Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA DPR Puan Maharani meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) segera berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti temuan kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan modus rekening kasino milik sejumlah kepala daerah.
“Yang kami harapkan dari PPATK, kalau kemudian ada kasus per kasus, tolong lapor ke kejaksaan, kepolisian, KPK, atau pihak hukum yang bisa menindaklanjuti temuan tersebut,” kata Puan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.
Puan mengatakan seharusnya Kepala PPATK Ki Agus Ahmad Badaruddin tidak langsung mengungkap temuan itu ke publik. Akibatnya, informasi tersebut menjadi simpang siur di tengah masyarakat.
“Alangkah baiknya kalau hal-hal itu tak langsung dipublikasikan ke publik karena menimbulkan simpang siur,” ujarnya.
Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa juga mendorong PPATK untuk mengungkapkan siapa saja kepala daerah yang diduga terlibat pencucian uang di kasino itu. Namun, Saan mengatakan PPATK harus terlebih dulu yakin dan memiliki bukti kuat akan dugaan praktik pencucian uang tersebut.
“PPATK harus mengungkap kepala-kepala daerah mana saja yang memarkir dananya di kasino di luar negeri. Harus diungkap ke publik,” ujarnya.
Saan mengatakan upaya pengungkapan itu harus dilakukan dengan cepat. Dengan begitu, tidak akan ada berbagai spekulasi yang muncul di publik. “Jadi, PPATK tidak hanya melempar isu, tidak hanya melempar dugaan, tapi juga harus bisa dipertanggungjawabkan. Jadi, ungkap aja gitu lo semuanya, itu penting.”
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Muhammad Iqbal akan menindaklanjuti temuan PPATK itu jika pelaporannya dilengkapi dengan minimal dua alat bukti. “Prinsip kalau memang terbukti, bukti cukup, karena laporan itu harus ada cukup bukti.”
Kapuspen Kementerian Dalam Negeri Bahtiar mengatakan menyerahkan sepenuhnya kasus dugaan rekening kasino kepala daerah ini kepada pihak berwajib.“Prinsipnya Kemendagri mempersilakan aparat penegak hukum menyelidiki temuan ini.”
Sebelumnya, Ketua PPATK Ki Agus menyampaikan temuan terkait dengan aliran dana ke kasino luar negeri yang melibatkan kepala daerah.
“PPATK menelusuri transaksi keuangan beberapa kepala daerah yang diduga menempatkan dana yang signifikan dalam bentuk valuta asing dengan nominal setara Rp50 miliar ke rekening kasino di luar negeri,” ujarnya di Jakarta, Jumat (13/12).(Pro/Tri/Cah/X-10)
Mendagri Tito juga mengingatkan agar daerah tidak menghambat investasi kecil dengan pungutan tidak perlu.
OTT yang kembali dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah kepala daerah dinilai mencerminkan persoalan struktural dalam sistem pemerintahan daerah.
Bupati Pati Sudewo terjaring OTT KPK hari ini. Simak fakta-fakta lengkap, rekam jejak kasus sebelumnya, kekayaan, hingga kontroversi kebijakan yang pernah memicu protes warga.
Pengalihan kewenangan memilih kepala daerah ke DPRD dinilai akan menggeser sumber legitimasi kekuasaan dari rakyat ke elite politik.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf dinilai bisa tersingkir.
PPATK mencatat deposit pemain judi online sepanjang 2025 turun sekitar 30 persen dibanding 2024, meski terjadi pergeseran transaksi ke QRIS dan kripto.
PPATK mencatat deposit pemain judi online sepanjang 2025 turun sekitar 30 persen dibanding 2024, meski terjadi pergeseran transaksi ke QRIS dan kripto.
Selain penindakan hukum terhadap para pelaku, Polri juga bergerak memutus akses perjudian di dunia maya.
MANTAN Kepala PPATK Yunus Husein menilai pemajangan uang tunai hasil rampasan kasus korupsi dan sitaan negara oleh aparat penegak hukum tidak diperlukan dan cenderung tidak efisien.
MANTAN Kepala PPATK, Yunus Husein menegaskan bahwa uang rampasan tindak pidana korupsi dan sitaan negara oleh Kejaksaan Agung lewat Satgas PKH harus masuk kas negara.
Hingga akhir 2025 terdapat kekosongan 10 formasi hakim, masing-masing empat di kamar pidana, satu di kamar perdata, tiga di kamar TUN pajak, serta dua Hakim Adhoc HAM.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved