Headline
Pemerintah belum memastikan reshuffle Noel.
TIM Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT). KPK menangkap kepala daerah di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.
Penangkapan kepala daerah tersebut diduga berkaitan dengan suap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Selain seorang kepala daerah, tim KPK juga mengamankan sejumlah orang. Namun, identitasnya masih belum diungkap.
"Benar KPK telah mengamankan seorang kepala daerah dan beberapa pihak lainnya di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. (Kasusnya) terkait pengadaan barang dan jasa," kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri, Selasa (7/1) malam.
Baca juga: Polda Jatim Gerebek Industri Kue Berbahan Telur Busuk di Lumajang
Ali menambahkan informasi detail akan disampaikan pimpinan KPK dalam konferensi pers, Rabu (8/1). Saat ini, para pihak yang ditangkap diamankan di kepolisian setempat dan menjalani pemeriksaan. Sesuai ketentuan, KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang ditangkap.
"Info selengkapnya akan disampaikan besok ketika konferensi pers," ujar Ali.
OTT kali ini merupakan yang pertama kali sejak pemberlakuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 atau UU KPK hasil revisi. OTT ini juga menjadi yang pertama bagi KPK jilid V dibawah kepemimpinan Firli Bahuri. (OL-1)
BUPATI dan Wali Kota di Jawa Timur (Jatim) diminta melakukan evaluasi jika telah mengeluarkan kebijakan menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) agar tidak memunculkan gejolak di masyarakat.
Promo ini menjadi daya tarik utama bagi para pelanggan, yang tecermin dari tingginya jumlah penumpang di 3 stasiun utama
Mereka yang dilibatkan dalam apel ini meliptui TNI-Polri, Basarnas, Satpol PP, Dishub, Taman Nasional Tengger Semeru dan BPBD Kabupaten/Kota se Jatim.
SLAMET Raharjo Heri Nugroho atau akrab disapa Coach Heri membawa anak didiknya meraih medali emas dalam cabang menembak di Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Timur 2025.
Biro Adpim Jatim menjadi satu-satunya instansi pemerintah daerah yang berhasil meraih penghargaan di ajang prestisius IDEAS 2025.
Ia juga membahas terkait dengan sengketa pers yang terjadi. Deputi V berpesan kepada aparat penegak hukum yang menangani sengketa pers, untuk selalu menjunjung prinsip kehati-hatian.
Opsi pemilihan kepala daerah tersebut harus didalami serius oleh lintas kementerian
Titi Anggraini mengusulkan perpanjangan jabatan bagi anggota DPRD dan kepala daerah. Menurutnya itu perlu dilakukan setelah MK memisahkan pemilu lokal dan nasional
Usulan wali kota/bupati dipilih oleh DPRD. dinilai langkah mundur dalam demokrasi.
ASISTEN pribadi (Aspri) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud, menjadi sorotan publik usai diduga mengintimidasi wartawan saat sesi wawancara doorstop, Senin (21/7)
Usulan ini akan disampaikan saat pembahasan revisi UU Pemilu setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemisahan pemilu nasional dengan lokal.
. Sekolah tahap pertama ini merupakan sekolah rintisan yang menggunakan gedung atau bangunan milik Kementerian Sosial.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved