Kasus Rekening di Kasino Alarm bagi Kepala Daerah

MENTERI Dalam Negeri Tito Karnavian meminta kepala daerah tidak bertingkah sembarangan.

Pesan ini disampaikan mengingat munculnya isu kepala daerah yang memiliki rekening kasino di luar negeri.

''Teman-teman kepala dae-rah yang lain lebih hati-hati dan lebih efektif efisien dalam melaksanakan tata kelola keuangan negara," kata Tito.

Mantan Kapolri itu mengaku tidak bisa berbicara banyak lebih jauh soal masalah ini.

Pasalnya, informasi dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bersifat rahasia.

''Saya sebagai mendagri tidak boleh meminta informasi kepada PPATK apalagi dalam bentuk detail," jelas mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) itu.

Menurut dia, pihak yang berhak memberikan keterang-an ialah aparat penegak hukum. Mereka mempunyai kewenangan membeberkan siapa saja kepala daerah mencuci uang dengan modus ini.

''Kalau benar, akan naik sidik (penyidikan) proses hukum. Kalau tidak, akan dihentikan lidiknya (penyelidikan). Ya, kira-kira gitu dari Kemendagri tidak memiliki kewenangan itu," ungkap dia.

PPATK menelusuri jejak transaksi keuangan dari sejumlah kepala daerah di luar negeri. Transaksi hingga Rp50 miliar itu tercatat pada rekening kasino.

Kepemilikan rekening kasi-no diduga salah satu modus kepala daerah dalam pencucian uang. Namun, belum ada informasi detail dari PPATK terkait temuan itu.

PPATK justru mengungkap temuan lain. Salah satunya aktivitas penggunaan dana hasil tindak pidana untuk pembelian barang mewah dan emas batangan di luar negeri.

Akun khusus

PPATK mengungkap rekening kasino kepala daerah di luar negeri. Mereka menyimpan uang di akun khusus. ''Kami sudah menghubungi beberapa kepala FIU (Financial Intelligent Unit) yang ada, mitra kerja kita. Mereka menyampaikan memang ada akun kasino," jelas Kepala PPATK Kiagus Ah-mad Badaruddin.

Kiagus menyebut kepala daerah kerap bermain judi sebab uang tidak bisa digunakan untuk keperluan lain. ''Sepanjang yang kami dapat penjelasan, jadi rekening itu memang bisa digunakan di sekitar itu saja.''

PPATK juga mengungkap temuan lain. Salah satunya aktivitas penggunaan dana hasil tindak pidana buat pembelian barang mewah dan emas batangan di luar negeri.

Kiagus menegaskan PPATK tak bisa membeberkan kepala daerah mana yang mengalirkan uang ke kasino di luar negeri. Pasalnya, penyelidikan lebih lanjut diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk melihat kebenaran temuan.

Kemendagri dan PPATK kemarin terus mendalami bentuk kerja sama mereka.  Kerja sama dengan Kemendagri, terutama dalam hal pemanfaatan data kependudukan. ''Kunjungan ini lanjutan dari yang pertama, sebelumnya. Kami menyampaikan konsep-konsepnya. Sekarang lebih kita detailkan lagi, apa sih bentuk kerja sama itu," jelas Kiagus saat berkunjung ke Kemendagri kemarin.

Menurut Kiagus, dalam pertemuan itu juga telah disampaikan bahwa PPATK mendapatkan bantuan dari Kemendagri terkait data-data kependudukan dan pencatatan sipil. Data itu bermanfaat dalam melakukan analisis pemeriksaan terhadap transaksi keuangan. ''Data dari Kemendagri akan lebih bisa mempercepat, bisa memperluas analisis, dan lebih memastikan lagi.'' (P-1)