Headline
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Kumpulan Berita DPR RI
APRESIASI positif diberikan Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) atas keberhasilan sejumlah programnya.
Beberapa program yang dinilai berhasil oleh DPR RI pertama, keterlibatan partisipasi masyarakat dalam perlindungan anak melalui Gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang teraplikasi di 1.921 Desa/Kelurahan.
Kedua, penanganan di masa pandemi Covid-19 melalui penyediaan Layanan Konsultasi Sehat Jiwa (SEJIWA). Ketiga, diterbitkannya Protokol Kesehatan Keluarga (Prokesga) dan protokol pendukung lainnya yang terkait perempuan dan anak.
Keempat, peningkatan peran ibu dalam pengasuhan dan pendidikan anak serta kelima, terbitnya Peraturan Pemerintah Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily mengatakan, program tersebut dianggap sukses menampakkan hasil bagi masyarakat. Dari sisi anggaran, ujar Ace, Kementerian PPPA menempati peringkat ke-4 dari 34 kementerian dalam hal realisasi anggaran sebesar 98,03%.
“Kami mengapresiasi Kemen PPPA atas capaian penyerapan anggaran hingga 98,03% dan didukung dengan nilai Evaluasi Kinerja Anggaran 91,82 serta nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sebesar 94,23 sehingga Kemen PPPA berada pada peringkat ke-4 dari 34 Kementerian,” ujar Ace Hasan Syadzily.
Ace mengingatkan agar pencapaian kinerja Kemen PPPA ini harus dipertahankan dan disesuaikan dengan situasi pandemic Covid-19 pada tahun berikutnya.
DPR juga meminta agar anggaran KemenPPPA ditambah karena beban tanggungjawabnya begitu besar. “Komisi VIII DPR RI minta kepada Menteri PPPA agar berkonsultasi dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas untuk peningkatan anggaran Kementerian mengingat beban tanggungjawab yang diemban sangat besar,” kata Ace.
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga menyampaikan terima kasih atas apresiasi dari DPR. Menurutnya, kinerja Kemen PPPA selama 2020 ditunjang oleh strategi pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara virtual ataupun hybrid (luring dan daring) sehingga pencapaian target kinerja dalam masa pandemi Covid-19 tetap terjaga.
Untuk tahun ini, Komisi VIII DPR RI berpesan agar Kemen PPPA dapat meningkatkan kerja sama dan koordinasi dengan K/L, memperkuat prioritas program yang berdampak signifikan bagi peningkatan IPM Perempuan yang saat ini masih berada di bawah IPM Laki-laki, serta mendorong peningkatan pelaksanaan program Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) di setiap Kab/Kota. (H-2)
Kekerasan terhadap perempuan dan anak bukan isu sektoral semata, melainkan persoalan kebangsaan yang membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.
Kasus gangguan jiwa anak dan remaja di Jawa Barat meningkat. RSJ Cisarua mencatat kunjungan naik hingga 30 pasien per hari, depresi jadi kasus dominan.
Edukasi seksual tidak perlu menunggu anak dewasa. Sebaliknya, langkah perlindungan ini justru harus dimulai sejak usia dini untuk membentengi anak dari pelecehan seksual.
Pendekatan bermain jauh lebih efektif dalam memberikan edukasi seksual karena membuat informasi lebih mudah diterima tanpa menciptakan rasa takut pada anak.
Langkah preventif harus dimulai bahkan sebelum keberangkatan. Orangtua diminta untuk tidak meremehkan pemeriksaan kesehatan awal bagi anak.
Kurangnya paparan sinar matahari akibat cuaca mendung dan hujan terus-menerus berisiko menurunkan produksi Vitamin D alami dalam tubuh.
Gapki menggelar pertemuan 140 pemangku kepentingan di Palu untuk mendorong perlindungan pekerja perempuan dan penguatan prinsip kesetaraan gender di sektor sawit.
Kekerasan terhadap perempuan dan anak bukan isu sektoral semata, melainkan persoalan kebangsaan yang membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.
Anggia Ermarini mengungkapkan IMW 2026 merupakan bentuk nyata keberpihakan Fatayat NU terhadap penguatan peran perempuan di berbagai sektor kehidupan.
Workshop peningkatan kapasitas ini diikuti lebih dari 100 pelaku UMKM perempuan ibu rumah tangga dari berbagai daerah di Jawa Barat.
Forum ini menyoroti kontribusi perempuan dalam mendorong resiliensi di komunitasnya, sekaligus memberikan wadah untuk berdiskusi menggaungkan suara perempuan.
Dampak psikologis pascabencana berpengaruh terhadap proses pemulihan sosial dan ekonomi, terutama di wilayah dengan kerentanan ekonomi tinggi seperti di Sumatra.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved