Headline
Pemerintah tegaskan KPK pakai aturan sendiri.
Kebutuhan akan psikolog forensik menjadi sangat tinggi seiring dengan meningkatnya jumlah kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH).
Perlu percepatan intervansi untuk melindungi perempuan dan anak dari dampak pandemi covid-19. Edukasi dan sosialisasi tentang kesetaraan gender harus ditingkatkan.
Stunting juga harusnya menjadi tanggung jawab kaum laki-laki, keluarga, hingga masyarakat.
Jika perempuan bersinergi untuk mengembangkan pengetahuan dan keahlian niscaya pasti bisa bersaing dan beradaptasi dengan perkembangan termasuk bidang koperasi.
SEJAK 2017, pemerintah telah merancang Peraturan Presiden (Perpres) Kabupaten/Kota Layak Anak untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak.
Sekitar 99,99 % dari bisnis di Indonesia adalah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dengan lebih dari 50% dimiliki dan dikelola oleh perempuan.
Berdasarkan indeks kesetaraan gender yang dirilis UNDP, Indonesia berada pada peringkat 103 dari 162 negara. Posisi Indonesia terendah ketiga di kawasan Asia Tenggara.
Penegakan hukum terhadap tindak kekerasan seksual dan penculikan yang dialami anak disabilitas harus diusut tuntas. Kasus ini menambah daftar panjang kasus kekerasan seksual dialami anak.
Bintang mengatakan ibu menjadi sumber informasi dan kunci kesehatan bagi keluarganya.
Perlu upaya yang terus menerus dan konsisten dalam menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak yang masih marak hingga sekarang
Pemerintah mengkhawatirkan terus meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di masa pandemi covid-19, terlebih masih banyaknya korban yang tidak melapor.
Pegiat perempuan di desa sangat penting untuk dilibatkan dalam pencegahan dan penanganan kasus perkawinan anak.
Kemen PPPA juga bekerja sama dengan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) DKI Jakarta untuk melakukan pemeriksaan kondisi psikologis korban.
Kasus perdagangan orang yang terjadi di sektor perikanan paling tinggi dialami ABK yang berasal dari Provinsi Jawa Tengah yaitu sebanyak 230 korban.
Dalam situasi bencana alam, anak perempuan berisiko tinggi mengalami perkawinan di usia anak.
Perubahan UU Perkawinan diharapkan tidak sekadar menjadi payung hukum tapi juga efektif dalam menurunkan angka perkawinan anak di Indonesia
Menteri PPPA menekankan peringatan Hari Anak Nasional sebagai upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak, yang mnejadi generasi penerus bangsa.
Tingginya prevalensi angka kekerasan terhadap perempuan dan anak membutuhkan payung hukum guna melindungi mereka.
Sebanyak 21.630 paket pemenuhan kebutuhan spesifik, khususnya kepada anak-anak dalam perlindungan khusus dan kelompok rentan diberikan serentak di 25 provinsi.
"Kedua, dari sisi permasalahan anak, terutama terkait anak jalanan dan terlantar. Hal ini mengingatkan kita agar terus melakukan perlindungan khusus bagi anak,” kata Nahar
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved