah perizinan bagi investasi yang masuk ke daerah, terutama industri yang berorientasi ekspor.
“Arahannya memastikan seluruh pelaksanaan birokrasi, termasuk investasi beres. Jangan dipersulit, jangan ada yang main-main, terus, sampaikan fasilitas-fasilitas yang kita miliki itu sampai betul kepada mereka yang mau investasi,” kata Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo usai pertemuan yang berlangsung tertutup itu di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (14/11).
Jokowi, kata Ganjar, juga menyampaikan ihwal rencana pemerintah pusat untuk membuat omnibus law sebagai cara mengatasai aturan yang tumpang tindih.
“Omnibus law itu kan pusat. Jadi presiden sih menarik menyampaikan semacam omnibus law di daerah. Sehingga perda-perda yang repot-repot itu dibikin seperti itu, disampaikan, bagus. Pak Presiden minta review perda pergub yang mengganggu. Saya kira baik juga," jelasnya.
Pada pertemuan Rakornas Forkopimda di SICC, Jawa Barat kemarin, Jokowi juga menekankan agar pemerintah daerah tidak banyak membuat perda. Hal itu untuk efesiensi birokrasi pelaksanaan pembangunan. (OL-4)
Dengan membuka data pertahanan dan menunjukkan kekuatan atau senjata yang dimiliki, negara lain atau negara yang dikategorikan sebagai lawan akan berpikir dua kali untuk mengganggu.
Setiap rupiah yang dibelanjakan dari uang negara harus betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Indonesia.
Anggaran yang disiapkan sebenarnya tidak mencukupi untuk menangani kemiskinan ekstrem karena sebagian digunakan untuk mendukung program Gentra Karya.
Perguruan tinggi negeri untuk tetap menjaga pengelolaan anggaran dengan baik dan menghindari penyimpangan yang dapat menyebabkan temuan di kemudian hari.
Kemenpora menyempurnakan aplikasi Washpim untuk meningkatkan transparansi anggaran sekaligus memudahkan pihak ketiga atau federasi untuk mengajukan kebutuhan anggaran.
Pemeriksaan rekening partai politik jelang Pemilu 2024 dinilai sebagai bentuk transparansi partai politik kepada masyarakat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved