Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
KEKERASAN berbasis gender sebagai dampak lain dari bencana alam dinilai sering luput dari perhatian dan pendataan. Untuk itu penanganan bencana membutuhkan upaya yang terintegrasi sejak tahap mitigasi bencana hingga rehabilitasi.
"Terjadinya kekerasan berbasis gender yang kerab terjadi di lokasi bencana dalam bentuk pelecehan dan kekerasan seksual karena beberapa faktor, diantaranya sarana dan prasarana yang tidak responsif gender," ujar Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga dalam keterangan resmi, Minggu (7/2).
Dicontohkan misal fasilitas MCK (mandi, cuci, kakus) di lokasi pengungsian sering kali belum terpisah antara laki-laki dan perempuan, lokasi yang terlalu jauh, minim penerangan. Selain itu, tenda pengungsian yang belum dipisahkan antara laki-laki dan perempuan, dan penyatuan beberapa keluarga dalam satu tenda.
Menurut Bintang penanggulangan bencana bagi perempuan dan anak kuncinya pada koordinasi dan sinergi berbagai pihak, mulai dari Kementerian/Lembaga hingga organisasi kemasyarakatn dalam mewujudkan penanganan bencana yang strategis, inklusif, serta ramah bagi perempuan dan anak.
Dalam situasi bencana, implikasi dan dampak kerentanan yang dialami berbeda antara laki-laki dan perempuan. "Terutama pada perempuan sebagai kepala keluarga, perempuan miskin, ibu hamil, ibu menyusui, dan lansia apalagi saat ini dihadapkan pada kondisi sulit pandemi covid-19,” tuturnya.
Untuk itu Bintang berharap koordinasi dan kerja sama yang sudah dibangun dengan Kementerian/Lembaga dan Lembaga Masyarakat dalam penanggulangan bencana, terutama untuk pemenuhan kebutuhan spesifik perempuan dan anak terus ditingkatkan.
“Semoga kita bersama dapat bergandengan tangan memperkuat koordinasi, sinergi, dan komitmen agar pola penanganan bencana mampu menumbuhkan ketangguhan kepada masyarakat, termasuk perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Kementerian Sosial (Kemensos), Safii Nasution menyatakan pihaknya telah melakukan upaya-upaya dalam memprioritaskan kebutuhan perempuan dan anak dalam penanggulangan bencana.
Upaya pencatatan data kelompok berkebutuhan khusus yang dilakukan satgas di lapangan, pemberian makanan bayi hingga baju anak. Tenda pengungsian khusus juga disediakan untuk mengurangi penularan covid-19 dan hampir semuanya diisi oleh anak-anak dan perempuan.
Ke depan, Taruna Satgas Bencana (Tagana) akan mengundang Kemen PPPA sebagai narasumber untuk berbagi pengetahuan mengenai penanganan bencana berperspektif perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya.
Sekertaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Hermansyah juga sependapat mengenai prioritas terhadap kelompok rentan. Dalam PERKA BNPB perlindungan kelompok rentan menjadi hal yang utama, seperti kebutuhan spesifik ibu hamil, balita, lansia, dan disabilitas selalu menjadi prioritas, namun implementasinya memang masih dibutuhkan perbaikan-perbaikan.
“Ke depan masukan dari Ibu Menteri PPPA akan dijadikan salah satu bahan pertimbangan dalam penanganan bencana yang lebih berperspektif perempuan dan anak. Diharapkan Kementerian/Lembaga terkait, yakni BNPB, Kemensos, Kemenkes, Kemenko PMK, dan Kemen PPPA bisa bekerja sama, saling mengawal, dan menetapkan pedoman penanggulangan bencana yang memprioritaskan kelompok rentan,” kata Hermansyah.(H-1)
Dengan sistem tersebut, peserta didik di sekolah rakyat bisa menjadi anak-anak yang mampu bersaing di teknologi digital.
Apabila peserta tidak memenuhi tiga syarat tersebut, maka tidak dianggap masuk dalam PBI JKN, sehingga skema iuran BPJS Kesehatan bisa dibiayai oleh pemerintah daerah.
Gus Ipun menjelaskan proses lelang dilakukan secara resmi melalui kerja sama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), dengan nilai lelang sebesar Rp2.539.957.000.
SEBANYAK 39.157 warga penerima KIS dan PBI-JK Kemensos di Kota Tasikmalaya, yang mendadak dinonaktifkan kepesertaannya akan tetap mendapat pelayanan kesehatan.
SEBANYAK 39 ribu warga penerima Kartu Indonesia Sehat (KIS) bantuan iuran jaminan kesehatan (PBI-JK) Kemensos di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat mendadak dinonaktifkan
Kementerian Sosial tetap membuka ruang pengajuan apabila ditemukan peserta yang dinonaktifkan masuk kriteria layak menerima bantuan.
Kementerian Sosial memastikan kebutuhan dasar bagi warga terdampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), bisa terpenuhi.
Petugas terus berjaga dan memberikan bantuan sesuai kebutuhan para pengungsi.
BPBD DKI mengaktifkan mekanisme tanggap darurat untuk menjamin kebutuhan dasar para pengungsi dapat segera terpenuhi.
Acara bertajuk Suara Pengungsi: A Celebration of Shared Humanity, Hope, and Dignity digelar untuk memperingati Hari Pengungsi Dunia yang jatuh setiap bulan Juni.
Puluhan warga Dusun Kebonagung, Desa Depok, Kecamatan Bendungan, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, yang berhasil selamat dari musibah tanah longsor, masih bertahan di tempat pengungsian.
RATUSAN ribu orang terpaksa mengungsi akibat bencana iklim tahun lalu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved