BPS: Ketimpangan Gender di Indonesia Semakin Kecil

BADAN Pusat Statistik (BPS) menyatakan ketimpangan gender di Indonesia terlihat menunjukkan perbaikan. Pada 2022, indeks ketimpangan gender ada di angka 0,459, konsisten turun dari posisi 2018 yang ada di level 0,499.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Pudji Ismartini mengatakan, ketimpangan gender itu diukur melalui tiga dimensi yang menjadi indikator utama, yaitu kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan pasar tenaga kerja.

"Ketimpangan gender di Indonesia konsisten menurun sejak 2018 hingga 2022. Indeks ketimpangan gender ini berkurang sebesar 0,040 poin atau rata-rata turun 0,010 poin per tahun. Ini mengindikasikan bahwa ketimpangan gender semakin kecil atau kesetaraan semakin membaik," ujarnya dalam konferensi pers, Selasa (1/8).

Baca juga : Perusahaan di Indonesia Bersiap Membuka Akses dengan Standar ESG

Kajian dan survei mengenai ketimpangan gender telah dilakukan BPS sejak 2018 yang saat itu indeksnya berada di angka 0,499. Pada 2019, indeks ketimpangan gender itu turun menjadi 0,488 dan kembali turun di 2020 menjadi 0,472. Penurunan indeks ketimpangan berlanjut pada 2021 menjadi 0,465.

Pada dimensi kesehatan reproduksi di 2022, tercatat proporsi perempuan yang melahirkan anak hidup bukan di fasilitas kesehatan berada pada level 14,00. Itu turun dari tahun sebelumnya yang tercatat ada di level 0,154.

Baca juga : Ini 3 Rekomendasi Kebijakan dari Konferensi Gender ASEAN di Yogyakarta

Lalu dalam dimensi yang sama, proporsi perempuan yang melahirkan anak lahir hidup pertama berusia kurang dari 20 tahun ada di angka 26,5. Itu sedikit meningkat dari tahun sebelumnya yang tercatat 26,2.

Kemudian pada dimensi pemberdayaan, terdapat dua indikator yang dilihat untuk mengukur ketimpangan gender. Pertama, ialah persentase penduduk laki-laki dan perempuan dengan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) ke atas.

Pada indikator tersebut, BPS mendapati penduduk laki-laki dengan pendidikan SMA ke atas ada di level 42,06, sementara perempuan 36,95. Kondisi tersebut membaik bila dibanding tahun sebelumnya yang menunjukkan penduduk laki-laki dengan pendidikan SMA ke atas di angka 41,30 dan perempuan 34,87.

Indikator kedua pada dimensi pemberdayaan ialah persentase laki-laki dan perempuan dalam legislatif. BPS mencatat persentase laki-laki di dalam legislatif ada di angka 78,26, sedangkan perempuan 21,74. Sementara di tahun sebelumnya, laki-laki di legislatif tercatat 78,11 dan perempuan 21,89.

Pasar tenaga kerja

Dimensi ketiga ialah pasar tenaga kerja yang dilihat melalui indikator tingkat partisipasi angkatan kerja. Tercatat partisipasi angkatan kerja laki-laki mencapai 83,87, sedangkan perempuan 53,41. Itu lebih baik ketimbang tahun sebelumnya yang tercatat 82,87 dan 53,34.

"Jadi terlihat risiko perempuan terkait dengan kesehatan reproduksi menjadi semakin menurun. Sementara dimensi pemberdayaan dan dimensi pasar tenaga kerja juga semakin setara," kata Pudji.

Sedangkan secara spasial, diketahui terdapat 19 provinsi dengan tingkat ketimpangan gender di atas angka nasional. Sementara 15 provinsi lainnya memiliki tingkat ketimpangan gender di bawah angka nasional.

DKI Jakarta menjadi provinsi yang mengalami peningkatan ketimpangan gender, yakni naik 0,126 dari 0,194 di 2021 menjadi 0,320 di 2022. Sedangkan Sulawesi Utara menjadi provinsi yang mengalami penurunan ketimpangan gender terdalam, yakni dari 0,554 menjadi 0,490.

Pudji menuturkan, ada dua hal yang mendasari urgensi pengukuran ketimpangan gender. Pertama ialah karena pembangunan manusia akan optimal apabila ketimpangan antarindividu rendah, utamanya antargender.

Kedua, pengukuran ketimpangan gender menjadi urgen karena untuk mengetahui ketimpangan gender. Untuk itu, diperlukan ukuran yang representatif dan dapat menunjukkan karakteristik ketimpangan, sekaligus memberikan petunjuk untuk solusi penyelesaiannya. (Z-4)