Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
DEKLARASI Pemerintahan Papua Barat oleh Benny Wenda disebut tak berdasar sebab syarat pembentukan negara tak dipenuhi dalam deklarasi United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) itu.
Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan, semua paslon yang melakukan pelanggaran akan tetap diberi sanksi.
"Melalui Menko Polhukam, saya telah menugaskan agar penyelesaian masalah HAM masa lalu terus dilanjutkan yang hasilnya bisa diterima semua pihak serta bisa diterima dunia internasional."
Menurut Mahfud, penegakan hukum tidak boleh terhalang status dan jabatan seseorang.
PEMERINTAH berupaya menegakkan hukum dan keadilan dengan menindak para pengacau negara.
Mahmud MD mengatakan keanekaragaman kepercayaan yang ada menyepakati satu ideologi bernama Pancasila sebagai falsafah Indonesia.
MENTERI Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menilai Pancasila, Islam, dan hukum di Indonesia selalu berorientasi pada kehidupan yang harmoni.
GUBERNUR Jawa Barat Ridwan Kamil meminta Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD bertanggung jawab atas kerumunan massa pendukung Rizieq Shihab di sejumlah tempat.
Menurut Mahfud, Satgas Saber Pungli dapat bergerak di bidang pemberantasan korupsi yang ringan pada sentra pelayanan publik.
Ia membuktikan tidak ada tokoh agama atau ulama yang masuk penjara tanpa bukti melanggar hukum. Misalnya, Abu Bakar Baasyir terbukti secara sah dan meyakinkan terlibat terorisme.
PEMERINTAH tidak mengidap islamofobia.
LANGKAH pemerintah yang melarang seluruh kegiatan dan membubarkan organisasi Front Pembela Islam (FPI) tepat. Ini bukti bahwa pemerintahan Jokowi tidak takut oleh organisasi apapun.
FRONT Pembela Islam (FPI) resmi dibubarkan. Pembubaran organisasi yang dipimpin Muhammad Rizieq Shihab ini merupakan impian lama Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur.
KEPUTUSAN pemerintah untuk melarang segala aktivitas Front Pembela Islam (FPI) justru untuk melindungi masyarakat yang lebih luas.
Upaya menyeimbangkan yang dilakukan pemerintah kemudian diwarnai berbagai disinformasi, khususnya melalui media digital.
Jika demokrasi terlalu longgar, integrasi akan terganggu. Demokrasi dan integrasi sama pentingnya bagi keberlangsungan negara.
Tidak ada pihak yang mengetahui secara pasti siapa satu nama yang akan diajukan Presiden kepada DPR. Keputusan dalam surat presiden (surpres) itu hanya diketahui Presiden.
"Satu itu berkaitan dengan penanggulangan covid-19 yang menjadi pandemi global. Itu fokus kita pertama, banyak anggaran yang ke sana," ujar Mahfud
"Sejak dulu jika ada orang mengkritik sering ada yang melaporkan ke polisi dan polisi wajib merespon," kata Mahfud dalam akun twitternya, @Mohmahfudmd, Jakarta, Senin (15/2).
Mahfud menegaskan pemerintah tidak pernah mempolisikan masyarakat. Laporan tersebut dibuat dari aduan warga.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved