Headline
Presiden Prabowo resmikan 80.000 Koperasi Merah Putih di seluruh Indonesia.
Presiden Prabowo resmikan 80.000 Koperasi Merah Putih di seluruh Indonesia.
GUBERNUR Kalimantan Timur (Kaltim) Isran Noor membantah adanya tudingan ''gubernur rasa presiden'' yang dituduhkan padanya. Dia menilai hal tersebut sebagai pernyataan yang dipotong dan ''gorengan media''
"Itu gorengan media. Saya tidak tahu ada statement itu. Tapi saya yakin itu dikutip sepotong-sepotong, tidak utuh," ujar Isran saat dihubungi
Rabu, (19/2) malam.
Isran juga memberi klarifikasi terkait maksud pernyataannya yang akan menghentikan pembangunan ibu kota baru jika merusak hutan. Ia juga menampik statement itu kemudian menimbulkan adanya tudingan gubernur rasa presiden.
"Jangan lah media membentur-benturkan. Setiap daerah pasti mengikuti arahan pusat. Soal investasi atau apapun. Apalagi soal ibu kota baru," ujarnya.
Menurutnya tiap daerah termasuk Kaltim selalu mendukung apa yang menjadi arahan pemerintah pusat.
Isran berharap media menyajikan informasi secara utuh. "Pahami maksudnya jangan dipotong-potong," jelasnya.
Seperti diketahui, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyampaikan adanya hambatan investasi di daerah.
Bahkan, Bahlil menyebut masih ada satu gubernur di Kalimantan yang belum mau menyerahkan wewenang perizinan berusaha dan investasi ke BKPM melalui PMPTSP.
"Saya tahu bahwa masih ada satu gubernur yang nggak mau kasih, yaitu di Kalimantan dan saya sudah lapor ke Pak Presiden. Saya bilang Bapak Presiden kita harus tegakan aturan. Negara ini masih NKRI. Nggak boleh ada gubernur lain yang merasa juga seperti presiden di negara ini. Nggak boleh," kata Bahlil dalam Rapat Harmonisasi Kebijakan Pusat dan Daerah bagi Pemerataan Investasi di Ritz Carlton Pacific Place, Jakarta, Rabu (19/2). (OL-2)
ASISTEN pribadi (Aspri) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud, menjadi sorotan publik usai diduga mengintimidasi wartawan saat sesi wawancara doorstop, Senin (21/7)
Usulan ini akan disampaikan saat pembahasan revisi UU Pemilu setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemisahan pemilu nasional dengan lokal.
. Sekolah tahap pertama ini merupakan sekolah rintisan yang menggunakan gedung atau bangunan milik Kementerian Sosial.
pemilu nasional dan lokal dipisah, , siapa yang bakal memimpin daerah setelah masa jabatan kepala daerah Pilkada 2024 berakhir?
EDITORIAL Media Indonesia (14/6/2025) berjudul ‘Bertransaksi dengan Keadilan’ menyodorkan perspektif kritis di balik rencana penaikan gaji hakim oleh negara.
Mendagri mengaku mendapatkan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto agar menghidupkan industri hospitality.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved