Headline
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menetapkan tarif impor baru untuk Indonesia
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menetapkan tarif impor baru untuk Indonesia
MALAM itu, sekitar pukul 18.00 WIB, langit sudah pekat menyelimuti Dusun Bambangan
KEPENGURUSAN Partai Demokrat kubu Moeldoko hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Deliserdang menyatakan segera menyerahkan kelengkapan berkas pendaftaran ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Juru bicara Demokrat kubu Moeldoko, Muhammad Rahmad, mengatakan pihaknya tengah melengkapi berkas yang diminta Kemenkumham.
"Partai Demokrat pimpinan Pak Moeldoko akan segera melengkapi dokumen yang dimaksud dan akan kami sampaikan ke Kemenkumham dalam waktu yang secepat-cepatnya," ucap Rahmad saat dihubungi, Senin (22/3).
Dia mengapresiasi Kemenkumham sudah meneliti dokumen awal yang diserahkan secara seksama. Hanya saja, ia belum bisa memastikan kapan kelengkapan dokumen yang diminta akan diserahkan ke Kemenkumham.
"Saya masih di luar kota. Setelah kembali ke Jakarta saya cek ke Sekjen," imbuhnya.
Rahmad menyatakan proses tersebut membutuhkan keseriusan dan waktu demi menciptakan kepastian hukum terkait status Demokrat. Dia mengatakan kepastian hukum itu penting untuk menghindari konflik horizontal di antara kader Demokrat. Kubu Moeldoko menyakini kepengurusan hasil KLB akan mendapat pengakuan.
"Kami berharap tentunya SK penetapan kepengurusan Partai Demokrat hasil KLB Deliserdang segera kita terima sehingga kepastian hukum terkait dengan Partai Demokrat bisa kita dapatkan bersama-sama sehingga tidak terjadi atau terhindar dari konflik horizontal," ucap Rahmad.
Sebelummya, Menkumham Yasonna Laoly mengatakan berkas pendaftaran hasil KLB belum lengkap. Pihaknya sudah menyurati Demokrat kubu Moeldoko untuk memberikan kelengkapan dokumen yang diperlukan
Namun, Yasonna enggan merinci dokumen yang dibutuhkan itu, hanya mengatakan Demokrat kubu Moeldoko memiliki waktu satu pekan melengkapinya sejak penyerahan berkas pertama. (OL-13)
Baca Juga: Polri Belum Menindaklanjuti Laporan Kerumunan KLB Demokrat
Tiga pemain naturalisasi yang akan diambil sumpah menjadi warga negara Indonesia (WNI) tersebut yakni Dean James, Emil Audero, dan Joey Pelupessy.
KANTOR Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) DKI Jakarta melakukan Refleksi Akhir Tahun 2024 di Aula Kantor Wilayah, Kemenkumham DKI Jakarta,
Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting untuk membentuk kabupaten/kota peduli HAM.
MENTERI Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai ikut disorot publik karena pernyataannya yang menginginkan anggaran Rp20 triliun untuk kementeriannya.
KEMENTERIAN Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulawesi Tengah memperkuat komitmennya dalam mendorong pembentukan produk hukum daerah yang berlandaskan hak asasi manusia (HAM).
Marimutu ditangkap karena masuk daftar pencegahan ke luar negeri. Hal itu diketahui setelah pengecekan paspor bos Texmaco itu.
WAKIL Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengkritik Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah melampaui kewenangan konstitusional karena menetapkan pemisahan pemilu nasional dan lokal
Peneliti BRIN Lili Romli meminta partai politik menyudahi polemik soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan antara pemilihan umum (pemilu) nasional dan lokal
Peneliti BRIN Lili Romli meminta partai politik menyudahi polemik soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan antara pemilihan umum (pemilu) nasional dan lokal
SEJUMLAH partai politik menyatakan penolakannya terhadap Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 soal pemisahan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah atau lokal.
Partisipasi pemilih tidak ditentukan oleh desain pemilu, tetapi oleh kekuatan hubungan antara pemilih dan para kontestan.
PAKAR hukum tata negara Feri Amsari merespons sejumlah partai politik yang bereaksi cukup keras terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemisahan Pemilu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved