Minggu 14 Februari 2021, 11:54 WIB

Subardi: Tidak Ada yang Salah dengan Kritik

Mediaindonesia.com | Politik dan Hukum
Subardi:  Tidak Ada yang Salah dengan Kritik

Istimewa
Politisi Partai NasDem, Subardi

 

POLITISI NasDem, Subardi merespons isu bahwa demokrasi di Indonesia mengkhawatirkan. Utamanya perihal kebebasan berpendapat (kritik) terhadap kebijakan pemerintah. Menurutnya tidak ada yang salah dengan penyampaian kritik sepanjang relevan dengan semangat berdemokrasi.

"Tidak ada yang salah dengan kritik. Anggapan bahwa mengkritik pemerintah langsung berurusan dengan polisi itu salah besar. Banyak pakar, pengamat, praktisi, aktivis dan masyarakat yang leluasa megkritik pemerintah tanpa berurusan dengan aparat," kata Anggota Komisi VI DPR RI itu dalam keterangan tertulis, Minggu (14/2).

Namun demikian, menurut wakil rakyat dari Dapil Yogyakarta itu, masyarakat perlu membedakan antara kritik dengan caci maki, hoaks, ujaran kebencian, maupun fitnah. Kategori itu memang dilarang oleh hukum karena efeknya membahayakan bagi persatuan.

"Bedakan antara kritik dengan caci maki, hoaks, ujaran kebencian maupun fitnah. Itu memang dilarang. Bukan hanya ke pemerintah, ke pihak manapun dilarang. Siapapun pemerintahnya, undang-undang kita sudah membatasi itu karena efeknya membahayakan bagi persatuan," jelas Subardi.

Saat ini banyak pihak menyoroti indeks demokrasi Indonesia yang menurun berdasarkan survei The Economist Intelligence Unit (EIU). Dalam Indeks Demokrasi 2020, Indonesia menempati peringkat 64 dari 167 negara di dunia dengan skor 6,48.

baca juga: Pasien Kanker Rentan Kena Covid-19

Ketua DPW NasDem DIY itu menyinggung kekhawatiran masyarakat bahwa kebebasan berpendapat kian sulit di periode kedua pemerintahan Jokowi. Menurutnya anggapan ini tidak benar. Masyarakat dibebaskan mengkritik, tanpa harus berpikir menyertakan solusinya.

"Kritik tidak harus mengandung solusi. Kritik bisa saja untuk mengevaluasi atau mengandung peringatan bahwa ada yang salah dengan kebijakan pemerintah. Itu sah-sah saja, tidak perlu diframing berlebihan. Bagaimanapun pemerintah adalah penguasa yang perlu dikontrol," pungkasnya. (OL-3)

Baca Juga

Pendam Cenderawasih

Kapolri: Waspadai Keamanan Jelang Natal dan Tahun Baru di Papua

👤Ant 🕔Jumat 22 Oktober 2021, 23:58 WIB
"Mendekati akhir tahun, isu lokal meningkat eskalasinya. Peningkatan ini akan menimbulkan potensi gangguan keamanan,"...
Antara/Rivan Awal Lingga

Moeldoko Dengarkan Mahasiswa, Legislator : Jaga Marwah Demokrasi 

👤Cahya Mulyana 🕔Jumat 22 Oktober 2021, 23:20 WIB
Menurut dia, penyikapan pemerintah terhadap masyarakat atau mahasiswa yang menyampaikan aspirasi dengan mengedepankan persuasi perlu...
MI/Susanto

KPK Eksekusi Amril Mukminin ke Rutan Pekanbaru

👤Ant 🕔Jumat 22 Oktober 2021, 23:09 WIB
Pengadilan Tinggi Pekanbaru mengurangi hukuman Amril dari 6 tahun menjadi 4 tahun penjara ditambah denda Rp300...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Amendemen Konstitusi antara Ambisi Elite dan Aspirasi Rakyat

Persepsi publik mengenai cara kerja presiden lebih mengharapkan pemenuhan janji-janji politik saat kampanye ketimbang bekerja berdasarkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya