Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
Pemerintah mengupayakan agar rancangan undang-undang (RUU) Perampasan Aset dan RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal yang sempat tertunda, bisa disahkan.
Menteri Koordintor Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD akan menengahi Kejaksaan dan Komnas terkait penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat.
Wilayah bahari mesti terjaga dan memberikan manfaat lebih besar bagi kesejahteraan rakyat.
"Itu sekarang kita berbagi tugas. Ini yang ditangani KPK, ini Kejagung, ini Kepolisian. Sudah kami beri daftarnya berdasar informasi-informasi yang masuk ke kami."
Meskipun tidak dibahas mendalam, Mahfud mengatakan pihaknya tetap menyinggung penyelesaian akhir kasus pelanggaran HAM berat bersama Burhanuddin.
Langkah lain yang disepakati dalam pertemuan itu yakni mendongkrak kinerja kepolisian. Salah satunya lewat penerapan visi Kapolri mengenai strategi kerja yang presisi.
Berbagai masukan diterima, salah satunya menekankan pentingnya edukasi terhadap pengguna ruang digital.
MENKO Polhukam Prof Mahfud MD meminta para kepala daerah tak ragu para pelaku pembakaran hutan dan lahan (karhutla) baik perorangan maupun korporasi.
Menurut Mahfud, lembaga antirasuah itu tidak perlu mengeluarkan pernyataan terhadap penilaian baik atau buruk.
Dalam upaya pemberantasan korupsi, Mahfud memandang perlu melibatkan masyarakat sipil seperti TII untuk membuat peta jalan pemberantasan korupsi
Wacana revisi itu mencuat lantaran pasal-pasal karet dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan penerapannya dinilai tak semakin baik.
Mahfud menegaskan pemerintah tidak pernah mempolisikan masyarakat. Laporan tersebut dibuat dari aduan warga.
"Sejak dulu jika ada orang mengkritik sering ada yang melaporkan ke polisi dan polisi wajib merespon," kata Mahfud dalam akun twitternya, @Mohmahfudmd, Jakarta, Senin (15/2).
Untuk mendorong upaya pelibatan desa dalam penanganan karhutla saat ini Kementerian Desa PDTT akan melakukan pendampingan khusus terhadap para kepala desa
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengungkapkan selama lima tahun terakhir pengendalian kebakaran hutan di Indonesia semakin membaik.
"Satu itu berkaitan dengan penanggulangan covid-19 yang menjadi pandemi global. Itu fokus kita pertama, banyak anggaran yang ke sana," ujar Mahfud
Tidak ada pihak yang mengetahui secara pasti siapa satu nama yang akan diajukan Presiden kepada DPR. Keputusan dalam surat presiden (surpres) itu hanya diketahui Presiden.
Jika demokrasi terlalu longgar, integrasi akan terganggu. Demokrasi dan integrasi sama pentingnya bagi keberlangsungan negara.
Upaya menyeimbangkan yang dilakukan pemerintah kemudian diwarnai berbagai disinformasi, khususnya melalui media digital.
KEPUTUSAN pemerintah untuk melarang segala aktivitas Front Pembela Islam (FPI) justru untuk melindungi masyarakat yang lebih luas.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved