Minggu 14 Februari 2021, 11:54 WIB

Subardi: Tidak Ada yang Salah dengan Kritik

Mediaindonesia.com | Politik dan Hukum
Subardi:  Tidak Ada yang Salah dengan Kritik

Istimewa
Politisi Partai NasDem, Subardi

 

POLITISI NasDem, Subardi merespons isu bahwa demokrasi di Indonesia mengkhawatirkan. Utamanya perihal kebebasan berpendapat (kritik) terhadap kebijakan pemerintah. Menurutnya tidak ada yang salah dengan penyampaian kritik sepanjang relevan dengan semangat berdemokrasi.

"Tidak ada yang salah dengan kritik. Anggapan bahwa mengkritik pemerintah langsung berurusan dengan polisi itu salah besar. Banyak pakar, pengamat, praktisi, aktivis dan masyarakat yang leluasa megkritik pemerintah tanpa berurusan dengan aparat," kata Anggota Komisi VI DPR RI itu dalam keterangan tertulis, Minggu (14/2).

Namun demikian, menurut wakil rakyat dari Dapil Yogyakarta itu, masyarakat perlu membedakan antara kritik dengan caci maki, hoaks, ujaran kebencian, maupun fitnah. Kategori itu memang dilarang oleh hukum karena efeknya membahayakan bagi persatuan.

"Bedakan antara kritik dengan caci maki, hoaks, ujaran kebencian maupun fitnah. Itu memang dilarang. Bukan hanya ke pemerintah, ke pihak manapun dilarang. Siapapun pemerintahnya, undang-undang kita sudah membatasi itu karena efeknya membahayakan bagi persatuan," jelas Subardi.

Saat ini banyak pihak menyoroti indeks demokrasi Indonesia yang menurun berdasarkan survei The Economist Intelligence Unit (EIU). Dalam Indeks Demokrasi 2020, Indonesia menempati peringkat 64 dari 167 negara di dunia dengan skor 6,48.

baca juga: Pasien Kanker Rentan Kena Covid-19

Ketua DPW NasDem DIY itu menyinggung kekhawatiran masyarakat bahwa kebebasan berpendapat kian sulit di periode kedua pemerintahan Jokowi. Menurutnya anggapan ini tidak benar. Masyarakat dibebaskan mengkritik, tanpa harus berpikir menyertakan solusinya.

"Kritik tidak harus mengandung solusi. Kritik bisa saja untuk mengevaluasi atau mengandung peringatan bahwa ada yang salah dengan kebijakan pemerintah. Itu sah-sah saja, tidak perlu diframing berlebihan. Bagaimanapun pemerintah adalah penguasa yang perlu dikontrol," pungkasnya. (OL-3)

Baca Juga

ANTARA FOTO/Reno Esnir

Arif Rachman Akui ada Perintah Hapus Dokumentasi Hasil Otopsi Brigadir J

👤Irfan Julyusman 🕔Senin 28 November 2022, 14:53 WIB
Arif mengatakan bahwa Susanto meminta Arif untuk menghapus dokumentasi yang ia peroleh dan dikirimkan kepada...
MI/Seno

Tingkat Kepuasan Penegakan Hukum dan Pemberantasan Korupsi Turun

👤Mediaindonesia 🕔Senin 28 November 2022, 14:38 WIB
Penurunan tingkat kepuasan itu terlihat pada tingkat kepuasan semenjak Januari 2022. Awal tahun, tingkat kepuasan penegakan hukum Indonesia...
ADAM DWI / MI.

Uji Kepatutan dan Kelayakan Calon Panglima TNI Dilakukan Pekan Ini

👤Anggi Tondi Martaon 🕔Senin 28 November 2022, 14:19 WIB
DPR berjanji akan memproses cepat surpres pergantian panglima TNI. Pasalnya, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa bakal memasuki usia...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya