Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
GUBERNUR Kalimantan Timur (Kaltim) Isran Noor membantah adanya tudingan ''gubernur rasa presiden'' yang dituduhkan padanya. Dia menilai hal tersebut sebagai pernyataan yang dipotong dan ''gorengan media''
"Itu gorengan media. Saya tidak tahu ada statement itu. Tapi saya yakin itu dikutip sepotong-sepotong, tidak utuh," ujar Isran saat dihubungi
Rabu, (19/2) malam.
Isran juga memberi klarifikasi terkait maksud pernyataannya yang akan menghentikan pembangunan ibu kota baru jika merusak hutan. Ia juga menampik statement itu kemudian menimbulkan adanya tudingan gubernur rasa presiden.
"Jangan lah media membentur-benturkan. Setiap daerah pasti mengikuti arahan pusat. Soal investasi atau apapun. Apalagi soal ibu kota baru," ujarnya.
Menurutnya tiap daerah termasuk Kaltim selalu mendukung apa yang menjadi arahan pemerintah pusat.
Isran berharap media menyajikan informasi secara utuh. "Pahami maksudnya jangan dipotong-potong," jelasnya.
Seperti diketahui, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyampaikan adanya hambatan investasi di daerah.
Bahkan, Bahlil menyebut masih ada satu gubernur di Kalimantan yang belum mau menyerahkan wewenang perizinan berusaha dan investasi ke BKPM melalui PMPTSP.
"Saya tahu bahwa masih ada satu gubernur yang nggak mau kasih, yaitu di Kalimantan dan saya sudah lapor ke Pak Presiden. Saya bilang Bapak Presiden kita harus tegakan aturan. Negara ini masih NKRI. Nggak boleh ada gubernur lain yang merasa juga seperti presiden di negara ini. Nggak boleh," kata Bahlil dalam Rapat Harmonisasi Kebijakan Pusat dan Daerah bagi Pemerataan Investasi di Ritz Carlton Pacific Place, Jakarta, Rabu (19/2). (OL-2)
Mendagri Tito juga mengingatkan agar daerah tidak menghambat investasi kecil dengan pungutan tidak perlu.
OTT yang kembali dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah kepala daerah dinilai mencerminkan persoalan struktural dalam sistem pemerintahan daerah.
Bupati Pati Sudewo terjaring OTT KPK hari ini. Simak fakta-fakta lengkap, rekam jejak kasus sebelumnya, kekayaan, hingga kontroversi kebijakan yang pernah memicu protes warga.
Pengalihan kewenangan memilih kepala daerah ke DPRD dinilai akan menggeser sumber legitimasi kekuasaan dari rakyat ke elite politik.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf dinilai bisa tersingkir.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved