Indonesia Kejar Kesetaraan Gender Melalui Penguatan Kepemimpinan Perempuan di Sektor Kesehatan

INDONESIA menunjukkan tren positif dalam upaya mempersempit jurang kesetaraan gender. 

Berdasarkan laporan Global Gender Gap 2025, posisi Indonesia naik tiga peringkat ke urutan 97 dunia dengan skor kesetaraan yang meningkat menjadi 69,2%. 

Kemajuan ini menjadi latar belakang penting dalam penyelenggaraan Forum Perempuan bertajuk "Rights. Justice. Action. Dari Hak Menuju Aksi untuk Semua Perempuan dan Anak Perempuan" yang digelar di Jakarta, Selasa (10/3).

Baca juga : BPS: Ketimpangan Gender di Indonesia Semakin Kecil

Forum yang diinisiasi oleh Farid Nila Moeloek (FNM) Society berkolaborasi dengan Takeda ini menyatukan lintas sektor, mulai dari pemerintah, akademisi, hingga sektor swasta. Fokus utamanya adalah memperkuat peran perempuan sebagai penggerak kesehatan masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, menegaskan bahwa pemberdayaan perempuan memiliki korelasi langsung terhadap ketahanan nasional. 

"Kemajuan perempuan harus dimulai dari pemenuhan hak-hak dasar, dilanjutkan dengan penegakan keadilan, dan diwujudkan melalui aksi nyata dalam kebijakan dan program pembangunan berkelanjutan," ujarnya. 

Baca juga : Peran Penting Perempuan Wujudkan Kehidupan seksual yang Lebih Sehat

Menurut Arifah, kesetaraan akses terhadap sumber daya akan meningkatkan produktivitas ekonomi serta kesehatan ibu dan anak.

Data menunjukkan peningkatan signifikan pada keterwakilan perempuan di posisi manajerial dan legislatif, yang melonjak dari 20,5% pada 2006 menjadi 49,4% pada 2025. 

Di sektor kesehatan, 90,6% perempuan kini telah menerima layanan antenatal care minimal empat kali selama kehamilan. 

Namun, tantangan struktural tetap membayangi, seperti masih adanya 5,9% perempuan usia 20-24 tahun yang menikah sebelum usia 18 tahun, yang berisiko menghambat kemandirian mereka.

Pendiri FNM Society, Prof. Dr. dr. Nila Moeloek, Sp.M(K), menyoroti bahwa perempuan harus dipandang sebagai pemimpin komunitas, bukan sekadar objek penerima manfaat. 

Senada dengan hal tersebut, Direktur Pelayanan Kesehatan Keluarga Kemenkes RI, dr. Lovely Daisy, MKM, mendorong penguatan sistem kesehatan berbasis pencegahan yang menempatkan perempuan di garda terdepan keluarga.

Sektor swasta turut mengambil peran melalui komitmen kemitraan jangka panjang. Figen Samdanci dari Takeda Pharmaceuticals menyatakan bahwa pihaknya mendukung inisiatif perluasan akses kesehatan dan perlindungan dari kekerasan berbasis gender melalui program CSR Global. 

Salah satunya adalah kolaborasi dengan UNFPA Indonesia dalam program PIHAK (Perempuan Indonesia Hidup Tanpa Kekerasan) yang beroperasi di wilayah prioritas seperti Brebes, Garut, Lombok Timur, dan Serang.

“Peningkatan kesehatan masyarakat tidak hanya bergantung pada pengembangan obat-obatan dan vaksin yang inovatif. Di Takeda, kami berkomitmen menjalankan kemitraan yang dapat memperluas akses terhadap layanan kesehatan perempuan, memperkuat perlindungan dari kekerasan berbasis gender, serta mendukung upaya pencegahan di tempat yang paling penting, di tengah masyarakat. Melalui program Global Corporate Social Responsibility (CSR), kami mendukung berbagai inisiatif yang bertujuan memperkuat kesehatan dan perlindungan perempuan, termasuk melalui kemitraan dengan Ipas untuk meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan reproduksi yang berpusat pada perempuan, serta dengan UNFPA melalui program PIHAK untuk memperkuat penanganan kekerasan berbasis gender di Indonesia. Melalui kolaborasi lintas sektor, Takeda tetap berkomitmen untuk bekerja sama dengan pemerintah dan masyarakat sipil dalam memperkuat kesehatan masyarakat serta menjaga masa depan generasi mendatang,” papar Samdanci

Melalui sinergi ini, diharapkan hak dan keadilan bagi perempuan tidak hanya berhenti pada wacana, tetapi menjelma menjadi aksi nyata yang melindungi generasi masa depan (Z-1)