Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
TIM Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT). KPK menangkap kepala daerah di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.
Penangkapan kepala daerah tersebut diduga berkaitan dengan suap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Selain seorang kepala daerah, tim KPK juga mengamankan sejumlah orang. Namun, identitasnya masih belum diungkap.
"Benar KPK telah mengamankan seorang kepala daerah dan beberapa pihak lainnya di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. (Kasusnya) terkait pengadaan barang dan jasa," kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri, Selasa (7/1) malam.
Baca juga: Polda Jatim Gerebek Industri Kue Berbahan Telur Busuk di Lumajang
Ali menambahkan informasi detail akan disampaikan pimpinan KPK dalam konferensi pers, Rabu (8/1). Saat ini, para pihak yang ditangkap diamankan di kepolisian setempat dan menjalani pemeriksaan. Sesuai ketentuan, KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang ditangkap.
"Info selengkapnya akan disampaikan besok ketika konferensi pers," ujar Ali.
OTT kali ini merupakan yang pertama kali sejak pemberlakuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 atau UU KPK hasil revisi. OTT ini juga menjadi yang pertama bagi KPK jilid V dibawah kepemimpinan Firli Bahuri. (OL-1)
KPK juga terus meminta media untuk memberitakan kasus korupsi, agar pejabat takut apabila ingin memakan uang rakyat.
Gubernur Khofifah menegaskan bahwa angka ini merupakan hasil kesepakatan bersama yang mempertimbangkan berbagai indikator ekonomi makro.
Keberkahan Jawa Timur akan terwujud apabila seluruh masyarakat dapat menjalankan ajaran agama dan kepercayaannya masing-masing dengan sebaik-baiknya.
Selain fokus pada kemacetan, faktor keselamatan pengemudi juga menjadi prioritas.
Pemasangan EWS yang berlangsung selama sepekan terakhir ini dilakukan berkolaborasi dengan tim BPBD setempat.
Gubernur Khofifah menyatakan MoU ini menjadi fondasi penting dalam penerapan pidana kerja sosial yang manusiawi, produktif, dan berdampak langsung kepada masyarakat.
Mendagri Tito juga mengingatkan agar daerah tidak menghambat investasi kecil dengan pungutan tidak perlu.
OTT yang kembali dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah kepala daerah dinilai mencerminkan persoalan struktural dalam sistem pemerintahan daerah.
Bupati Pati Sudewo terjaring OTT KPK hari ini. Simak fakta-fakta lengkap, rekam jejak kasus sebelumnya, kekayaan, hingga kontroversi kebijakan yang pernah memicu protes warga.
Pengalihan kewenangan memilih kepala daerah ke DPRD dinilai akan menggeser sumber legitimasi kekuasaan dari rakyat ke elite politik.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf dinilai bisa tersingkir.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved