Daerah Abai Pendidikan Capaian IPM Rendah

RENDAHNYA angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2019 di sejumlah daerah lebih banyak dipengaruhi kegagalan memenuhi target indikator rerata lama sekolah.

Pada dimensi ini, banyak daerah mencatat rerata lama sekolah 8,34 tahun. Di sisi lain, program wajib belajar yang dicanangkan pemerintah mensyaratkan warga negara menempuh pendidikan selama 9 tahun.

Demikian pernyataan beberapa kepala daerah yang disampaikan kepada Media Indonesia secara terpisah, kemarin.

Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes, Djoko Gunawan, mengakui IPM wilayah itu tergolong rendah di Jawa Tengah. Penyebabnya ialah rerata lama sekolah yang baru menjejak pada angka 6,18 tahun.

"IPM Brebes itu sebesar 65,68 atau di posisi ke-34 dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Rerata lama sekolah tertinggi di  Jawa Tengah ialah Kota Semarang, yaitu 10,50 tahun. Kami akan menggencarkan gerakan kembali bersekolah untuk menaikkan peringkat IPM," kata Djoko.

Senin (17/2), Badan Pusat Statistik menyampaikan IPM Indonesia pada 2019 sebesar 71,92 atau lebih baik daripada tahun sebelumnya, yakni 71,39. Dengan raihan itu, Indonesia termasuk kategori negara yang memiliki IPM tinggi.

Status IPM dibagi dalam empat kelompok, yakni sangat rendah bila di bawah 60, rendah di kisaran 60-70, tinggi di level 70-80, dan sangat tinggi di atas 80.

Sementara itu, dimensi untuk menentukan IPM meliputi kesehatan yang di dalamnya terdapat indikator angka harapan hidup atau umur harapan hidup. Rerata umur harapan hidup orang Indonesia sebesar 71,34 tahun.

Selain itu, dimensi pendidikan yang dilihat berdasarkan harapan lama sekolah dan rerata lama sekolah.

Terakhir dimensi standar kelayakan hidup. Indonesia menunjukkan perbaikan dengan tingkat pengeluaran per kapita Rp11,3 juta, lebih baik daripada tahun sebelumnya, yakni Rp11 juta.

Di Kabupaten Purbalingga,  Jawa Tengah, capaian rerata lama sekolah 6,87 tahun, sedangkan angka harapan lama sekolah mencapai 11,94 tahun.

"Kami bekerja sama dengan Universitas Perwira Purbalingga untuk memberikan beasiswa bagi anak-anak Purbalingga. Kami berharap IPM Purbalingga meningkat," tutur Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi.

Sosialisasi

Plt Bupati Cianjur, Herman Suherman, mengatakan, untuk menaikkan angka re-rata lama sekolah di Cianjur dari level 6,9 tahun, "Kami membantu 12 pusat kegiatan belajar masyarakat masing-masing sebesar Rp100 juta. Kami ingin mempermudah dan memastikan anak usia sekolah mendapatkan pendidikan. Tidak hanya lewat kelas formal, tetapi juga kelas jauh, kelas terbuka, dan kelompok belajar."

Sumber: BPS/Riset MI/NRC

Kepala Bappeda Provinsi Bangka Belitung, Ferri Insani, melihat pekerjaan rumah untuk memenuhi angka rerata lama sekolah bukan pada akses terhadap lembaga pendidikan, tetapi lebih pada sosialisasi kepada warga mengenai pentingnya pendidikan.

Dalam menanggapi kegagalan daerah memenuhi target rata-rata lama sekolah, Direktur Riset Center of Reform on Economic, Piter Abdullah, mendorong pemerintah daerah untuk memanfaatkan dana yang terbilang besar untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia.

"Dimensi ketimpangan itu begitu luas. Pemimpin daerah jangan hanya fokus pada upaya mengurangi ketimpangan infrastruktur dan tidak punya strategi mengurangi ketimpangan kualitas sumber daya manusia," tandas Piter. (Des/JI/LD/BB/RF/AD/MY/YK/X-3)