Berita Terbaru Kemenkumham Hari Ini

Ditolak Kemenkum dan HAM, Kubu Moeldoko Beralih ke PTUN

Pihaknya tidak mempersoalkan keputusan Kementerian Hukum dan HAM mengenai pengesahan kepengurusan Partai Demokrat hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang.

AD/ART Demokrat Dipersoalkan, Menkumham: Silakan ke Pengadilan

Menkumham menyebut pemerintah tidak berwenang untuk menilai AD/ART Partai Demokrat 2020, yang dipersoalkan kubu Meoldoko dalam pengajuan pengesahan hasil KLB.

Ini Dasar Menkumham Tolak Sahkan Demokrat Kubu Moeldoko

"Hasil pemeriksaan dan verifikasi terhadap seluruh kelengkapan dokumen sebagaimana yang dipersyarakatkan masih ada beberapa kelengkapan yang belum dipenuhi,"

AHY Berterima Kasih kepada Jokowi, Mahfud MD, Yasonna Laoly

Menurut AHY, keputusan pemerintah merupakan penegasan terhadap legalitas dan konstitusionalitas Partai Demokrat.

Demokrat Yakin Pemerintah Adil dalam Memutus Kisruh Partai

Partainya memiliki keyakinan kuat Kemenkumham akan memutus kasus tersebut dengan obyektif dan adil serta bersandar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku

Kemenkumham Raih Kinerja Anggaran 2020 Terbaik

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia meraih penghargaan terbaik kedua dalam pelaksanaan kinerja anggaran 2020, di bawah Kementerian Keuangan.

Demokrat Kubu Moeldoko Lengkapi Berkas Pendaftaran Hasil KLB

KEPENGURUSAN Partai Demokrat kubu Moeldoko hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Deliserdang menyatakan segera menyerahkan kelengkapan berkas ke Kemenkumham.

Yassona Diingatkan Jangan Beri Remisi Pada Pembunuh Wartawan

Menteri Hukum dan HAM Yassona Laoly agar tidak mengulangi kesalahan yang sama dengan mengabulkan permohonan remisi dari napi I Nyoman Susrama yang sedang diperjuangkan oleh Bapas Karangasem.

Tim Penyatuan KNPI Desak Menkumham, Menpora Libatkan Akar Rumput

Tiga kubu menandatangani kesepakatan bersama didampingi Sekretaris Jenderal masing-masing, yaitu Addin Jauharudin, Jackson AW Kumaat, dan Yamitema Tirtajaya Laoly. 

Diam-diam, Demokrat Versi KLB Didaftarkan ke Kemenkumham

Pendaftaran hasil KLB itu luput dari pemantauan awak media yang sudah menunggu sejak pagi hari.

Partai Demokrat Hasil KLB Siap Buktikan Keabsahan di Kemenkumham

"Tentu saja dan pasti kami datang ke sana untuk mendaftarkan dan bertarung habis-habisan karena dari hasil KLB itu sah,"

Pengurus PKPU GRP Diingatkan Menteri Yasonna agar Fair

PENGURUS atau Kurator Permohonan Kewajiban Penundaan Utang (PKPU) PT Gunung Raja Paksi, Tbk hendaknya mematuhi pesan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly untuk bekerja profesional.

Ini Respons Kemenkumham Soal Aduan AHY

Pada Senin (8/3) ini, AHY mengunjungi Kemenkumham untuk menyampaikan aduan dan sejumlah dokumen pendukung terkait tuduhan KLB Demokrat ilegal di Deli Serdang.

Kemenkumham akan Telaah Dokumen yang Diserahkan AHY

Kemenkumham akan mempelajari dan menelaah lebih lanjut dokumen-dokumen yang diserahkan oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).  

AHY Minta Kemenkumham Tolak Pengambilalihan Kepemimpinan PD

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menilai kongres luar biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara, pada 5 Maret merupakan ilegal.

Hari Ini Kubu AHY dan Moeldoko Datangi Kemenkumham

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono  akan memberikan bukti ketidaksahan Kongres Luar Biasa di Kemenkumham hari ini. Agenda yang sama juga dilakukan oleh kubi Moeldoko. 

Uji KLB lewat UU Partai Politik dan AD/ART Demokrat

Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM dapat mengambil keputusan secara bijak dan netral mengenai KLB.

Tolak KLB, Andi Mallarangeng Percaya Integritas Menkum dan HAM

Hubungan Moeldoko dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Soesilo Bambang Yudhoyono sebelum terjadi KLB terbilang harmonis.

Moeldoko Diharapkan Bawa Demokrat Partai Publik Profesional

Belajar dari pengalaman terdahulu, bisa dibilang kepengurusan Demokrat versi KLB punya peluang 50:50 untuk diakui pemerintah.

Pemerintah Siap Kaji Dokumen KLB Demokrat

"Dalam hal ini Kemenkum dan HAM akan bersikap objektif berdasarkan konstitusi yang berlaku dan tidak akan mengambil keputusan dengan cepat melainkan hati-hati, cermat dan berimbang,"

Memikirkan Indonesia Bersama Sukarno dan Megawati

Kohesivitas Sosial Indonesia-Singapura

Trump dan Dunia di Tepi Jurang

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia