Senin 15 Februari 2021, 12:08 WIB

Mahfud MD: Pengkritik Dipanggil Polisi sudah Ada di Era Wapres JK

Nur Azizah | Politik dan Hukum
Mahfud MD: Pengkritik Dipanggil Polisi sudah Ada di Era Wapres JK

ANTARA/Aditya Pradana Putra
Menko Polhukam Mahfud MD

 

MENTERI Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menanggapi pertanyaan mantan Presiden Jusuf Kalla ihwal kebebasan mengkritik pemerintah. Kalla bertanya bagaimana menyampaikan kritik tanpa dipanggil polisi.

Mahfud mengatakan pertanyaan Kalla sudah ada sejak lama. Bahkan saat Kalla menjadi Wakil Presiden.

"Sejak dulu jika ada orang mengkritik sering ada yang melaporkan ke polisi dan polisi wajib merespon," kata Mahfud dalam akun twitternya, @Mohmahfudmd, Jakarta, Senin (15/2).

Mahfud yakin Kalla tak menuding pemerintah sekarang anti-kritik. Sebab, praktik seperti itu sudah ada dari pemerintahan sebelumnya karena ada yang melaporkan.

"Jadi, Pak JK tak bermaksud menuding, zaman pemerintah sekarang ini kalau mengritik dipanggil polisi. Tapi itu terjadi sejak dulu karena selalu ada yang melapor ke polisi," ujarnya.

Baca juga: Subardi: Tidak Ada yang Salah dengan Kritik

Mahfud menuturkan di era Kalla menjadi Wapres ada kasus Saracen, Muslim Cyber Army, dan akun Piyungan. Saracen dan Muslim Cyber Army gencar memproduksi hoaks maupun ujaran kebencian berdasarkan afiliasi keuntungan.

Sementara akun Piyungan fokus pada penyebaran hoaks dan fitnah. Mantan Menteri Pertanian Amran Sulaiman bahkan menjadi korban akun ini. (A-2)

 

Baca Juga

DOK MI

Erick Thohir Dekat Dengan Semua Parpol dan Kandidat Capres

👤Widhoroso 🕔Kamis 29 September 2022, 18:10 WIB
MENTERI BUMN Erick Thohir menilai hubungan antarpartai politik (parpol) harus terus terjalin dengan...
MI/ Moh Irfan

MK tolak Gugatan UU Pemilu yang Diajukan Partai Buruh

👤Mediaindonesia 🕔Kamis 29 September 2022, 17:51 WIB
Pengujian UU Pemilu tersebut diajukan oleh Partai Buruh yang diwakili Ketua Umum Said Iqbal dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Ferri Nuzarli...
MI/Duta

Masa Kampanye Singkat 75 Hari, KPU: Cegah Polarisasi Terulang

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Kamis 29 September 2022, 17:39 WIB
Singkatnya waktu kampanye , kata Idham, seharusnya bisa dimanfaatkan oleh pendukung paslon agar lebih rasional mengkampanyekan kandidatnya...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya