Headline
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
Lockdown tidak pas diterapkan di negara kepulauan luas dan berpenduduk sangat besar.
SEJUMLAH daerah telah menerapkan karantina kewilayahan atau lockdown tanpa koordinasi dengan pemerintah pusat.
APBD sejumlah daerah dipastikan cukup babak belur untuk menanggulangi penyebaran covid-19. Namun, itu saja belum cukup.
Sejumlah kepala daerah melupakan bahaya. Mereka memimpin upaya penanggulangan korona dengan terjun ke lapangan.
Mendagri mengingatkan lagi bahwa lockdown ataupun pembatasan sosial dalam jumlah besar merupakan kewenangan pusat.
Gubernur Bali, I Wayan Koster dan para bupati serta wali kota se-Bali akan turun memimpin penyemprotan disinfektan secara massal dan serentak di seluruh Bali.
SUDAH lebih dari dua tahun posisi Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dipegang pelaksana tugas (plt).
SEJUMLAH kepala daerah terus menyosialisasikan pangan lokal nonberas di wilayah mereka
KPU tidak menerima calon yang mendaftar dari jalur perseorangan dan partai politik sekaligus.
Pasalnya, upaya tersebut berlawanan dengan semangat desentralisasi atau otonomi daerah yang dijamin di Pasal 18 UUD 1945.
Ma’ruf Amin mengajak seluruh kepala daerah untuk mendukung program investasi yang dicanangkan pemerintah pusat.
"Itu kan bagian dari komitmen dalam menjalankan kehidupan bernegara. Di UU juga kan gubernur itu perpanjangan tangan pemerintah pusat," ujar Saan
Menurutnya, persoalan perizinan investasi yang merupakan bagian dari Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law ini sudah masuk ke dalam program strategis nasional.
Gubernur Kaltim Isran Noor membantah adanya tudingan ''gubernur rasa presiden'' yang dituduhkan padanya. Dia menilai hal tersebut sebagai pernyataan yang dipotong dan ''gorengan media''
Pemerintah daerah perlu didorong agar memanfaatkan dana dari pusat yang cukup besar untuk meningkatkan kemampuan SDM.
PEMERINTAH pusat sebaiknya melibatkan kepala daerah dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian.
Para pemangku kepentingan, termasuk kepala daerah menghendaki RUU "Sapu Jagat" itu dibahas secara terbuka dan jangan asal selesai,
Sikap Mendagri sangat jelas, pemberhentian Kepala Daerah sesuai dengan semangat UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda), khususnya pada Pasal 78
Karena itu, Suharso menekankan bahwa PPP akan menerapkan prinsip politik tanpa mahar untuk mengantisipasi pelanggaran pilkada.
Kepada awak media, Bupati Sidoarjo Saiful Ilah tak mau berbicara terkait penangkapannya saat wartawan mengajukan pertanyaan.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved