Headline
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
POLITISI NasDem, Subardi merespons isu bahwa demokrasi di Indonesia mengkhawatirkan. Utamanya perihal kebebasan berpendapat (kritik) terhadap kebijakan pemerintah. Menurutnya tidak ada yang salah dengan penyampaian kritik sepanjang relevan dengan semangat berdemokrasi.
"Tidak ada yang salah dengan kritik. Anggapan bahwa mengkritik pemerintah langsung berurusan dengan polisi itu salah besar. Banyak pakar, pengamat, praktisi, aktivis dan masyarakat yang leluasa megkritik pemerintah tanpa berurusan dengan aparat," kata Anggota Komisi VI DPR RI itu dalam keterangan tertulis, Minggu (14/2).
Namun demikian, menurut wakil rakyat dari Dapil Yogyakarta itu, masyarakat perlu membedakan antara kritik dengan caci maki, hoaks, ujaran kebencian, maupun fitnah. Kategori itu memang dilarang oleh hukum karena efeknya membahayakan bagi persatuan.
"Bedakan antara kritik dengan caci maki, hoaks, ujaran kebencian maupun fitnah. Itu memang dilarang. Bukan hanya ke pemerintah, ke pihak manapun dilarang. Siapapun pemerintahnya, undang-undang kita sudah membatasi itu karena efeknya membahayakan bagi persatuan," jelas Subardi.
Saat ini banyak pihak menyoroti indeks demokrasi Indonesia yang menurun berdasarkan survei The Economist Intelligence Unit (EIU). Dalam Indeks Demokrasi 2020, Indonesia menempati peringkat 64 dari 167 negara di dunia dengan skor 6,48.
baca juga: Pasien Kanker Rentan Kena Covid-19
Ketua DPW NasDem DIY itu menyinggung kekhawatiran masyarakat bahwa kebebasan berpendapat kian sulit di periode kedua pemerintahan Jokowi. Menurutnya anggapan ini tidak benar. Masyarakat dibebaskan mengkritik, tanpa harus berpikir menyertakan solusinya.
"Kritik tidak harus mengandung solusi. Kritik bisa saja untuk mengevaluasi atau mengandung peringatan bahwa ada yang salah dengan kebijakan pemerintah. Itu sah-sah saja, tidak perlu diframing berlebihan. Bagaimanapun pemerintah adalah penguasa yang perlu dikontrol," pungkasnya. (OL-3)
PUTUSAN Mahkamah Konstitusi No. 135/PUU-XXII/2024 tentang pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.
MAJELIS Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI) akan mengadakan Rakornas I & Silaknas 2025 di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta pada 10-11 Juli 2025.
KETUA Umum Partai NasDem, Surya Paloh, menerima para pencipta lagu mars dan himne NasDem di NasDem Tower, Rabu (2/7/2025).
PARTAI NasDem mengusulkan kepada pemerintah untuk menaikkan dana alokasi kepada partai politik yang berasal dari APBN.
ANGGOTA Komisi I DPR RI, Amelia Anggraini, mendesak Pemerintah Indonesia segera mengisi pos duta besar (dubes) di sejumlah negara.
MK mengatakan pemisahan pemilu nasional dan lokal penting dilakukan untuk menyederhanakan proses bagi pemilih.
Dugaan intimidasi terjadi usai tayangnya opini yang mengkritik pengangkatan jenderal TNI pada jabatan sipil, termasuk sebagai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
KRITIK sejatinya ialah katalisator positif dalam berjalannya proses demokrasi. Kritik menjadi pisau analisis dalam melakukan checks and balances bagi rezim yang memegang kekuasaa
Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan bahwa demokrasi yang dianut oleh Indonesia memiliki karakteristik yang khas dan tidak harus mengikuti standar yang ada di negara lain.
SEKRETRIS Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto akhirnya buka suara seusai ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK
NasDem telah memberikan dukungan penuh kepada pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Hal itu dilakukan Slank di tengah ketatnya pengawasan dan penerapan UU ITE yang sering kali mengekang kebebasan berpendapat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved