Tolak KLB, Andi Mallarangeng Percaya Integritas Menkum dan HAM

SEKRETARIS Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Malarangeng menegaskan Kongres Luar Biasa (KLB) di Sumatra Utara sepenuhnya ilegal. Guna menghentikannya, ia meminta pemerintah tidak mengakui semua keputusan yang muncul di agenda tersebut.

"Mereka (pendukung KLB) akan mendaftar ke Kementerian Hukum dan HAM. Sejauh ini ketua umum yang diakui pemerintah ialah AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) dan saya percaya dengan integritas Kemenkum HAM dan menterinya, Pak Yasonna (H Laloly), tidak akan menerima hasil KLB itu," paparnya pada webinar bertajuk Nanti Kita Cerita tentang Demokrat Hari Ini, Sabtu (6/3).

Pada kesempatan itu hadir Pengurus Pusat Partai Demokrat versi Moeldoko Max Sopacua, pakar politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro, anggota Presidium Perhimpunan Pergerakan Indonesia Sri Mulyono, dan pakar hukum tata negara Juanda.

Eks terpidana kasus proyek pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Bukit Hambalang, Bogor, Jawa Barat itu mengharapkan sikap tegas pemerintah dengan tidak mengakui hasil KLB. Andi juga menegaskan pihaknya akan menjaga soliditas dan melawan pihak yang menggelar KLB.

Pasalnya selama ini, kata dia, tidak ada gejolak yang besar dan menjadi landasan untuk menggelar KLB. "Sebab kalau dibilang ada gejolak internal ada saluran menanganinya yakni melalui majelis partai," ujarnya.

Andi juga mengaku kaget dengan perubahan sikap Moeldoko, Ketua Umum Partai Demokrat hasil KLB. Pasalnya, hubungan Moeldoko dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Soesilo Bambang Yudhoyono sebelum terjadi KLB terbilang harmonis.

"Kami tak percaya orang yang dekat dia (Jokowi) menjadi begal partai," pungkasnya. (OL-14)