MENTERI Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menanggapi pertanyaan mantan Presiden Jusuf Kalla ihwal kebebasan mengkritik pemerintah. Kalla bertanya bagaimana menyampaikan kritik tanpa dipanggil polisi.
Mahfud mengatakan pertanyaan Kalla sudah ada sejak lama. Bahkan saat Kalla menjadi Wakil Presiden.
"Sejak dulu jika ada orang mengkritik sering ada yang melaporkan ke polisi dan polisi wajib merespon," kata Mahfud dalam akun twitternya, @Mohmahfudmd, Jakarta, Senin (15/2).
Mahfud yakin Kalla tak menuding pemerintah sekarang anti-kritik. Sebab, praktik seperti itu sudah ada dari pemerintahan sebelumnya karena ada yang melaporkan.
"Jadi, Pak JK tak bermaksud menuding, zaman pemerintah sekarang ini kalau mengritik dipanggil polisi. Tapi itu terjadi sejak dulu karena selalu ada yang melapor ke polisi," ujarnya.
Baca juga: Subardi: Tidak Ada yang Salah dengan Kritik
Mahfud menuturkan di era Kalla menjadi Wapres ada kasus Saracen, Muslim Cyber Army, dan akun Piyungan. Saracen dan Muslim Cyber Army gencar memproduksi hoaks maupun ujaran kebencian berdasarkan afiliasi keuntungan.
Sementara akun Piyungan fokus pada penyebaran hoaks dan fitnah. Mantan Menteri Pertanian Amran Sulaiman bahkan menjadi korban akun ini. (A-2)
