Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
TIM Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT). KPK menangkap kepala daerah di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.
Penangkapan kepala daerah tersebut diduga berkaitan dengan suap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Selain seorang kepala daerah, tim KPK juga mengamankan sejumlah orang. Namun, identitasnya masih belum diungkap.
"Benar KPK telah mengamankan seorang kepala daerah dan beberapa pihak lainnya di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. (Kasusnya) terkait pengadaan barang dan jasa," kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri, Selasa (7/1) malam.
Baca juga: Polda Jatim Gerebek Industri Kue Berbahan Telur Busuk di Lumajang
Ali menambahkan informasi detail akan disampaikan pimpinan KPK dalam konferensi pers, Rabu (8/1). Saat ini, para pihak yang ditangkap diamankan di kepolisian setempat dan menjalani pemeriksaan. Sesuai ketentuan, KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang ditangkap.
"Info selengkapnya akan disampaikan besok ketika konferensi pers," ujar Ali.
OTT kali ini merupakan yang pertama kali sejak pemberlakuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 atau UU KPK hasil revisi. OTT ini juga menjadi yang pertama bagi KPK jilid V dibawah kepemimpinan Firli Bahuri. (OL-1)
Kantor Kemenag Jatim menggelar Rukyatul Hilal awal Ramadan 2026 menjelang sidang isbat awal puasa yang digelar Selasa (17/2), bertepatan dengan 29 Sya’ban 1447 H di 21 titik lokasi di Jawa Timur
Pada 2025, Jawa Timur mencatatkan skor kinerja pelayanan publik terbaik nasional dengan angka 4,75 dari skala 5.
KPK juga terus meminta media untuk memberitakan kasus korupsi, agar pejabat takut apabila ingin memakan uang rakyat.
Gubernur Khofifah menegaskan bahwa angka ini merupakan hasil kesepakatan bersama yang mempertimbangkan berbagai indikator ekonomi makro.
Keberkahan Jawa Timur akan terwujud apabila seluruh masyarakat dapat menjalankan ajaran agama dan kepercayaannya masing-masing dengan sebaik-baiknya.
Selain fokus pada kemacetan, faktor keselamatan pengemudi juga menjadi prioritas.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Wamendagri Akhmad Wiyagus minta kepala daerah aktif percepat eliminasi TBC 2030. Indonesia tercatat peringkat kedua kasus tertinggi dunia.
Sudah cukup banyak kepala daerah yang bergerak cepat melakukan aksi kebersihan di wilayah masing-masing.
Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang digelar Kementerian Dalam Negeri.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyiapkan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 sebagai forum konsolidasi.
Tepat satu tahun memimpin Kota Sukabumi, Ayep Zaki menorehkan sejumlah capaian yang mulai dirasakan langsung oleh masyarakat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved