Sekretariat Wapres Dorong Adanya Kriteria Naik Kelas bagi UMKM dan Ekonomi Perempuan

SEKRETARIAT Wakil Presiden (Setwapres) mendorong adanya standarisasi indikator "naik kelas" bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya yang dikelola oleh perempuan. Hal ini menjadi salah satu poin krusial dalam forum Silaturahmi dan Dialog Kolaborasi yang digelar di Auditorium Setwapres, Jakarta, Selasa (11/3/2026).

Staf Khusus Wakil Presiden, Tina Talisa, menyatakan bahwa selama ini narasi mendorong UMKM naik kelas sering digaungkan, namun belum memiliki definisi kriteria yang seragam dan terukur secara nasional.

“Kita belum punya kriteria apa yang dinamakan naik kelas. Apakah dari mikro ke kecil? Karena jumlah pegawai bertambah? Aset atau omzet yang meningkat? Ataukah karena literasi keuangannya? Ini tantangan dalam mendorong transformasi usaha secara terukur,” ujar Tina dikutip dari akun media sosial resminya, Rabu (18/3/2026).

Baca juga : Manfaatkan Momentum Hari Perempuan, 20 UMKM di Jabodetabek Terima Bantuan Dana Berguli

Forum yang digelar dalam semangat Hari Perempuan Internasional ini mempertemukan kementerian, lembaga, dunia usaha, hingga organisasi masyarakat. Tina menegaskan, forum ini merupakan arahan langsung Presiden dan Wakil Presiden untuk memperkuat fondasi ekonomi rakyat melalui sinergi yang lebih terkoordinasi.

Hadir dalam diskusi tersebut perwakilan dari Bappenas, BPS, Kementerian Investasi/BKPM, OJK, BPJPH, hingga mitra swasta seperti GoTo, Grab, dan Sampoerna. Organisasi perempuan seperti Fatayat NU, Aisyiyah, dan IWAPI juga turut memberikan aspirasi.

Dalam dialog tersebut, Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Bappenas, Maliki, mengungkapkan data bahwa proporsi wirausaha perempuan di Indonesia baru menyentuh angka sekitar 37%. Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Nashrul Wajdi, mengingatkan adanya pekerjaan rumah besar untuk memastikan kontribusi ekonomi perempuan benar-benar optimal dan bukan sekadar bekerja karena keterpaksaan ekonomi.

Baca juga : Raih Penghargaan Women Empowerment, Lanjutkan Dukungan UMKM Perempuan

Dari sisi legalitas, Kemeninves/BKPM menekankan pentingnya kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku usaha mikro. “Kami mengajak seluruh stakeholders bersinergi agar pelaku UMKM mau memiliki NIB sebagai langkah awal legalitas,” kata Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kemeninves, Riyatno.

Ketua Umum DPP IWAPI, Nita Yudi, dan perwakilan Perempuan ICMI, Euis Amalia, turut menyoroti pentingnya dukungan ekosistem yang sehat serta komitmen sertifikasi halal bagi seluruh produk UMKM agar mampu bersaing di pasar global.

Melalui dialog ini, Sekretariat Wapres berkomitmen untuk menampung seluruh aspirasi guna merumuskan kebijakan yang lebih berdampak nyata bagi penguatan ekonomi kerakyatan dan pemberdayaan perempuan di Indonesia.
(H-3)