Headline
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
GUBERNUR Kalimantan Timur (Kaltim) Isran Noor membantah adanya tudingan ''gubernur rasa presiden'' yang dituduhkan padanya. Dia menilai hal tersebut sebagai pernyataan yang dipotong dan ''gorengan media''
"Itu gorengan media. Saya tidak tahu ada statement itu. Tapi saya yakin itu dikutip sepotong-sepotong, tidak utuh," ujar Isran saat dihubungi
Rabu, (19/2) malam.
Isran juga memberi klarifikasi terkait maksud pernyataannya yang akan menghentikan pembangunan ibu kota baru jika merusak hutan. Ia juga menampik statement itu kemudian menimbulkan adanya tudingan gubernur rasa presiden.
"Jangan lah media membentur-benturkan. Setiap daerah pasti mengikuti arahan pusat. Soal investasi atau apapun. Apalagi soal ibu kota baru," ujarnya.
Menurutnya tiap daerah termasuk Kaltim selalu mendukung apa yang menjadi arahan pemerintah pusat.
Isran berharap media menyajikan informasi secara utuh. "Pahami maksudnya jangan dipotong-potong," jelasnya.
Seperti diketahui, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyampaikan adanya hambatan investasi di daerah.
Bahkan, Bahlil menyebut masih ada satu gubernur di Kalimantan yang belum mau menyerahkan wewenang perizinan berusaha dan investasi ke BKPM melalui PMPTSP.
"Saya tahu bahwa masih ada satu gubernur yang nggak mau kasih, yaitu di Kalimantan dan saya sudah lapor ke Pak Presiden. Saya bilang Bapak Presiden kita harus tegakan aturan. Negara ini masih NKRI. Nggak boleh ada gubernur lain yang merasa juga seperti presiden di negara ini. Nggak boleh," kata Bahlil dalam Rapat Harmonisasi Kebijakan Pusat dan Daerah bagi Pemerataan Investasi di Ritz Carlton Pacific Place, Jakarta, Rabu (19/2). (OL-2)
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Wamendagri Akhmad Wiyagus minta kepala daerah aktif percepat eliminasi TBC 2030. Indonesia tercatat peringkat kedua kasus tertinggi dunia.
Sudah cukup banyak kepala daerah yang bergerak cepat melakukan aksi kebersihan di wilayah masing-masing.
Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang digelar Kementerian Dalam Negeri.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyiapkan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 sebagai forum konsolidasi.
Tepat satu tahun memimpin Kota Sukabumi, Ayep Zaki menorehkan sejumlah capaian yang mulai dirasakan langsung oleh masyarakat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved